Dream - Sejak pandemi Covid-19, banyak orang kesusahan. Maklum, roda ekonomi macet. Banyak orang kehiilangan pekerjaan. Jangankan untuk beli emas berlian, makan saja ada sebagian dari kita nyaris tak sanggup.

Namun di tengah pandemi pula kesetiakawanan kita diuji. Buktinya banyak orang baik muncul, memberikan bantuan kepada sesama. Di kota hingga desa bahkan muncul warung-warung gratis untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Begitu juga dengan di negeri jiran kita, Malaysia. Rasa solidaritas masyarakat juga muncul. Toko-toko kelontong bahkan memberikan bantuan kepada sesama.

Akan tetapi, ada satu kisah yang membuat sesak dada. Salah satu toko kelontong di Johor bersikap diskriminatif. Toko kelontong itu memberi bantuan, namun tidak untuk salah satu etnis yang tinggal di sana.

"Orang India dilarang mengambil makanan disini.," begitu tulisan di depan toko kelontong.

Mengaku Tidak Memandang Ras Manapun

Dalam video yang viral di media sosial, terlihat dua pria India melakukan protes atas perlakuan pemilik toko kelontong. Namun sang pemilik toko beralasan kebijakan itu diberlakukan oleh manajemen toko.

Menurut pengakuan pemilik toko, ia tidak pernah memandang ras dan berlaku adil terkait pemberian bantuan. "Ini keputusan dewan manajemen. Kami meminta maaf," kata pemilik toko kelontong.

Dalam video dikatakan bahwa permasalahn tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Warga India pun berhak atas bantuan yang disediakan toko kelontong tersebut.

"Bantu dengan Niat Tulus"

Dikutip dari World of Buzz, Sultan Johor, Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar, dalam unggahan Facebooknya menyayangkan hal yang terjadi di toko kelontong tersebut.

Ia mengatakan bahwa, bantuan pangan yang diberikan kepada rakyat atas dasar membantu sesama harus dilakukan dengan niat tulus dan tidak memandang etnis apapun.

"Jika Anda ingin membantu, silahkan lakukan dengan niat tulus bagi siapapun yang membutuhkan. Jangan pernah membedakan siapa pun berdasarkan garis keturunan etnis," tulis Sultan Ibrahim dalam unggahan Facebook.

Sumber: World of Buzz

Kasus Bunuh Diri di Malaysia Melonjak di Tengah Upaya Melawan Covid-19

Dream - Di tengah perjuangan mengendalikan pandemi Covid-19, Malaysia menghadapi ancaman lain dari warganya. Ancaman tersebut berupa meningkatnya angka kematian akibat bunuh diri.

Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) melaporkan 468 kasus bunuh diri terjadi dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2021. Sebagai perbandingan, angka bunuh diri pada 2019 sebanyak 609 kasus dan 631 kasus pada 2020.

Direktur Reserse Kriminal PDRM, CP Abdul Jalil Hassan, mengungkapkan berdasarkan hasil penyidikan ditemukan tiga penyebab utama kasus warga yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Ketiganya yaitu masalah keluarga, tekanan emosional, dan keuangan.

Hassan mengatakan Selangor mencatatkan angka tertinggi kasus bunuh diri pada 2021 dengan 117 kasus. Sementara pada 2019 dan 2020, angka tertinggi bunuh diri terjadi di Johor dengan 101 kasus.

Dampak Pandemi

Hassan mengatakan pribadi yang menghadapi masalah baik keuangan, kesehatan, tekanan jiwa, depresi, masalah keluarga, dan lainnya harus mendapat pendampingan dan dukungan dari keluarga ataupun teman terdekatnya.

" Kami mendesak mereka yang menderita masalah tersebut untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan dari anggota keluarga, teman dekat dan mereka yang memberikan layanan masyarakat," ucap Hassan.

Kementerian Kesehatan Malaysia meminta warga untuk lebih sadar dan peka terhadap lingkungan mereka dan mencari tanda-tanda peringatan.

Dorong Masyarakat Lebih Peka

Direktur Jenderal Kesehatan Noor Hisham Abdullah mengatakan bahwa beberapa individu berisiko lebih tinggi menderita masalah kesehatan mental termasuk depresi. Terutama ketika berada di bawah tekanan yang luar biasa atau ketika terisolasi dari jaringan dukungan teman dan keluarga.

" Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih mewaspadai anggota keluarga dan orang-orang di sekitarnya yang mungkin menunjukkan tanda-tanda depresi yang bisa berujung pada bunuh diri," kata Noor Hisham.

Malaysia memberlakukan Perintah Pengendalian Pergerakan (MCO), yang merupakan kebijakan lockdown untuk menekan kasus penyebaran Covid-19. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan ini meski tujuannya baik agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19, dikutip dari Malay Mail Online.