Pelanggan Indihome dan Telkomsel Bisa Nikmati Netflix Lagi

Techno | Jumat, 12 Juni 2020 16:24
Pelanggan Indihome dan Telkomsel Bisa Nikmati Netflix Lagi

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Sebelumnya, layanan on demand video streaming ini diblokir karena masalah etik.

Dream – Pelanggan internet di jaringan Telkom Group tak lama lagi bisa menikmati layanan on demand video streaming, Netflix. Nantinya, Telkom akan membuka akses bagi pelanggan untuk Netflix.

Dikutip dari Liputan6.com, Jumat 12 Juni 2020, sejak Januari 2016 atau ketika Netflix pertama hadir di Tanah Air, Telkom Group memutuskan untuk memblokir akses internet mereka terhadap Netflix dengan dalih masalah etik. Saat itu Netflix dianggap tidak mematuhi regulasi pemerintah Indonesia terkait take down konten negatif.

Namun baru-baru ini, Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro membocorkan bahwa Netflix sudah banyak berubah. Dalam hal pengawasan orang tua, misalnya, layanan ini menjadi lebih baik dan sudah memiliki take down policy.

" Ini bocoran sedikit, kami memang sedang bicara serius dengan Netflix. Kita tahu mengapa Telkom Group dulu tidak memperbolehkan pelanggannya untuk mengakses Netflix itu karena alasan etik. Ada beberapa hal yang memang disepakati pihak Netflix saat ini terkait kebijakan konten," kata Anto dalam diskusi webinar Industri Telekomunikasi Menyambut Normal Baru yang diselenggarakan Tempo.

Dia mengatakan Netflix sudah banyak berubah. Parental control sudah menjadi lebih baik. Kini, perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah lebih banyak bekerja sama dengan produsen konten lokal.

“ Kemudian ada take down policy yang jauh lebih baik daripada dulu, sehingga kami sekarang sedang dalam proses untuk secara serius berbicara dengan Netflix dan menuju ke arah sana, menuju ke arah kami memperbolehkan pelanggan kami mengakses Netflix dari network Telkom," kata Anto.

Lebih lanjut, ketika ditanya kapan blokir Netflix bakal dibuka oleh Telkom Group, Anto mengatakan, " InsyaAllah dalam hitungan minggu,” kata dia.

2 dari 8 halaman

Siap Buka di Indihome dan Telkomsel

Sebelumnya ketika dikonfirmasi, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menyebut, Telkom Group tengah mempertimbangkan kesanggupan Netflix memenuhi regulasi pemerintah.

" Kalau mereka mau mengubah agar lebih comply dengan regulasi, terutama mengenai content dan take down policy, dan juga mau lebih memberdayakan produsen konten lokal, maka kami siap untuk membuka Netflix di Indihome maupun Telkomsel," kata Ririek melalui pesan singkat.

Terkait dengan keinginan Telkom Group agar Netflix mau mematuhi regulasi take down dan pemberdayaan produsen konten lokal, Ririek mengaku sudah melihat kemajuan ke arah itu.

" Sudah ada progress ke arah situ. Kami hanya perlu mencari titik temunya," ujar dia.

3 dari 8 halaman

Dikomunikasikan

Terpisah, VP Corporate Communication Telkom Indonesia, Arif Prabowo menyebut, komunikasi dengan pihak Netflix terus dilakukan.

" Hingga saat ini kami masih tetap membuka komunikasi dengan Netflix untuk sesegera mungkin mematuhi peraturan yang berlaku dan dapat menjalin kemitraan dengan kami,” kata dia.

Apalagi, menurut Arif, sejauh ini Telkom Group selalu terbuka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak demi menyajikan konten berkualitas, asalkan pihak mitra mau memenuhi aturan yang berlaku.

" Seluruh mitra penyedia konten yang telah bekerja sama dengan Telkom Group bersedia memenuhi aturan yang berlaku dan kesepakatan bersama demi menjamin dan melindungi kenyamanan pelanggan,” kata dia.

Pihaknya juga berharap, Telkom Group bisa segera membuka akses Netflix. " Kami harap demikian (segera buka akses Netflix), dengan catatan jika sudah ada kesepakatan (mengenai pemenuhan konten lokal dan aturan take down)," kata Arif.

(Sumber: Liputan6.com/Agustin Setyo Wardani)

4 dari 8 halaman

Kata Kemenkeu Soal Ancaman Donald Trump Balas Negara yang Tarik Pajak Netflix Cs

Dream - Kementerian Keuangan memilih tak berkomentar mengenai keluhan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait rencana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) kepada salah satu layanan streaming asal Amerika, Netflix.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu mengatakan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Keuangan terkait hal tersebut.

