Wapres Beberkan Isi Pertemuan dengan Menag Soal Majelis Taklim

News | Kamis, 12 Desember 2019 08:00
Wapres Beberkan Isi Pertemuan dengan Menag Soal Majelis Taklim

Reporter : Maulana Kautsar

Ma'ruf Amin meminta majelis taklim memahami konsekuensinya.

Dream - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin membeberkan isi pertemuannya dengan Menteri Agama, Fachrul Razi di kantornya, Jalan Merdeka Utara, pada Senin, 9 Desember 2019 lalu. Salah satu butir yang dibahas terkait keputusan penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tetang majelis taklim.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres meminta beberapa kesepakatan mengenai tidak diwajibkannya pendaftaran majelis taklim. Namun konsekuesi, kata dia, majelis taklim yang tak mendaftar tidak akan mendapat pembinaan dan pelayanan dari Kementerian Agama (Kemenag).

" Intinya Kementerian Agama itu akan mendaftar majelis-majelis taklim untuk pelayanan dan pembinaan, tetapi memang tidak harus atau tidak wajib," kata Ma'ruf di kantor Wakil Presiden, Rabu, 11 Desember 2019.

Ma'ruf tidak mempermasalahkan majelis taklim yang tidak mendaftar. Meski begitu, dia menyebut, majelis taklim yang bersangkutan harus memahami konsekuensinya.

" Ya enggak ada masalah, tapi tidak dapat pelayanan dan tidak dapat pembinaan, karena tidak mau," ujar dia.

Dia juga menjelaskan majelis taklim yang tidak terdaftar juga masih boleh beroperasi. Kecuali kata dia, majelis taklim tersebut melakukan pelanggar hukum.

" Ya bolehlah, kecuali melanggar (hukum), itu ada urusannya sendiri. Tapi tidak memperoleh pembinaan dan pelayanan, jadi sehingga daftar tetap berjalan, dan tidak harus menimbulkan kontroversi," kata dia.

(Sah, Sumber: Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

2 dari 5 halaman

DPR Persilakan Penentang Regulasi Majelis Taklim Ajukan PK ke MA

Dream - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mempersilakan kelompok yang tidak setuju dengan peraturan tentang majelis taklim yang dikeluarkan Kementerian Agama untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Aturan yang dimaksud tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

" Para pihak yang merasa dirugikan atau tidak nyaman dengan itu, bisa di-PTUN-kan. Misalnya minta peninjauan ulang di Mahkamah Agung, itu boleh," ujar Yandri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Yandri mengatakan, pro-kontra yang ada di masyarakat terkait PMA majelis taklim hendaknya menjadi representasi uji publik. Kementerian Agama (Kemenag), kata dia, seharusnya dapat menimbang lebih banyak yang kontra atau mendukung PMA tersebut.

" Ketika dirilis ada pro-kontra, anggap saja itu uji publik. Kalau membuat kegaduhan yang begitu luar biasa, menurut saya buat apa sih gaduh untuk sesuatu yang tidak perlu," ucap dia.

3 dari 5 halaman

Menag Akan Dipanggil DPR

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggap menteri agama seharusnya tidak perlu mengeluarkan PMA yang mengatur majelis taklim.

" Selama ini majelis taklim adem-adem ayem saja kan, nggak ada peraturan dari kurikulum, nggak dapat bantuan dari pemerintah, nggak dapat apa-apa dari pemerintah, mereka jalan. Nah, ketika mereka mau diatur malah gaduh," kata dia.

Rencananya, Komisi VIII DPR akan memintai keterangan lebih lanjut kepada Fachrul Razi terkait isu yang membuat heboh di masyarakat.

" Biasanya kalau raker (rapat kerja) dengan menteri itu, apa sih agenda besarnya baru kami sampaikan isu-isu aktual," ucap dia.(Sah)

4 dari 5 halaman

Menag Fachrul Razi Tak Akan Cabut Aturan Majelis Taklim

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, tidak akan mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019, tentang regulasi majelis taklim meski banyak yang mengkritiknya.

" Saya enggak ada niat sedikitpun untuk mencabut itu, sudah bagus," ujar Fachrul di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin 9 Desember 2019.

Dia menganggap kritik beberapa pihak terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang biasa. Apalagi, kata dia, PMA Majelis Taklim dinilai bagus dan mendapat dukungan banyak pihak.

" Kalau yang suka, enggak dukung, pasti ada," ucap dia.

Fachrul meminta para pengkritik kebijakan tersebut membuktikan pasal mana yang menyebutkan pemerintah akan mengawasi majelis taklim.

" Pasal mana yang mengawasi, enggak ada pasal yang mengawasi," kata dia.

5 dari 5 halaman

Wamenag Minta Pengkritik Baca PMA Majelis Taklim

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi meminta para pengkritik kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019, tentang regulasi majelis taklim, membaca secara menyeluruh aturan tersebut.

" Ada nggak pasal-pasal yang semangatnya tadi disebutkan, pembatasan kemudian pengekangan, tidak ada. Saya mohon kepada para pengkritik untuk dibaca kembali PMA kami," ujar Zainut di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.

Zainut berujar, PMA itu lahir tujuan utamanya untuk memberikan dana bantuan kepada majelis taklim. Sebab, dalam aturannya majelis taklim masuk dalam pendidikan non-formal.

Menurutnya, dana bantuan itu perlu diberikan karena dana pendidikan termasuk salah satu yang terbesar yakni 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Untuk itu, Zainut membantah kalau regulasi majelis taklim merupakan sarana pemerintah untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam berkumpul.

" Terlalu berlebihan kalau ada tuduhan-tuduhan kalau ini seperti ada pengekangan, pembatasan," ucap dia.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu tidak mempermasalahkan apabila ada pro-kontra mengenai PMA majelis taklim.

" Saya kira perbedaan pendapat sah saja di dalam alam demokrasi," kata dia.

Cara Samuel Rizal Terapkan Hidup Sehat Pada Anak
Join Dream.co.id