Pemerintah Tak Lagi Wajibkan Tes PCR dalam Perjalanan Domestik bagi yang Sudah Booster

Stories | Senin, 29 Agustus 2022 15:00

Reporter : Okti Nur Alifia

Kini warga boleh bepergian hanya dengan status vaksinasi booster Covid-19 bagi usia 18 tahun ke atas.

Dream - Pemerintah kini menghapus persyaratan tes PCR atau antigen bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam melakukan perjalanan domestik.

Kini warga boleh bepergian hanya dengan status vaksinasi booster Covid-19 bagi usia 18 tahun ke atas, bahkan usia 6-17 tahun yang baru divaksin kedua atau lengkap juga diperbolehkan tanpa harus testing.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan tujuan dari penghapusan tes PCR adalah untuk mempermudah aktivitas masyarakat, sehingga mobilitas juga lebih mudah.

" Upaya ini sebagai bentuk kehati-hatian. Syarat perjalanan juga ditetapkan untuk mempermudah aktivitas masyarakat di tengah ketersediaan akses yang terkini,"  jelas Wiku, dikutip dari Liputan6.com, Senin,29 Agustus 2022.

Sementara itu bagi pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus yang tak bisa divaksinasi, mereka cukup melampirkan surat keterangan dokter yang membuktikan belum bisa mendapatkan vaksin Covid-19, tanpa harus ada bukti testing.

Pemerintah Tak Lagi Wajibkan Tes PCR dalam Perjalanan Domestik bagi yang Sudah Booster
Wiku Adisasmito (Liputan6.com)
2 dari 5 halaman

Aturan perjalanan terbaru ini tertuang melalui Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). SE ini mulai berlaku sejak 25 Agustus 2022.

Meskipun syarat tes Covid-19 dihapus, PPDN tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seiring dengan aturan itu, Pemerintah terus aktif melakukan surveilans penemuan kasus Covid-19.

" Walau akan ada peniadaan wajib testing, namun Pemerintah berkomitmen melalui Kementerian Kesehatan akan terus melakukan surveilans aktif yang dilakukan di berbagai jejaring Dinas Kesehatan di daerah," lanjut Wiku.

3 dari 5 halaman

Aturan Lengkap Perjalanan Tanpa Tes PCR

Wiku Adisasmito memaparkan penyesuaian kebijakan perjalanan domestik tanpa wajib tes Covid-19 sesuai terangkum dalam SE Nomor 24 Tahun 2022.

" Yang pertama adalah masyarakat diperbolehkan melakukan perjalanan domestik, tanpa wajib testing apabila telah melakukan vaksinasi booster untuk usia 18 tahun ke atas dan telah vaksin dosis kedua atau lengkap untuk yang berusia 6 sampai dengan 17 tahun," paparnya.

" Yang ke dua, bagi masyarakat yang masih belum memenuhi status vaksinasinya, maka diperkenankan untuk menunda perjalanan domestik dan segera mencari sentra vaksinasi terdekat untuk dapat melakukan perjalanan domestik kembali."

4 dari 5 halaman

Selanjutnya, penyesuaian ke tiga, masyarakat dengan kondisi kesehatan khusus yang tidak bisa menerima vaksinasi, maka diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat wajib melampirkan surat keterangan tidak bisa divaksinasi dan tanpa wajib testing.

" Yang keempat, bagi pelaku perjalanan luar negeri WNA berusia di atas 18 tahun dan anak-anak berusia 6 sampai dengan 17 tahun, baik WNA maupun WNI yang ingin melakukan perjalanan domestik dan belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau kedua, maka dikecualikan terhadap kewajiban vaksinasi booster dan testing," terang Wiku.

Adapun pemantauan, pengendalian dan evaluasi SE Satgas Nomor 24 Tahun 2022 yang diteken Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 tertanggal 25 Agustus 2022, antara lain:

5 dari 5 halaman

I. Penegakan aturan dan pengawasan mobilitas masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pemeriksaan acak syarat perjalanan dalam negeri dengan pembentukan Posko Pelayanan di wilayah kerja yang ditetapkan dan melibatkan instansi pelaksana bidang perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah bersama dengan TNI dan Polri.

II. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman Covid-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu

III. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum melakukanpengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum

IV. Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuanperaturan perundang-undangan

V. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

VI. Pemalsuan surat keterangan dokter yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 

Terkait
Join Dream.co.id