" Ini belum bisa kami rilis statementnya, mudah-mudahan segera, karena ini masalah yang memang cukup strategis," ujarnya dalam Media Briefing, Kamis 4 Juni 2020.

 

Kata Kemenkeu Soal Ancaman Donald Trump Balas Negara yang Tarik Pajak Netflix Cs© Dream

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan hal senada saat gelar konferensi pers usai ratas dengan Presiden Joko Widodo.

" Mungkin yang pajak digital saya nggak jawab dulu, karena saya khawatir saya ngomong panjang tentang pemulihan yang jadi berita besok malah pajak digital. Jadi mungkin dalam forum lain saja nanti kita lakukan," kata Sri Mulyani, Rabu 11 Juni 2020.

5 dari 8 halaman

Kebijakan PPN Bagi Netflix Cs

Sebelumnya, kebijakan pengenaan pajak bagi konten digital seperti Netflix, Spotify dan lainnya di sejumlah negara membuat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump geram. Dilansir dari laman Reuters, Kamis 4 Juni 2020, Pemerintah AS disebut akan mengambil tindakan atas keputusan negara-negara tersebut.

" Presiden Trump khawatir jika pengenaan pajak tersebut berimbas tidak adil pada perusahaan-perusahaan," ujar Kepala US Trade Representative (Kantor Perwakilan Dagang AS), Robert Lightizer.

Robert mengaku pihaknya sedang menyiapkan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan dan pekerja yang dianggap terkena 'diskriminasi' tersebut.

Menurut data Federal Register AS, negara yang merencanakan pengenaan pajak terhadap Netflix dan aplikasi digital lainnya ialah Austria, Brazil, Republik Ceko, negara-negara Uni Eropa, Inggris, India, Indonesia, Italia, Spanyol dan Turki. Kantor Perwakilan Dagang AS disebutkan telah meminta pertemuan dengan perwakilan dagang negara tersebut untuk berkonsultasi terkait hal ini.

Sumber: https://www.merdeka.com/uang/kata-kemenkeu-soal-trump-bakal-tindak-negara-yang-berlakukan-pajak-ke-netflix-cs.html

6 dari 8 halaman

Netflix Cs Dipungut Pajak, Donald Trump Geram dan Siapkan `Balasan`

Netflix Cs Dipungut Pajak, Donald Trump Geram dan Siapkan `Balasan`© Dream

Dia khawatir ini akan berujung ketidakadilan terhadap perusahaan-perusahaan asal AS.

Dream – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, geram melihat banyak negara yang memungut pajak untuk layanan digital, seperti Netflix. Negara Pam Sam ini dikabarkan akan membalas tindakan terhadap kebijakan pajak tersebut.

“ Presiden Donald Trump khawatir pengenaan pajak berimbas tidak adil pada perusahaan-perusahaan,” kata Kepala USTR, Robert Lighthizer, dikutip dari The Star, Kamis 4 Juni 2020.

Dikatakan bahwa pengenaan pajak seperti itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari operasional perusahaan digital seperti Google Alphabet dan Facebook. Pihaknya sedang menyiapkan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan dan pekerja yang dianggap terkena diskriminasi tersebut.

“ Kami siap untuk mengambil semua tindakan yang sesuai untuk membela bisnis dan pekerja kami terhadap segala diskriminasi semacam itu,” kata Lighthizer.

Menurut catatan USTR, kebijakan perpajakan ini sedang direncanakan oleh negara-negara seperti Austria, Brasil, Ceko, Uni Eropa, India, Indonesia, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris.

Dikatakan bahwa perwakilan dagang telah meminta konsultasi dengan pemerintah-pemerintah saat ini.

7 dari 8 halaman

Netflix dkk Akan Dikenakan Pajak 10 Persen Mulai 1 Juli 2020

Dream – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) akan mengenakan pajak sebesar 10 persen untuk produk digital, baik barang tak berwujud maupun jasa. Pemungutan pajak tersebut mulai berlaku 1 Juli 2020.

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

 Netflix dkk Akan Dikenakan Pajak 10 Persen Mulai 1 Juli 2020© Dream

Dikutip dari laman DJP, Sabtu 16 Mei 2020, pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital, seperti langganan streaming musicstreaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

8 dari 8 halaman

Ini Kriterianya

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN. Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Co

Join Dream.co.id