Dream - Pemerintah Malaysia telah memberi lampu hijau kepada Go-Jek untuk beroperasi di negeri jiran itu. Persetujuan itu diambil dalam rapat kabinet yang digelar Rabu lalu, setelah melalui diskusi panjang.

"Kabinet secara prinsip telah setuju penerapan layanan Go-Jek," kata Menteri Pembangunan Kewirausahaan Malaysia, Datuk Seri Mohd Redzuan Yusof, dikutip dari The Star, Kamis 22 Agustus 2019.

Malaysia telah memerintahkan kementerian Pemuda dan Olah Raga serta Kementerian Transportasi untuk merevisi maupun membuat peraturan yang memungkinkan ojek motor beroperasi di negaranya. Proses ini, kata Mohd Redzuan, butuh waktu satu atau dua bulan.

Mohd Redzuan mengatakan, pelegalan ojek motor sangat penting bagi Malaysia. "Kami ingin memastikan apapun yang kami terapkan untuk membangun perekonomian pemuda kami, ini tidak melanggar hukum," tegas dia.

Tapi, Ditentang Sopir Taksi

Namun, kebijakan ini ditentang oleh para pengemudi taksi di Malaysia. Mereka menyebut layanan ini bisa mengurangi pendapatan para sopir taksi.

Presiden Gabungan Persatuan Taksi, Mobil Sewa, dan Taksi Bandara Malaysia, Kamaruddin Mohd. Hussain, mengatakan, keputusan untuk memperbolehkan Gojek di Malaysia, diambil tanpa mendengarkan opini para sopir taksi.

"Keputusan ini bisa membuat para pengemudi taksi kehilangan pendapatannya. Yang lebih buruk, keselamatan orang-orang bisa berada dalam bahaya," kata Kamaruddin.

Dia juga kecewa dengan keputusan pemerintah.

"Kami kecewa karena masalah taksi online tak kunjung diselesaikan. Ini lagi ditambah ojek online. Apa yang akan terjadi kepada industri transportasi publik di negara ini," kata Kamaruddin kepada Sinar Harian.

Layanan Transportasi Harus Mengutamakan Keselamatan Masyarakat

Kamaruddin mengatakan, para pengemudi taksi bukannya menolak perkembangan teknologi. Mereka berpikir pemerintah seharusnya memastikan apapun layanan yang diperkenalkan seharusnya mengikuti hukum dan memprioritaskan keselamatan orang-orang.

"Jika Perdana Menteri, Mahathir Mohammad, bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan menteri-menteri lain tentang penjelasan ojek online, dia juga seharusnya bisa mengalokasikan waktu untuk bertemu dengan kami dan mendengarkan masalahnya," kata dia.

Sekadar informasi, para pengemudi protes terhadap layanan taksi online, seperti Grab dan MyCar. Beberapa pengemudi taksi online dikabarkan diserang dan diusir karena menurunkan atau menaikkan penumpang sebelum pemerintah mengimplementasikan SIM PSV untuk para sopir taksi online.

Ojek Online Jadi Moda Transportasi Favorit Publik, Pilih Gojek atau Grab?

Dream - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melakukan survei terkait moda transportasi darat urban pilihan masyarakat perkotaan. Dalam survei ini, KKI melakukan survei dengan 625 responden dari 15 kota/kabupaten di 6 provinsi.

Hasil survei dilakukan sejak Februari-April 2019 menunjukan masyarakat menilai moda transportasi perkotaan saat ini mulai membaik. 

"Semakin baik dibanding beberapa tahun lalu," ujar Ketua KKI, David M.L Tobing di Jakarta, Selasa 30 Juli 2019.

Dari survei yang sudah dilakukan terungkap peralihan moda transportasi masyarakat di perkotaan. Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan jasa transportasi online, baik itu ojek online (ojol) ataupun taksi online untuk aktivitasnya.

Sebanyak 91,7 persen dari sample survei menyatakan banyak menggunakan moda transportasi ojek online. Sementara 40 lainnya memilih memakai taksi online. 

Moda transportasi pilihan masyarakat perkotaan lainnya adalah kereta listrik sebanyak 33,4 persen dan Bus Trans sebesar 25,1 persen.

"Bus Trans ini bukan TransJakarta saja ya, karena ini di kota lain ada bus Trans," jelas Kepala Divisi Research and Development KKI, Imran Gunawan.

Brand Ojol Mana yang Sering Dipakai?

Dari total 91,7 persen pengguna ojek online, KKI menemukan 36 persen diantaranya merupakan pengguna setiap Gojek. Sementara Grab banyak dipakai 32 persen sample. 

"Dan pengguna keduanya (Gojek dan Grab) 32 persen," ujar dia.

Saat menentukan brand Ojol yang akan digunakan, masyarakat memiliki beberapa kriteria dengan faktor utama terbesar adalah harga murah. Diikuti faktor keamanan, layanan lebih bisa diandalkan, lebih ramah pelayanannya, kenyamanan dan kebersihan.

Dari 625 respon yang disurvei, total ada 55 persen wanita lebih banyak menggunakan transportasi online dan pria sebanyak 45 persen.

Menurut Imran, seiring dengan lebih banyaknya perempuan menggunakan layanan transportasi online, sejalan juga dengan tingginya risiko lecelakaan yang akan mereka alami. Sebanyak 10,9 persen persen pengguna ojek online dari kedua brand besar di Indonesia pernah mengalami kecelakaan.

Tak Ada Revisi, Tarif Baru Ojek Online Akan Diberlakukan?

Dream – Pemerintah menyatakan ketentuan tarif batas atas dan bawah ojek online akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi menegaskan tidak akan ada revisi dari ketentuan yang sudah dibuat kementeriannya.

“Begitu kita melakukan uji coba lima kota besar, saya akan berlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Artinya, di situ untuk sementara saya belum akan melakukan revisi terhadap keputusan menteri," kata dia di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 14 Juni 2019.

Menurut Budi, Kemenhub sebelumnya memang membuat peluang adanya revisi dari kebijakan tarif atas dan bawah ojek online. Revisi itu dilakukan setelah didapat hasil evaluasi selama 3 bulan pertama penerapan tarif baru tersebut.

Namun untuk saat ini, Kemenhub tidak ada hal yang menunjukan harus dilakukan revisi tarif.

"Biaya minimal, biaya flagfall tadi dan batas maksimal sudah ada semuanya sampai dengan nanti kalau kita melakukan revisi di dalam regulasi mengatakan 3 bulan bisa dilakukan revisi atau akan dievaluasi sampai 3 bulan ke depan. Eggak ada (revisi)," kata dia.

Akan Direvisi Jika Ini Berlaku

Budi mengatakan kementerian akan merevisi aturan jika ada respons yang kurang berkenan dari masyarakat, pasar, dan pengemudi.

Selama masa percobaan, tarif baru ojek online akan secara resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali sesuai dengan zonasinya.

Walaupun demikian, Budi belum bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk memberlakukan tarif baru.

“Jadi, setelah sosialisasi, kami akan berlakukan. Saya lapor Pak Menteri dulu, nyari momentumnya kapan. Saya maunya secepatnya,” kata dia.(Sah)