Dream - Pilkada DKI Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi perpolitikan nasional. Keriuhan yang terjadi dalam pemilihan DKI 1 dan DKI 2 menjadi barometer bagi perpolitikan di daerah lain.

Tetapi, Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 putaran pertama menyisakan sejumlah masalah. Salah satu yang cukup menyita perhatian ialah banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menjadi target empuk atas masalah ini.

Jelang putaran kedua Pilkada, sejumlah persiapan dilakukan KPU DKI Jakarta. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno berjanji berusaha memperbaiki segala kekurangan yang terjadi saat penyelenggaraan putaran pertama.

Salah satunya seperti penghadangan pasangan calon tertentu saat kampanye. Sumarno berharap kejadian serupa tidak terulang.

"Tidak boleh lagi ada kasus penghadangan-penghadangan di mana-mana. Itu pelanggaran yang sangat berat, dan pelakunya bisa ditindak pidana," kata Sumarno, di KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 6 Maret 2017.

Jelang masa kampanye dua pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada 7 Maret hingga 15 April nanti, KPU DKI Jakarta membuat sejumlah aturan baru. Salah satunya terkait pemasangan alat peraga kampanye.

"Di putaran kedua ini nggak ada rapat umum dan pemasangan alat peraga kampanye," kata dia.

Bagaimana persiapan KPU DKI Jakarta jelang putaran kedua Pilkada? Dan sejauh mana tekanan yang dihadapi Sumarno?

Simak wawancara khusus Jurnalis Dream, Maulana Kautsar dengan Sumarno berikut:

Bagaimana persiapan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta?

Putaran kedua yang menjadi lanjutan putaran pertama. Jadi, proses yang paling utama adalah evaluasi pada putaran pertama. Problem apa yang muncul di putaran pertama harus diselesaikan sebelum masa putaran kedua.

Pada putaran kedua tentu harus lebih partisipatif, kualitas demokrasinya harus meningkat dibanding putaran pertama. Oleh karena itu langkah awal yang dilakukan KPU DKI yaitu begitu putaran pertama selesai, evaluasi proses penyelenggaran putaran pertama.

Berita terbaru KPU selengkapnya di Liputan6.com

Beberapa hal yang sudah dievaluasi yaitu terkait sumber daya manusia. Jadi, memang penyelenggara pemungutan suara di DKI itu jumlahnya sangat besar. Ada 117.196 orang. Mereka petugas-petugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Dari ratusan ribu petugas itu ada satu dua yang pemahamannya kurang atau salah atau keliru atau salah menafsirkan ketentuan-ketentuan. Atau mungkin dari sisi netralitas, bisa jadi ada yang berpihak pada calon tertentu.

Evaluasi kedua mengenai DPT. Di putaran pertama ada banyak warga yang belum terdaftar. Mereka mengantre sampai panjang dan bahkan ada kehabisan surat suara. Sebab, di TPS itu ada beberapa surat suara yang tidak mencukupi.

Oleh karena itu di putaran kedua perbaikan DPT menjadi prioritas. Mengenai logistik juga diperbaiki lagi. Kemudian teknis penyelenggaraan, mulai distribusi dan surat pemberitahuan atau C6, kesiapan petugas dan regulasi.

Mengenai netralitas, Bagaimana KPU DKI Jakarta mengaturnya?

Kewajiban dan syarat utama bagi penyelenggara itu harus netral. Kalau ada petugas ternyata tidak netral, berpihak pada calon tertentu, itu tidak diperbolehkan.

Selain itu, misalnya, ada laporan pendukung calon pasangan tertentu tidak diberi akses untuk memilih di TPS tertentu. Kalaupun siapa yang memenuhi syarat kan harusnya diperbolehkan memilih di TPS.

Kejadian itu jumlahnya amat sangat sedikit. Secara keseluruhan prinsip-prinsip netralitas bisa dibuktikan, penyelenggaraan bisa berjalan lancar.

Saya Terima Banyak Fitnah

Bagaimana tekanan pendukung dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur?

Meskipun ini sifatnya lokal, daerah DKI, tapi kan nuansa pemilu nasional. Sudah pasti tekanan-tekanan politik itu sangat kuat.

Seluruh kekuataan politik ada di sini. Gubernur DKI itu sangat prestisius bagi para kekuatan politik di Indonesia. Sehingga, menjadi simbol dan barometer bagi kekuatan politik nasional. Kalau di DKI menang kan ada semangat untuk menang bagi daerah lain, jadi wajar ada tekanan-tekanan.

Ada permintaan harus begini, jangan begini dan jangan begitu. Tapi itu biasa saja, bukan suatu yang mengejutkan.

Sejauh ini bagaimana KPU DKI Jakarta menghadapi tekanan tersebut?

Sejauh ini bisa diatasi. Gosip dan fitnah juga sangat luar biasa. Saya menerima banyak sekali fitnah yang sesungguhnya tidak berdasar. Saya kira fitnah itu cukup kejam. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah (tertawa sedikit terbahak).

Fitnah itu lewat medsos (media sosial), terutama WA (WhatsApp), SMS, macam-macam.

Dijaga Malaikat Raqib dan Atid

Berapa kali Anda menerima ancaman atau tekanan?

