11.420 Orang Jalani Tes PCR, 80 Persen Negatif Covid-19

News | Senin, 6 April 2020 17:30
11.420 Orang Jalani Tes PCR, 80 Persen Negatif Covid-19

Reporter : Maulana Kautsar

Masker kain bisa digunakan maskimal empat jam sehari. Setelah itu dicuci pakai sabun.

Dream - Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan, Tim Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19 telah memeriksa 11.420 spesimen dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

" Kami laporkan per 6 April 2020 sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen 11.420 orang. Dan 80 persen diantaranya tidak terbukti positif," kata Yuri, Senin 6 April 2020.

Meski hasil tes menunjukkan masih banyak warga yang belum tertular Covid-19, Yuri meminta masyarakat waspada. Sebab, berdasarkan data, masih ada penambahan kasus pasien positif yang berasal dari sumber penularan di luar.

" Bertambahnya kasus setiap hari bersumber dari penularan di luar yang susah untuk kita tandai karena mereka adalah kelompok tanpa gejala," ucap dia.

2 dari 5 halaman

Pakai Masker

Virus tersebut menyebar ke sekitar pembawanya melalui droplet saat berbicara, bersin, dan batuk. Biasanya, kata Yuri, yang bersangkutan tidak merasakan gejala sakit.

Untuk mencegah kemungkinan terburuk, kata Yuri, Presiden Joko Widodo, sesuai rekomendasi WHO telah menyarankan seluruh masayrakat menggunakan masker setiap saat. Masyarakat dapat menggunakan masker kain buatan sendiri.

" Masker bedah, masker N95 hanya untuk pegutas kesehatan, kita cukup menggunakan masker kain," ucap dia.

Masker kain buatan sendiri, kata Yuri, bisa digunakan berulang kali. Daya pemakaiannya hanya empat jam.

" Kita gunakan maksimal 4 jam dalam sehari dan kita cuci kembali menggunakan air sabun," ucap dia.

3 dari 5 halaman

Ratusan Ribu Pekerja di Jakarta Terimbas Corona, 30.137 Orang Di-PHK

Dream – Tak hanya di Jawa Barat, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terjadi di Jakarta. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mengumumkan ratusan ribu pekerja di ibukota menjadi pengangguran karena perusahaan tempat bekerja terkena dampak wabah virus corona.

Dikutip dari Merdeka.com, Senin 6 April 2020, sebanyak 162.416 pekerja di ibu kota yang dirumahkan dan di-PHK. Para pekerja ini berasal dari 18.045 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, diketahui 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan terkena PHK dari perusahaan. Sementara jumlah pegawai yang dirumahkan untuk sementara waktu mencapai 132.279 orang dari 14.697 perusahaan.

Mengutip akun Instagram @disnaker_dki_jakarta, data ini dihimpun dari alamat portal bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 dan e-mail disnakertrans@jakarta.go.id, yang telah resmi ditutup pada Sabtu 4 April 2020.

Disnaker DKI Jakarta mengatakan masih menghimpun data para pekerja yang telah dirumahkan, tapi tidak menerima upah (unpaid leave) untuk nantinya disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, saat dikonfirmasi oleh Merdeka.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, belum memberikan jawaban terkait tingginya jumlah pekerja di wilayah Ibu Kota yang menjadi korban PHK ataupun dirumahkan, sekaligus memuncaki daftar tertinggi di Indonesia untuk sementara waktu.

4 dari 5 halaman

Khawatir

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah pekerja yang terdampak PHK dalam dua bulan ke depan, apabila tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mencegah perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan.

" Bisa saja di DKI akan ada penambahan jumlahnya pekerja yang di-PHK dari perusahaan garmen dan tekstil yang ada di wilayah Pulogadung, Cakung, Cilincing, hingga Marunda," kata Presiden KSPI, Said Iqbal.

Apalagi, kata Said, ada ribuan buruh yang dipecat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

5 dari 5 halaman

Ancaman Serius

Menurut Iqbal, setidaknya ada dua ancaman serius yang dihadapi para pekerja atau buruh di Indonesia, yakni potensi hilangnya nyawa buruh karena masih diharuskan bekerja dan tidak diliburkan ketika yang lain melakukan physical distancing untuk menghindari penularan virus Covid-19. Serta, PHK yang akan mengancam kelangsungan hidup, puluhan hingga ratusan ribu buruh.

Oleh karena itu, KSPI sebagai perwakilan kaum pekerja ataupun buruh, menyuarakan tujuh tuntutan terhadap para pengusaha dan pemerintah guna meringankan beban buruh di saat wabah Corona melanda berbagai daerah di Nusantara, yakni;

1) Saat yang tepat untuk menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta dengan mengatur ulang sistem kerja buruh, tapi tetap membayar upah penuh.

" Bisa libur bergilir. Sehingga ada penghematan listrik, katering, dan lainnya. Toh omzet juga sedang turun," kata Iqbal

2) Pemerintah di minta mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah dan indeks harga saham gabungan tidak anjlok.

3) Pemerintah diharapkan segera membuat regulasi berupa kemudahan impor bahan baku (sepanjang bahan baku tersebut tidak tersedia di Indonesia), khususnya untuk industri padat karya. Misalnya dengan menerapkan bea masuk impor nol rupiah dan tidak ada beban biaya apa pun kepada barang impor.

" Karena bisa jadi, dalam situasi sulit ini, industri akan mencari bahan baku dari negara yang belum terkena Corona," kata dia.

4) Memberikan bantuan berupa dana secara tunai kepada buruh, pengemudi transportasi online, dan masyarakat kecil yang lain. Di sisi lain, akan membantu dunia usaha, karena sebagian dari upah pekerja disubsidi oleh pemerintah. " Seperti di Inggris," ujar dia.

5) Memberikan insentif kepada industri pariwisata, retail, dan industri lain yang tedampak, agar mereka bisa bertahan di tengah-tengah pandemi Corona. Seperti menghapus bunga pinjaman bank bagi pengusaha di sektor pariwisata atau menghapus pajak pariwisata dan memberikan kelonggaran cicilan hutang untuk menunda selama setahun tidak membayar cicilan.

6) Segera menurunkan harga BBM premium agar masyarakat menengah ke bawah termasuk para buruh meningkat daya belinya. Selain itu, harga gas industri segera diturunkan, agar ongkos produksi pabrik bisa turun.

7) Mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan dana cadangan dari bunga deposito dana peserta dan dana JKK untuk membantu para buruh yang terdampak .

" Baru-baru ini Disnakertrans Jawa Barat menyampaikan, sebanyak 40.433 pekerja dirumahkan dan 3.030 pekerja terkena PHK," kata dia.

Terkait
Join Dream.co.id