Wiranto Cegah Muncul Konflik Horisontal di Papua dan Papua Barat

News | Senin, 30 September 2019 13:32
Wiranto Cegah Muncul Konflik Horisontal di Papua dan Papua Barat

Reporter : Maulana Kautsar

TNI dan polisi sedang menyelesaikan masalah keamanan Indonesia.

Drem - Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan aparat keamanan sedang berusaha keras untuk memulihkan kondisi keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Wiranto menegaskan jika kondisi keamanan di dua provinsi tersebut memang belum sepenuhnya stabil. 

" Papua dan Papua Barat ini belum selesai, kita harus tangani," kata Wiranto, dilaporkan Liputan6.com, Senin, 30 September 2019.

Wiranto telah memerintahkan seluruh aparat keamanan mencegah agar konflik tidak meluas. Dia mengklaim telah mengetahui keberadaan lokasi-lokasi dimana provokasi yang menyebarkan ajakan memicu kerusuhan banyak muncul.

Menghadapi situasi Papua dan Papua Barat yang belum stabil hari ini kementeriannya menggelar rapat bersama Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Rapat diharapkan menghasilkan sejumlah rencana aksi untuk meredam aksi massa meluas.

" Bersama TNI dan kepolisian, kami sedang berusaha keras untuk menyelesaikannya," ujar Wiranto.

Sebelumnya, dalam kunjungan eks Menteri Pertahanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, Wiranto menegaskan integritas kenegaraan Indonesia terhadap Papua dan Papua Barat. Dia menyebut, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI dan tak dapat diganggu gugat negara mana pun.

" Papua merupakan satu integritas wilayah nasional yang sudah dikukuhkan oleh PBB dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, negara manapun, sikap beliau ini yang smpaikan kepada kami, dan beliau tentu siap untuk menyampaikan tentang sikap indonesia mengenai penyatuan wilayah papua dan papua barat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Indonesia," ujar dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

2 dari 6 halaman

Demo dan Kerusuhan Papua Berdampak ke Perbankan?

Dream – Kondisi politik dan keamanan di Tanah Air menjadi sorotan. Ada aksi unjuk rasa menolak sederet kebijakan seperti Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) sampai kerusuhan di Wamena, Papua.

Apakah kondisi ini berpengaruh terhadap perbankan?

Dikutip dari Merdeka.com, Selasa 24 September 2019, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kisruh nasional yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak akan mempengaruhi investasi dan simpanan di perbankan.

Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan menjelaskan ada beberapa hal yang dapat mengganggu stabilitas simpanan di perbankan.

" Kalau kita bicara simpanan sangat bergantung dengan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan aliran modal dari luar negeri," kata Fauzi di Jakarta.

3 dari 6 halaman

Masih Jauh dari Kerusuhan 1998

Fauzi menyebut, kisruh nasional bisa saja berpengaruh terhadap pada iklim investasi hingga simpanan di perbankan. Tapi, iklim investasi dan simpanan perbankan bisa saja terganggu oleh kisruh nasional yang besar seperti 1998.

Untuk aksi yang berlangsung sekarang, masih jauh dari kondisi itu. “ Kan, ini masih jauh dibanding kerusuhan 1998,” kata dia.

Selain itu, Fauzi menegaskan dinamika dalam dunia politik merupakan hal yang lumrah terjadi.

Tak hanya di Indonesia, hal-hal serupa kerap terjadi juga di negara lainnya. Selama tidak menjelma menjadi sebuah kerusuhan, hal itu tidak akan membawa dampak buruk terhadap perekonomian.

" Jadi, dinamika politik biasa, bukan di Indonesia saja. Yang penting nggak kerusuhan seperti ‘98," kata dia. (ism)

4 dari 6 halaman

Bursa Saham RI Tiarap di Tengah Aksi Demo Penolakan RKUHP

Dream - Bursa saham Indonesia ditutup melemah pada sesi penutupan perdagangan siang ini, Selasa, 24 September 2019. Pelemahan ini terjadi di tengah aksi demonstrasi besar yang digelar mahasiswa di ibukota dan berbagai kota besar di Indonesia.

Pada penutupan sesi I, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 77,989 poin (1,26%) ke level 6.128,210.

IHSG langsung terjun bebas ke zona merah saat bel perdagangan dimulai. IHSG dibuka melemah ke level 6.193,149 dan terus bergerak turun. Sepanjang sesi pagi, IHSG sempat menyentuh level terendah di 6,188,77 poin.

 Bursa Saham RI Tiarap di Tengah Aksi Demo Penolakan RKUHP© Dream

Aksi demonstrasi ini semakin menyurutkan niat investor untuk melantai di bursa. Alhasil, IHSG semakin terseret dan menyentuh level 6.123,816 pada pukul 11.15.

Berbeda dengan pasar saham, kurs rupiah terhadap dollar AS siang ini justru bergerak menguat.

Nilai tukar Mata uang Garuda ini naik tipis 5 poin (0,04%) ke level Rp14.080 per dolar AS hingga perdagangan pukul 12.29 WIB.

5 dari 6 halaman

Pasal-pasal Kontroversi RUU KUHP

Dream - Ribuan mahasiswa dari berbagai civitas akademika turun ke jalan pada Senin, 23 September 2019 kemarin. Rencananya, aksi akan berlanjut hari ini Selasa 24 September 2019 dengan jumlah yang lebih besar.

Menggunakan jas almamater kebesaran masing-masing kampus, para agen perubahan itu berdemo di depan gedung Wakil Rakyat. Massa mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan antara lain, mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). 

Pembahasan Rancangan KUHP terhenti untuk sementara waktu. Presiden Jokowi meminta agar pengesahan rancangan KUHP ditunda.

 Pasal-pasal Kontroversi RUU KUHP© Dream

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, ada sejumlah pasal yang harus diperbaiki bersama. Setidaknya ada 14 pasal yang menuai kontroversi yang menjadi sorotan. Namun, dia enggan membeber pasal aja saja yang dimaksud.

" Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 September 2019, seperti dilansir Liputan6.com.

Usulan Jokowi langsung mendapat persetujuan DPR. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, DPR menyetujui usulan presiden. Hanya, dia menegaskan pengesahan rancangan KUHP bukan dibatalkan, melainkan hanya ditunda.

" Bukan dibatalkan tapi untuk menunda. Pemerintah sudah menyampaikan melalu presiden meminta kepada DPR agar pengesahan Rancangan KUHP di-hold karena ada beberapa pasal yang masih pro dan kontra," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat 20 September 2019.

6 dari 6 halaman

Pasal-pasal Kontroversi

Rancangan KUHP memang masih menyisakan kontroversi. Polemik muncul dari pasal-pasal yang diyakini akan merugikan masyarakat luas.

Berdasar penelusuran Liputan6.com, sejumlah pasal kontroversial tersebut antara lain:

Pasal 219

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp 200 juta).

Pasal 241

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V (Rp 500 juta).

Pasal 278

Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta).

Pasal 432

Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (Rp 1 juta)

Pasal 417 Ayat 1

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Pasal 419 Ayat 1

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 470 Ayat 1

Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

pasal 418 ayat 1

Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.

Pasal 418 ayat 2

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV. Kemudian proses hukum hanya bisa dilakukan atas pengaduan yang dijanjikan akan dikawini.

Pasal 604

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II (Rp10 juta) dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 607 Ayat 2

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Roger Danuarta Ogah Lihat Cut Meyriska Tampil Modis
Join Dream.co.id