Arie Untung Tolak Pasal Santet di RKUHP

Showbiz | Rabu, 25 September 2019 15:23
Arie Untung Tolak Pasal Santet di RKUHP

Reporter : Nur Ulfa

Menurut Arie banyak pasal yang tidak masuk akal.

Dream - Arie Untung ikut berkomentar perihal kontroversi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut Arie, banyak pasal yang tidak masuk akal yang direvisi anggota DPR.

" Banyak pasal-pasal yang mengada-ngada menurut saya, yang nggak perlu diatur malah diatur," kata Arie Untung di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2019.

Salah satu pasal yang menurut Arie tidak pantas dimasukan ke dalam KUHP, adalah soal santet yang bisa terkena pidana. Padahal menurut Arie, hal itu tidak perlu menjadi pembahasan pemerintah.

" Misalnya santet, santet kan nggak bisa dibuktikan secara fisik. Terus dipenjara," kata Arie.

Menurut Arie masih banyak tindakan kejahatan lainnya yang bisa masuk ke dalam KUHP.  Dan menurutnya, jika rencana KUHP bisa tetap berlanjut, maka ke depannya akan bisa terjadi tindakan yang lebih besar dibanding demo mahasiswa.

" Saya merasa jika pasal-pasal ini ada, malah jadi rawan konflik. Dan saya rasa ini sudah bisa diprediksi, ya tinggal tunggu waktunya saja," imbuhnya. (ism)

 

2 dari 5 halaman

Bunyi Pasal Santet di RKUHP

Berikut ini bunyi Pasal 252 ayat RUU KUHP dalam Bab Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana:

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

 

3 dari 5 halaman

Pengesahan 5 RKUHP Ditunda, Wiranto: Demonstrasi Nggak Penting Lagi

Dream - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menilai aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa sudah tidak relevan lagi. Alasannya, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dipersoalkan publik.

Wiranto mengatakan DPR sepakat menunda pengesahan lima RUU seperti RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Pertanahan.

" Saya kira dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah, untuk lebih mendengarkan suara rakyat, maka sebenarnya demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-undang pemasyarakatan, KUHP itu sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi," kata Wiranto, Selasa, 24 September 2019.

Wiranto mengatakan, sebaiknya mahasiswa atau masa aksi menyampaikan pendapat melalui jalur yang lebih terhormat ketimbang turun ke jalan berunjuk rasa.

" Yakni dialog yang konstruktif baik dengan DPR, nanti DPR yang akan dilantik atau pemerintah," ucap dia.

Pada akhir masa jabatannya, DPR menjadwalkan akan mengesahkan delapan RUU. Namun, hanya tiga beleid yang disahkan, yakni RUU KPK, RUU MD3, dan RUU Tata Cara Pengelolaan Pembuatan Undang-Undang.

Dalam sejumlah aksi, massa diketahui tidak hanya menuntut kepada DPR untuk tidak mengesahkan RUU yang sudsh ditunda itu, tapi juga membatalkan RUU KPK.

Tapi, RUU untuk lembaga anti rasuah itu sudah keburu disahkan oleh wakil rakyat.

 

 

4 dari 5 halaman

Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RKUHP

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

" Saya telah memerintahkan Menkum HAM selaku pemerintah untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI, Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," kata Jokowi, dilaporkan , Jumat, 20 September 2019.

Jokowi mengatakan, sikap pemerintah itu diambil setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi RUU KUHP. " Saya berkesimpulan materi-materi yang coba pendalaman," ujarnya.

Presiden menyarankan agar pengesahan RUU KUHP dilakukan oleh anggota dewan periode 2019-2024.

" Saya harap DPR juga punya sikap yang sama, sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya," ucap dia.

Untuk diketahui, pengesahan RUU KUHP oleh DPR dijadwalkan digelar pada 24 September 2019.

Jokowi juga meminta Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly untuk kembali mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP.

5 dari 5 halaman

Sejumlah Kampus Yogyakarta Ramai-Ramai Tolak #GejayanMemanggil


Dream - 
Sejumlah kampus di Yogyakarta menyatakan tidak terkait dengan ajakan berdemonstrasi melalui tagar #GejayanMemanggil yang viral di media sosial. Mereka menyatakan ajakan tersebut tidak jelas tujuannya.

Salah satu kampus yang mengeluarkan pernyataan tak terlibat gerakan itu adalah Universitas Sanata Dharma (USD). Kampus ini menilai gerakan tersebut tak jelas tujuannya. 

" Universitas Sanata Dharma mendukung gerakan tersebut oleh karena tidak jelasnya tujuan serta penanggungjawabannya," tulis surat yang ditandatangani Rektor USD, Johanes Eka Priyatma.

Taggar #GejayanMemanggil memang tengah menjadi perbincangan di dunia maya. Taggar itu merupakan undangan kepada seluruh mahasiswa untuk demonstrasi yang digelar di pertigaan Colombo, Gejayan, Yogyakarta.

Demonstrasi itu menolak sejumlah rancangan undang-undang dan kasus terkini di Indonesia. Misalnya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Selain itu, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, Kriminalisasi Aktivis, dan menyoroti kinerja pemerintah yang dianggap tidak serius menyelesaikan kebakaran hutan dan kekerasan di Papua.

 

 

Join Dream.co.id