Ini yang Menyebabkan Vaksinasi Nasional Melambat

News | Jumat, 23 Juli 2021 07:00

Reporter : Ahmad Baiquni

Padahal pemerintah pusat tengah gencar menggenjotnya untuk mencapai herd immunity.

Dream - Sejumlah daerah mengalami perlambatan vaksinasi Covid-19, padahal pemerintah pusat tengah gencar menggenjotnya untuk mencapai herd immunity. Salah satu penyebabnya, pasokan vaksin yang kurang.

Ketua Umum PB IDI, dr Daeng M Faqih, mengatakan, stok vaksin saat ini memang sulit didapat. Sebab, vaksin dari luar negeri sedang dicari banyak negara, tidak hanya Indonesia.

" Saat ini, vaksin menjadi rebutan 200 lebih negara di dunia, terutama India yang banyak penduduknya," ujar Daeng pada diskusi virtual bertajuk 'Dukungan Good Doctor untuk Program Vaksinasi Nasional dan Penanganan Covid-19 di Indonesia', Kamis, 22 Juli 2021.

Dalam kondisi ini, Daeng mengajak masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19. Dia juga mendorong pemerintah untuk menggunakan berbagai saluran pengadaan vaksin, termasuk secepat mungkin meluncurkan Vaksin Merah Putih yang saat ini masih dalam penelitian.

Ini yang Menyebabkan Vaksinasi Nasional Melambat
Ilustrasi
2 dari 6 halaman

Tak Ada Jadwal Pasti

Managing Director Good Doctor Indonesia, Danu Wicaksana, mengatakan, minat masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi sangat tinggi. " Namun, tidak ada penjadwalan yang jelas untuk vaksinasi membuat membludaknya antrean," kata Danu.

Danu menyarankan masyarakat menggunakan 11 aplikasi telemedicine untuk mempermudah pendaftaran vaksinasi. Salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi Good Doctor.

" Pandemi ini sangat sudah dan berat untuk diatasi, maka kita harus gotong royong dalam pandemi ini," kata dia.

Laporan : Delfina Rahmadhani

3 dari 6 halaman

WHO Buka Suara Soal Kebijakan Opsi Vaksin Berbayar Indonesia

Dream - Pemerintah Indonesia sempat menawarkan opsi Vaksin Berbayar meski pada akhirnya ditunda. Opsi ini muncul untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin segera mendapatkan vaksinasi karena kepentingan tertentu.

Opsi ini mengundang banyak kecaman. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun buka suara terkait opsi ini.

Kepala Unit di bagian Imunisasi WHO, Ann Lindstrand, mengkritik opsi Vaksin Berbayar tersebut. Dia menegaskan untuk mendapatkan dampak yang memungkinkan, sangat penting setiap warga negara punya hak yang sama dalam mendapatkan akses terhadap vaksin.

" Pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, terutama selama pandemi ketika kita membutuhkan vaksin yang mencukupi untuk menjangkau semua yang paling rentan," ujar Lindstrand, dikutip dari who.int.

Dia mengatakan sudah ada skema Covax, sebuah kerja sama global sejumlah institusi dunia yang memungkinkan 20 persen populasi dunia mendapatkan vaksin. Tentunya vaksin bisa diakses tanpa harus membayar.

" Yang terpenting di sini adalah setiap orang punya hak dan harus memiliki hak untuk mengakses vaksin secara setara tanpa isu keuangan," kata Lindstrand.

4 dari 6 halaman

Vaksinasi Gratis Sangat Diperlukan

Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Mike Ryan, memberikan gambaran bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, angka kematian di Indonesia hampir melampaui angka kematian di India.

Ryan mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan kasus positif 44 persen dalam sepekan terakhir di Indonesia. Juga peningkatan jumlah kematian 71 persen dalam sepekan.

" Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti Covax," kata Ryan.

Dia pun menegaskan vaksinasi gratis di titik akses dalam kampanye vaksinasi massal harus terus digalakkan. Terutama untuk kelompok paling rentan seperti petugas kesehatan.

5 dari 6 halaman

Vaksin Berbayar Banyak Dikritik, Ini Kata Menteri Kesehatan

Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan, Vaksinasi Gotong Royong Individu atau Vaksin Berbayar hanya sebagai opsi. Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi.

" Vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya Pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers usai rapat terbatas disiarkan Sekretariat Presiden.

Budi mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Vaksinasi Gotong Royong tidak lagi hanya oleh perusahaan namun juga individu. Alasannya, banyak pengusaha yang harus beraktivitas namun belum bisa mendapatkan akses kepada program Vaksinasi Gotong Royong oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

" Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke Vaksin Gotong Royong tapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka," kata Budi.

Selain itu, terdapat pula warga negara asing yang tinggal di Indonesia ingin pula mendapatkan vaksin Covid-19. Opsi ini bisa menjadi pilihan. " Itu bisa mendapatkan akses ke Vaksin Gotong Royong Individu," terang Budi.

6 dari 6 halaman

Dimulai Saat Jumlah Vaksin Pemerintah Mulai Massif

Sementara, layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu akan dimulai ketika jumlah vaksin Pemerintah sudah mulai vaksin. Menurut Budi, Indonesia akan menerima kiriman 30 juta dosis bulan ini dan 40 juta dosis di bulan berikutnya.

" Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang lain juga tersedia," ucap Budi.

Layanan Vaksinasi Berbayar sempat ramai mendapat penolakan. Banyak yang menilai layanan ini menghilangkan asas keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Awalnya, layanan ini disediakan PT Kimia Farma di delapan kliniknya mulai Senin hari ini, 12 Juli 2021. Tetapi rencana tersebut akhirnya ditunda.

Join Dream.co.id