WTO Tangguhkan Hak Paten Vaksin Covid, Harapan Baru bagi Akhir Pandemi

News | Senin, 4 Juli 2022 21:10

Reporter : Edy Haryadi

Negara miskin kini dapat membuat vaksin tanpa membayar paten.

Dream – Mengenakan baju bercorak hijau hitam dan topi penutup warna hijau khas Afrika, wanita berkacamata itu membacakan hasil kesepakatan rapat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, Jumat pagi 17 Juni 2022.

Wanita itu adalah Ngozi Okonjo-Iweala, Direktur Jenderal WTO.  Menurutnya, 164 negara anggota WTO telah menyepakati beberapa kesepakatan. Salah satunya: WTO menyepakati penangguhan hak paten vaksin Covid-19 untuk negara berkembang selama lima tahun ke depan. Sementara usulan penangguhan hak paten untuk diagnosis dan terapi Covid-19 akan dibahas WTO enam bulan lagi.

Kesepakatan penundaan hak paten vaksin itu dicapai setelah pembahasan alot. Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-12 di Geneva itu semula direncanakan sampai hari Rabu 15 Juni 2022. Tapi, molor hingga dua hari karena perdebatan itu begitu keras.  Perundingan baru selesai Jumat dini hari 17 Juni 2022 setelah melalui rapat maraton.

Para menteri saling berhadapan satu demi satu di sebuah meja panjang. Mereka berdebat selama lima hari sebelum mencapai kesepakatan bersama.

Dengan keputusan di atas, artinya negara-negara berkembang memiliki hak untuk memproduksi vaksin Covid-19 selama lima tahun, tanpa perlu membayar hak paten ke perusahaan farmasi penemu vaksin. Dengan demikian, ada harapan vaksin bisa diproduksi lebih banyak dan dengan harga lebih murah untuk mengatasi pandemi yang sekarang sudah memasuki tahun ketiga.

Kesepakatan itu diperjuangkan dengan keras. “ Itu seperti roller coaster, tetapi pada akhirnya kami sampai di sana,” kata Ngozi Okonjo-Iweala dengan nada lega, pada konferensi pers pagi hari di Jenewa setelah anggota kelompok itu menyetujui paket akhir perjanjian, seperti dikutip The New York Times.

 Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala© WTO

(Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala/WTO)

Memang baru pada Jumat dini hari di Jenewa, para menteri WTO menyetujui paket perjanjian yang mencakup pengabaian paten vaksin. Sebelumnya Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala memang memperjuangkan pengabaian paten vaksin ini menjadi agenda untuk dibahas. Hal ini karena diperlukan untuk mengakhiri ketidakadilan akses ke vaksin Covid-19 yang menurutnya “ tidak dapat diterima secara moral.”

Menurut Bloomberg,  kesepakatan tersebut tentunya memberikan pukulan yang signifikan bagi produsen vaksin, seperti Pfizer Inc., BioNTech, Moderna Inc.  Selama ini perusahaan tersebut berjuang keras untuk mencegah negara-negara merongrong kerangka kekayaan intelektual yang memungkinkan mereka menghasilkan banyak vaksin Covid-19 yang layak dalam waktu singkat.

Kesepakatan itu merupakan buah dari hasil perjuangan selama hampir dua tahun. Awalnya, sejak Oktober 2020, India dan Afrika Selatan mengusulkan agar WTO menangguhkan aturan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) vaksin,  sehingga negara-negara miskin dapat mengakses vaksin, tes, dan perawatan Covid-19 versi generik yang lebih murah.

Idenya adalah bahwa paten, hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya tidak boleh menjadi penghalang untuk mengakses vaksin saat banyak negara dunia menghadapi pandemi yang meneror  dan sangat mematikan. Usulan tersebut kemudian dikenal sebagai TRIPS waiver, yang mengacu pada Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, perjanjian WTO yang mengatur aturan kekayaan intelektual.

Negara-negara kaya telah berusaha memblok usulan itu selama dua tahun terakhir. Swiss, , Inggris, dan AS – yang semuanya memiliki sektor farmasi yang kuat– telah mencoba membuat pengabaian terhadap TRIPS (hak atas kekayaan intelektual terkait perdagangan) sekeras mungkin. Namun, AS berubah haluan pada setahun lalu. Ini ketika Presiden Joe Biden akhirnya setuju untuk mengabaikan hak paten pada vaksin.

