Dream - Arab Saudi merevisi kebijakan pemberlakuan rekam biometrik sebagai visa haji dan umroh. Dalam kebijakan barunya, Saudi menyatakan rekam biometrik tidak menjadi syarat terbitnya visa.

Hal itu tertuang dalam pengumuman Bagian Konsuler Kedutaan Besar Saudi untuk Indonesia. Dalam pengumuman itu, Kerajaan Saudi telah menerbitkan Keputusan Nomor 43313 tanggal 4 Syaban 1440 H (9 April 2019 M) yang menyatakan tidak diwajibkannya rekam biometrik untuk proses penerbitan visa haji dan umroh.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Nizar, membenarkan adanya kebijakan baru Saudi tersebut.

"Saya sudah mengonfirmasi dan pengumuman itu benar adanya," ujar Nizar, dikutip dari Kemenag.go.id, Rabu 24 April 2019.

Nizar mengatakan, Kemenag segera menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran ditujukan kepada seluruh Kakanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.

"Rekam biometrik akan dilakukan di Bandara Madinah dan Jeddah, kecuali bagi jemaah yang sudah melakukan perekaman di Tanah Air," kata dia.

Sementara, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhajirin Yanis, mengatakan, meski terdapat kebijakan baru, perekaman biometrik melalui VFS Tasheel tetap berjalan. Tetapi, layanan tersebut untuk sementara dipakai di daerah yang aksesnya mudah.

"Untuk jemaah dari wilayah-wilayah kepulauan yang jaraknya jauh, perekaman akan dilakukan saat tiba di Madinah dan Jeddah," kata Muhajirin.

Sejauh ini, sudah ada 152 ribu calon jemaah haji yang melakukan rekam biometrik. Jumlah tersebut berdasarkan data yang masuk pada Selasa sore, 23 April 2019.

"Alhamdulillah, proses berjalan lancar. Sudah 65 persen jemaah haji Indonesia yang melakukan rekam biometrik," kata Kasubdit Penyiapan Dokumen Haji Reguler, Nasrullah Jassam.