Nggak tahu ya, saking seringnya. Tapi ya, saya biasa saja. Ada yang menanyakan kenapa nggak pakai pengawalan. Saya jawab saya rasa itu tidak perlu, sebab ada malaikat rakib dan atit di kanan kiri saya. Jadi saya sudah biasa saja. Ngojek ke mana-mana ya biasa saja.

Nah, untuk persiapan putaran kedua, DPT banyak persoalan?

Untuk masalah itu yang perlu dibenahi adalah soal regulasinya. Nanti, agar jadi acuan bagi petugas, KPU DKI sudah membuat regulasi terkait pembenahan DPT.

Hari ini (Senin,6/3/2017), kami akan rapat dengan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan itu. Misalnya, menyiapkan infrastruktur di kecamatan, di kelurahan. Nanti kami membuka posko-posko pendaftaran bagi warga DKI yang belum terdaftar.

Di samping itu kami akan menginput data dan integrasikan data-data warga yang sudah menggunakan hak pilih, tetapi belum tercantum dalam DPT. Data dari Badan Pengawas Pemilu dan dari tim pasangan calon, semua akan diintegrasikan.

Pada putaran pertama, banyak warga yang belum memilih, tetapi TPS sudah tutup? Akan ada perubahan regulasi?

Sebetulnya sudah ketentuan Undang-undang, pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00 sampai pukul 13.00. Tapi yang dimaksud pukul 13.00 itu jam penerimaan pendaftaran.

Kalau yang mengantre 20 orang sebelum jam 13.00, misal ada 20 orang, mereka harus dihabiskan dulu. Sepanjang ada surat suara masih tersedia, boleh. Jadi, kalau ada warga yang sudah mengantri di TPS, nggak boleh ditolak. Meski melampaui pukul 13.00.

Sesungguhnya, ini sudah disampaikan dalam bimbingan teknis, tapi memang pemahaman warga masih (kurang) bahkan ada pengawas pemilu yang memaksa untuk ditutup.

Kecuali untuk kasus lebih dari pukul 13.00 menerima pendaftar baru. Itu yang nggak boleh.

Itu yang jadi koreksi Badan Pengawas Pemilu.

Ya, itu termasuk TPS yang petugasnya tidak akan kami tugaskan lagi, karena kesalahan pemahaman yang berakibat fatal, penghilangan hak pilih warga. Akan diganti.

Keluarga Jadi Korban Fitnah

Imbauan untuk Pilkada DKI?

Pilkada DKI putaran kedua berjalan lebih sehat. Berarti yang dikontestasikan itu kan programnya. Visi dan misinya. Bukan persoalan personal, bukan gosip, bukan isu, apalagi fitnah-fitnah yang tidak perlu. Juga kampanye yang tidak sehat, politik uang, kampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan dan sebagainya. Kan sudah banyak sekali area kampanye, tidak perlu berkampanye di tempat-tempat yang dilarang sesuai Undang-undang.

Untuk kampanye di medsos?

Di medsos, para buzzer itu, selama ini telah melakukan blackcampaign, fitnah dan sebagainya. Saya imbau kembali ke jalan yang benar, mumpung pintu tobat masih terbuka. Jadi, tidak perlu melakukan itu. Terlalu banyak korban.

Saya merasakan betul. Keluarga saya kena dampak fitnah tidak berdasar.

Akan ada inisiasi KPU bertemu tokoh agama untuk meminimalisir isu agama?

Ya, kalau tokoh agama tentu terlalu jauh. KPU kan interaksinya dengan pasangan calon. Kami hanya bisa mengimbau kepada tim kampanye masing-masing calon. Untuk berkampanye menyampaikan program dan visi misi mereka, tidak perlu menggunakan isu-isu semacam itu.

Sudah bertemu dengan FKUB dan MUI DKI Jakarta?

Belum.

Bagaimana menjaga netralitas anggota KPU DKI agar tidak bisa disenggol kanan-kiri?

Ya, banyak kabar dan gosip yang beredar sesungguhnya gosip tidak berdasar dan hanya menafsir-nafsirkan. Contoh, pas pemungutan suara ulang di TPS 29 di Kalibata. Saya sedang meninjau dan dialog dengan petugas TPS di situ. Tiba-tiba Pak Anies datang dari belakang. Itu kan TPS di gang sempit, makanya tak terhindarlah pertemuan itu.

Tapi itu menjadi gosip, saya tidak netral karena saya menemui Pak Anies. Bagaimana menemui Saya sudah ada di situ kok. Itu di area terbuka, kok. Kan nggak masuk akal.

Karena kejadian itu saya disebut berpihak kepada paslon (pasangan calon) nomor urut 3. Itu tidak benar.

Dulu juga pernah pas debat pertama, saya sambut beliau berdua dan makan di ruang VIP begitu. Saya menawarkan makan kepada Pak Djarot, Pak Basuki, mereka jawab kita sudah makan, nggak tahu sih di sini ada makanan. Kami ngobrol bertiga terus ada yang memfoto kemudian di-share. Muncul unggahan, ternyata Ketua KPU DKI teman Ahok. Bagaimana coba?

Makanya jangan hanya mendasarkan semacam itu. Saya tegaskan tidak ada satupun kebijakan dan tindakan KPU DKI Jakarta yang menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon yang lain.

(Sah)