Mengapa produsen farmasi vaksin Covid-19 (semuanya dari negara barat) menentang usulan kebebasan akses vaksin? Penyebabnya karena pengembangan obat baru yang dilakukan mereka itu adalah bisnis yang panjang, mahal, dan berisiko, sehingga tanpa perlindungan paten, terobosan medis akan lebih sedikit.

Negara-negara miskin tidak mempermasalahkan perlunya ide-ide bagus untuk dihargai. Yang menjadi mereka keberatan adalah sistem yang telah mengakibatkan kesenjangan global dalam pemakaian vaksin. Negara yang berpenghasilan tinggi dapat mengakses perlindungan vaksin Covid ini secara menyeluruh. Bukan hanya vaksin utama, bahkan vaksin tambahan atau booster. Sementara negara dengan penghasilan rendah alias miskin baru bisa mengakses sekitar 18%. Itu pun bahkan hanya untuk satu dosis vaksin.

Dipimpin oleh India dan Afrika Selatan, negara-negara berkembang telah melobi keras di WTO agar hak kekayaan intelektual vaksin dicabut, sehingga mereka dapat memproduksi versi mereka sendiri. Mereka memandang rezim negara produsen vaksin itu sebagai “ rezim apartheid vaksin” yang mengakar.

***

Sikap Indonesia sendiri sudah jelas dalam soal hak paten vaksin. Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, pernah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin bagi seluruh negara dunia.

 Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi© Liputan6

(Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi/Liputan6)

“ Dari sejak awal pandemi, secara konsisten Indonesia terus menyuarakan akses vaksin yang setara bagi semua,” ujarnya, dalam keterangan pers saat menyambut kedatangan vaksin 1,39 juta dosis vaksin jadi AstraZeneca, di Bandar Udara Soekarno Hatta, Sabtu 8 Mei 2021 lalu, seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet RI..

Tak hanya itu, dalam upaya peningkatan produksi vaksin global, Indonesia juga mendorong dihapuskannya hak paten vaksin COVID-19.

“ Indonesia juga mendukung penghapusan hak paten vaksin COVID-19 guna mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin. Ini adalah salah satu bentuk upaya kolaborasi dunia untuk meratakan jalan bagi akses vaksin setara bagi semua,” ujar Retno.

Sikap serupa juga disampaikan Direktur Jendral Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dalam tulisannya di The Guardian, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan ia mendukung pengabaian paten vaksin yang akan memungkinkan negara-negara untuk membuat dan menjual ‘salinan’ murah dari vaksin yang ditemukan.

“ Kita hidup melalui momen luar biasa dalam sejarah dan harus bangkit menghadapi tantangan itu,” katanya. “ Fleksibilitas dalam peraturan perdagangan perlu  ada untuk keadaan darurat, dan tentu saja pandemi global yang telah memaksa banyak masyarakat untuk tidak bekerja dan menyebabkan begitu banyak kerugian bagi bisnis –baik besar maupun kecil– memenuhi syarat itu,” ujarnya.

Dalam artikel itu, Tedros berpendapat bahwa produsen masih akan mendapatkan penggantian. “ Mengabaikan paten untuk sementara, tidak berarti para inovator diabaikan. Seperti selama krisis HIV atau dalam perang, perusahaan akan dibayar royalti untuk produk yang mereka produksi,” katanya.

WTO Tangguhkan Hak Paten Vaksin Covid, Harapan Baru bagi Akhir Pandemi© Dream

 Dirjen WHO  Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.© Liputan6

(Dirjen WHO  Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus/Liputan6).

Varian baru, kata Tedros, akan selalu menjadi ancaman. “ Ancamannya jelas: selama virus menyebar di mana saja, ia memiliki lebih banyak peluang untuk bermutasi dan berpotensi merusak kemanjuran vaksin di mana-mana. Kita bisa kembali ke titik awal,” kata Tedros. Dia juga memuji AstraZeneca karena membagikan lisensinya, sehingga vaksinnya dapat diproduksi di seluruh dunia.

***

Seperti diketahui, ketimpangan vaksin dunia selalu menjadi pintu masuk bagi varian Covid-19 yang lebih menular. Buktinya, di awal tahun ini, setelah susah payah melewati dua tahun pandemi, warga dunia harus menyambut varian baru Covid-19: varian Omicron.

Varian dari negara Afrika ini disebut lebih menular ketimbang varian awal dan varian Delta. Ini karena negara kaya sibuk melakukan " booster" atau suntikan vaksinasi ketiga atau keempat atas surplus stok vaksin mereka ketimbang menyumbang vaksin ke negara miskin. Akibatnya varian baru yang lebih ganas dan menular bermutasi dan muncul kembali.

