Dream - Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusun Rancangan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Undang-undang ini disusun untuk melindungi hak, kehormatan, dan pribadi sivitas UGM.

"Rancangan peraturan rektor ini disusun selama kurang lebih enam bulan melalui proses diskusi internal, workshop, dengan berbagai pakar, dan pembahasan kritis dengan perwakilan mahasiswa serta penerimaan masukan dari Jaringan Perempuan Yogyakarta," kata Ketua Tim Perumus Kebijakan, Muhajir Muhammad Darwin, di laman resmi UGM.

Muhajir mengatakan, beberapa pakar dan lembaga tergabung dalam perumusan ini. Diantaranya, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akademisi UI, UNS, dan UAD.

Bahan yang digunakan untuk menyusun peraturan tersebut yaitu perundang-undangan, penelitian, jurnal, dan buku,terkait kekekerasan terhadap perempuan.

"Secara substantif, Rancangan Peraturan Rektor ini mengatur tujuh ruang lingkup, yaitu jenis kekerasan seksual, sistem pelayanan terpadu, pelayanan korban, penanganan korban, penanganan pelaku, kelembagaan, dan pendaan," kata dia.

Rancangan Peraturan Rektor ini, ujar Muhajir, telah disampaikan kepada Rektor UGM yang selanjutnya akan melalui proses pembahasan di Senat Akademik.

Ia memberikan apresiasi terhadap unsur-unsur sivitas serta masyarakat yang telah menunjukkan keterlibatan melalui serangkaian diskusi kritis di lingkungan universitas. Dukungan dari berbagai pihak, menurutnya, sangat diperlukan demi tercapainya tujuan Rancangan Peraturan Rektor ini.

“Ucapan terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak termasuk Sivitas UGM yang telah memberikan dukungan. Kami berharap Rancangan Peraturan Rektor ini segera dapat disahkan dan diimplementasikan,” tuturnya.

Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi UGM Saat KKN Berakhir Damai

Dream - Kasus dugaan pelecehan seksual seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menjalani KKN di Pulau Seram, Maluku berakhir damai.

Rektor UGM, Panut Mulyono mengatakan, korban dan pelaku, yang berinisial HS membuat kesepakatan, Senin, 4 Februari 2019. HS dan korban, AN, menandatangani nota perdamaian bermaterai.

"HS telah mengatakan, menyesal dan mengaku bersalah dan memohon maaf atas perkara yang terjadi pada bulan Juni 2017," kata Panut, dikutip dari Merdeka.com, Rabu, 6 Februari 2019.

Panut mengatakan, dengan penandatangan nota kesepakatan itu, UGM menyatakan kasus dugaan pelecehan seksual telah selesai.

Usai kesepakatan damai, Panut menyebut, korban dan HS diharuskan mengikuti konseling psikologis.

"Untuk saudara HS harus menjalankan mandatory konseling. Sedangkan, AN menjalankan trauma konseling. UGM memfasilitasi dan menanggung dana konseling baik yang dilakukan saudara HS maupun saudari AN," ujar dia.

Kasus kesepakatan damai yang dibuat UGM ini terasa janggal. Sebab, di saat yang bersamaan, Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang menaikkan proses hukum kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.

"Kasus UGM yang peristiwanya di Pulau Seram, itu sekarang sudah membuat laporan polisi, korban membuat laporan polisi. Yang jelas sudah ada laporan polisi berarti sudah tahap penyidikan," kata Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto, 27 Desember 2018.

Pihak Polda DIY bekerja sama dengan Polda Maluku mulai mengusut kasus ini. Polda DIY juga telah memintai keterangan belasan saksi. Termasuk jurnalis media kampus, BPPM Balairung atas kaus ini.

 (ism, Sumber: Merdeka.com/Purnomo Edi)

Mahasiswi Diduga Alami Pelecehan Saat KKN, UGM Siap ke Ranah Hukum

Dream - Kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi Universitas Gadjah Mada oleh rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi perbincangan di dunia maya. Berita itu muncul usai pers kampus Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung mengeluarkan laporan dengan judul Nalar Pincang UGM Atas Kasus Perkosaan.

Dalam laporan itu, BPPM Balairung menelusuri dugaan rudapaksa pada salah seorang mahasiswi peserta KKN di Maluku pada Desember 2017. Mereka juga mendapat kesaksian dari penyintas.

Dalam kasus ini, korban justru mendapat ketidakadilan dari pihak kampus. "Atas kejadian tersebut, pejabat itu menilai bahwa penyintas turut bersalah," tulis Citra Maudy, penulis laporan tersebut.

Bagaimana nasib pelaku? Pelaku yang berinisial HS disebutkan dalam laporan itu dapat menjalani KKN lain dan dapat menempuh Pendadaran. Tapi, dia mendapatkan penundaan yudisium karena konseling yang dijalani belum usai.

Atas pemberitaan itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani dalam keterangan tertulisnya menyatakan UGM berempati terhadap penyintas dan telah serta tengah mengupayakan agar pentintas mendapat keadilan.

"Sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan ini, UGM telah dan terus mengupayakan agar penyintas mendapatkan perlindungan dan keadilan," tulis Iva dalam keterangan yang juga diunggah di akun resmi Twitter, @UGMYogyakarta .

Iva mengatakan, tim investigasi juga telah dibentuk dan memberi rekomendasi kepada pimpinan kampus. "Untuk selanjutnya, UGM akan segera mengambil langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum," ujar Iva.

Pernyataan resmi UGM merespon pemberitaan terkait laporan tindak pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa UGM.#siaranpersugm #ristekdikti #ugmyogyakarta #kawanugm@Kemristekdikti pic.twitter.com/5f1VZRlZon

— UGM (@UGMYogyakarta) November 6, 2018