Camkan! Catatan Bagi Pekerja yang Ingin Lapor Aduan Pencairan THR 2022

News | Sabtu, 9 April 2022 06:01

Reporter : Okti Nur Alifia

Pekerja dapat berkonsultasi melalui laman poskothr.kemnaker.co.id, yang berlaku mulai 8 April - 8 Mei 2022.

Dream - Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membentuk Posko Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memberikan konsultasi dan penegakan hukum dalam rangka pemantauan pelaksanaan THR tahun 2022 ini.

“ Keberadaan posko THR keagamaan ini adalah bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada,” kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, pada press conference virtual dengan media, Jumat, 8 April 2022.

Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha secara online melalui laman poskothr.kemnaker.co.id, yang berlaku mulai 8 April - 8 Mei 2022. 

“ Mulai kapan? Mulai hari ini 8 April sampai 8 Mei 2022,” kata Ida.

Ida mengharapkan kehadiran posko THR ini dapat mengawal mekanisme pelaksanaan THR sesuai ketentuan perundangan serta tercapainya kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, baik itu pekerja maupun pengusaha.

Camkan! Catatan Bagi Pekerja yang Ingin Lapor Aduan Pencairan THR 2022
© MEN
2 dari 2 halaman

Ada tiga jenis aduan yang bisa dikonsultasikan melalui posko THR. Tiga aduan itu adalah THR tidak dibayarkan, tidak sesuai ketentuan, atau terlambat bayar.

Sebelum menindaklanjuti laporan, Kemenaker mengingatkan para pekerja mempunyai bukti berupa file yang bisa diunggah melalui laman posko THR tersebut. Sanksi akan dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan atau ketentuan mengenai THR. 

Kemnaker akan memberikan sanksi secara administratif dan secara bertahap. Dimulai dengan teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan pengusaha dalam kapasitas produksi atau penundaan izin perusahaan, sampai kepada penghentian sementara, hingga bisa terjadi pembekuan kegiatan pengusaha.

Pengawas ketenagakerjaan juga akan memberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran THR ini kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk menegakkan hukum selanjutnya.

Selain secara daring atau online, pelayanan juga diberikan bagi yang ingin berkonsultasi secara langsung. Melalui fasilitas dari Pegawai Pengelola Informasi dan Data (PPID) Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait
Join Dream.co.id