WHO benar: " no one safe until everyone is safe."    Tidak ada yang aman sebelum semuanya aman.

Artinya, memberi akses vaksin ke negara miskin menjadi kewajiban negara kaya, justru akhirnya untuk menyelamatkan nyawa diri mereka sendiri. Buktinya, negara-negara kaya macam Amerika Serikat dan Inggris sempat kelimpungan dengan naiknya jumlah kasus Omicron di negara masing-masing.

Tulisan mantan Perdana Menteri Inggris periode 2007-2010, Gordon Brown, yang juga Duta Besar WHO di harian The Guardian edisi 28 November 2021, pun menyorot tajam ketimpangan vaksin dunia. Dia menyalahkan ketimpangan vaksin sebagai rahim dari lahirnya varian Covid-19 baru yang lebih  menular seperti varian Omicron.

 Mantan PM Inggris Gordon Brown© CNN

(Mantan PM Inggris Gordon Brown/CNN)

Sebagai kontras vaksinasi di negara miskin dan kaya,  Gordon Brown menjabarkan: hanya 3 persen penduduk di negara miskin yang sudah divaksinasi lengkap. Bandingkan dengan lebih dari 60 persen warga yang sudah mendapat vaksinasi lengkap di negara kaya.

Di negara Afrika, tempat kelahiran varian Omicron, tingkat vaksinasi di enam negara Afrika masih berada di bawah target 40 persen yang ditetapkan WHO untuk bulan Desember 2021. Di Zimbabwe, hanya 25 persen yang sudah mendapat vaksin pertama, dan hanya 19 persen dari populasi yang divaksinasi lengkap.

Di Lesotho dan Eswatini, masing-masing hanya 27 persen dan 22 persen yang telah divaksinasi. Di Namibia angkanya bahkan lebih rendah: 14 persen divaksinasi dosis pertama dan hanya 12 persen yang telah divaksinasi lengkap. Sementara di Afrika Selatan tingkat vaksinasinya juga baru 27 persen.

Dalam pengarahan pertamanya untuk tahun 2022, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr Tedros Ghebreyesus, kembali mengulangi seruannya yang sudah berlangsung lama untuk kesetaraan vaksin. Seruan solidaritas itu bertujuan untuk mengalahkan krisis Covid-19 yang sekarang telah mencapai tahun ketiga.

“ Fajar tahun baru menawarkan kesempatan untuk memperbarui respon  kolektif kita terhadap ancaman bersama,” katanya saat berbicara dari Jenewa.

Ia berharap para pemimpin global menunjukkan tekad untuk mengakhiri ketidakadilan vaksin. Untuk memastikan bahwa seluruh dunia semakin aman dan terlindungi dari varian baru yang lahir akibat ketimpangan vaksinasi secara global.

Tedros menggambarkan ketidakadilan vaksin sebagai " pembunuh manusia dan lapangan pekerjaan" yang juga merusak pemulihan ekonomi global. Tingkat vaksinasi yang rendah juga telah menciptakan kondisi yang sempurna untuk munculnya varian baru virus.

Dia mengatakan ‘tsunami’ kasus Omicron telah membuat kewalahan sistem kesehatan di seluruh dunia sekarang.

Tedros juga mengritik vaksin booster yang dilakukan negara maju. “ Beberapa negara bergerak ke arah memvaksinasi warganya untuk ke-empat kalinya. Sementara negara yang lain bahkan tidak memiliki cukup pasokan untuk memvaksinasi petugas kesehatan mereka, padahal mereka yang paling berisiko terpapar,” katanya.

Ia mengungkapkan, ketidakadilan vaksin secara global, akan selalu menjadi lahirnya varian baru di masa depan yang boleh jadi bakal kebal terhadap vaksin. Karena ketimpangan vaksin adalah induknya bagi lahirnya varian-varian Covid-19 baru yang lebih ganas dan menular.

***

Memasuki tahun ketiga pandemi, faktanya vaksin telah banyak memberi keuntungan bagi perusahaan farmasi besar.

Menurut Relief Web, produsen vaksin besar macam Pfizer, BioNTech, dan Moderna telah mendapatkan keuntungan US$1.000 atau Rp 148 juta setiap detik, sementara negara-negara termiskin di dunia sebagian besar masih belum divaksinasi.

