Jokowi Ingin Persaingan Adil Pelaku e-Commerce dan Konvensional

Techno | Jumat, 16 Agustus 2019 15:24
Jokowi Ingin Persaingan Adil Pelaku e-Commerce dan Konvensional

Reporter : Maulana Kautsar

Ekonomi digital hanya sebatas pemanis?

Dream - Presiden Joko Widodo akan menyiapkan penyetaraan lahan persaingan ekonomi konvensional dan digital. Upaya ini untuk mengoptimalkan pajak di era digital.

" Pemerintah juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field, bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce," kata Jokowi, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Jokowi, dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran 2020, tak menyingguh arah kebijakan ekonomi di era digital di masa kedua kepemimpinan. Kata `digital` hanya muncul dua kali ketika pidato.

Dalam pidatonya, gambaran ekonomi digital hanya muncul sebatas market place atau lapak digital.

Proses pengembangan market place itu hanya sebatas media untuk memasarkan produk masyarakat hasil pengembangan dana desa yang dialokasikan Rp72 triliun pada 2020.

" Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa," ujar dia.

2 dari 6 halaman

Pajak Liburan

" Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place," ucap dia menambahkan.

Jokowi mengatakan, untuk meningkatkan daya saing dan investasi, pemerintah akan memberi insentif melalui beberapa instrumen, tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction pengembangan kegiatan vokasi dan penelitian dan pengembangan, serta industri padat karya.

" Untuk industri padat karya memperoleh juga fasilitas pembebasan Bea Masuk dan subsidi pajak," kata dia.

3 dari 6 halaman

Jokowi: Data Lebih Berharga dari Minyak

Dream - Presiden Joko Widodo menyatakan data yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini merupakan sesuatu yang berharga. Jokowi menyebut, keamanan data merupakan tantangan baru bagi bangsa ini.

" Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak," ucap Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Gedung MRPR/DPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan, data masyarakat kerap disalahgunakan. Dia berharap, bangsa ini harus tanggap terhadap tantangan baru seperti ini. Salah satunya perlunya regulasi terukur.

" Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur," ujar dia.

4 dari 6 halaman

Regulasi

Jokowi mengajak eksekutif untuk mewujudkan kedaulatan data warga negara. Dia meminta data pribadi harus dilindungi.

" Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!" kata dia.

Meski demikian, kata Jokowi, regulasi mengenai data harus melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, regulasi mengenai data juga harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya.

" Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju," ujar dia.

5 dari 6 halaman

Jokowi Khawatir Kemajuan IT Banyak Dipakai Pengerdil Bangsa

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dinilai sukses melaksanakan tugas sosialiasi.

Jokowi optimistis para wakil rakyat ini akan terus melakukan sosialiasasi dengan terobosan anyar.

“ MPR telah melakukan sosialiasi empat konsensus kebangsaan secara menyeluruh ke pelosok Tanah Air. Mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum,” kata Jokowi dalam sidang tahunan di Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Empat konsensus kebangsaan yang dimaksud yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Jokowi mengatakan, MPR akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsensus-konsensus kebangsaan.

Tujuannya agar nilai-nilai itu tertanam kuat kepada masyarakat Indonesia. Salah satu caranya dengan menggunakan teknologi.

6 dari 6 halaman

Mengapa Teknologi?

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta agar semua stakeholder memanfaatkan perkembangan teknologi.

“ Kemajuan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan secara optimal,” kata dia.

Jokowi mengingatkan perkembangan teknologi membuat arus penyebaran informasi sangat cepat. Untuk itulah, Jokowi meminta pihak-pihak yang berwenang agar lebih sigap dalam menyebarkan informasi.

“ Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan kebangsaan,” kata Jokowi. 

Bukan Pertama Kali, Ini Deretan Kebrutalan Anjing Milik Bima Aryo
Join Dream.co.id