Angka baru dari Peoples Vaccine Alliance mengungkapkan bahwa perusahaan di balik vaksin COVID-19 yang paling sukses - Pfizer, BioNTech, dan Moderna - menghasilkan keuntungan gabungan sebesar US$65.000 atau Rp 967 juta setiap menit. Angka-angka ini berdasarkan laporan perusahaan terbaru yang dirilis saat CEO dari industri farmasi bertemu untuk KTT tahunan STAT —setara dengan 'Big Pharma Davos'— pada tanggal 16-18 November 2021.

Perusahaan-perusahaan ini telah menjual sebagian besar dosis ke negara-negara kaya, dan meninggalkan negara-negara berpenghasilan rendah tanpa vaksin. Pfizer dan BioNTech hanya mengirimkan kurang dari satu persen dari total pasokan vaksin mereka ke negara-negara berpenghasilan rendah, dan Moderna hanya mengirimkan 0,2 persen. Itu sebabnya 98 persen orang di negara berpenghasilan rendah belum sepenuhnya divaksinasi.

 Vaksin Covid-19© BBC

(Vaksin Covid 19/BBC)

Maaza Seyoum dari Aliansi Afrika dan Peoples Vaccine Alliance Afrika mengatakan: “ Adalah keji  bahwa hanya beberapa perusahaan yang menghasilkan keuntungan jutaan dolar setiap jam, sementara hanya dua persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah telah sepenuhnya divaksinasi terhadap virus corona.”

“ Pfizer, BioNTech, dan Moderna telah menggunakan monopoli mereka untuk memprioritaskan kontrak yang paling menguntungkan dengan pemerintah terkaya, meninggalkan negara-negara berpenghasilan rendah tanpa vaksin,” ujarnya, lebih lanjut.

Meskipun menerima dana publik untuk penelitian lebih dari U$ 8 miliar (Rp 119 triliun), tiga perusahaan itu telah menolak ‘panggilan’ untuk segera mentransfer teknologi vaksin dan pengetahuan kepada produsen yang mampu di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal itu sebuah langkah yang dapat meningkatkan pasokan global, menurunkan harga dan menyelamatkan jutaan nyawa.

Sementara Albert Bourla, CEO Pfizer, menggambarkan seruan untuk berbagi resep vaksin sebagai “ omong kosong yang berbahaya.”

Anna Marriott, Manajer Kebijakan Kesehatan Oxfam mengatakan: “ Bertentangan dengan apa yang dikatakan CEO Pfizer, omong kosong sebenarnya adalah mengklaim bahwa pengalaman dan keahlian untuk mengembangkan dan memproduksi obat-obatan dan vaksin yang menyelamatkan jiwa tidak ada di negara berkembang. Ini hanyalah alasan palsu bahwa perusahaan farmasi bersembunyi di belakang retorika itu untuk melindungi keuntungan mereka.”

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Peoples Vaccine Alliance memperkirakan bahwa Pfizer, BioNTech, dan Moderna akan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar US$ 34 miliar atau Rp 506 triliun tahun 2021 di antara mereka, yang berarti lebih dari seribu dolar AS atau Rp 146 juta per detik, US$ 65.000 atau Rp 967 juta per menit, atau US$ 93,5 juta atau Rp 1,3 triliun per hari. Monopoli yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini telah menghasilkan lima miliarder baru selama pandemi, dengan kekayaan bersih gabungan sebesar US$ 35,1 miliar atau Rp 522 triliun.

Lebih dari 100 negara, yang dipimpin oleh Afrika Selatan dan India dengan dukungan AS— telah menyerukan pengabaian TRIPS, yang juga mendapat dukungan dari lebih dari 100 pemimpin dunia dan peraih Nobel di masa lalu dan sekarang.

Menurut Statista.com, khusus untuk AstraZeneca, keuntungan perusahaan itu tahun 2021 sebenarnya menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Pabrikan Inggris-Swedia itu juga mengatakan mereka memang menjual vaksinnya dengan harga murah selama pandemi dan tidak mendapat keuntungan darinya.

Pada akhirnya, persetujuan WTO untuk menangguhkan hak paten vaksin Covid selama lima tahun memang merupakan angin segar bagi penduduk dunia. Ini mengisi harapan agar pandemi yang sudah berlangsung selama  tiga tahun ini segera berakhir. Itu hanya terjadi saat seluruh penduduk dunia sudah mendapat vaksinasi, karena harga vaksin yang berlimpah dan murah. Sehingga varian baru Covid yang lebih ganas dan menular bisa dicegah kemunculannya di masa depan yang lahir akibat ketimpangan vaksin dunia. Semoga. (eha)

Terkait
Join Dream.co.id