Satgas Covid-19: Tak Ada Lagi Libur Panjang

News | Jumat, 18 Juni 2021 15:01

Reporter : Ahmad Baiquni

Sonny B Harmadi menilai libur panjang selalu jadi pemicu lonjakan kasus Covid-19.

Dream - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mempertimbangkan agar libur panjang di masa pandemi tidak lagi diberlakukan. Dalam beberapa kali libur panjang diketahui terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

" Satgas saat ini mempertimbangkan agar tidak lagi ada libur panjang," ujar Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, Sonny B Harmadi.

Sonny mengatakan tingkat mobilitas masyarakat menjadi tinggi setiap kali masa libur panjang menjelang. Di samping itu, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan juga turut menurun.

" Kita tahu lonjakan kasus saat ini terjadi karena adanya libur panjang yang diikuti laju perjalanan penduduk yang massif," kata dia.

 

Satgas Covid-19: Tak Ada Lagi Libur Panjang
Ilustrasi Mudik
2 dari 7 halaman

Cerita Sukses di Awal Tahun

Sonny kemudian menjelaskan Indonesia sempat berhasil menurunkan kasus Covid-19 usai libur panjang pada Februari 2021 dengan rendahnya mobilitas penduduk. Saat itu, kasus aktif Covid-19 turun drastis dari 176.500 menjadi 87.662 kasus.

" (Penurunan) kasus aktif karena kepatuhan protokol kesehatan naik dan mobilitas penduduk turun," terang Sonny.

Lebih lanjut, Sonny meminta masyarakat semakin patuh dan menerapkan protokol kesehatan guna menghindari munculnya klaster perkantoran. Pembatasan perlu dilakukan dengan menerapkan Work From Office (WFO) hanya 25 persen untuk kawasan zona merah.

" Harus ada upaya keras kita bersama agar tidak terjadi kerumunan. Memakai masker jadi kewajiban, kemudian ada pembatasan mobilitas dan aktivitas," ucap Sonny menekankan, dikutip dari Liputan6.com.

3 dari 7 halaman

Mulai Genting, DKI Jakarta Pertimbangkan Tarik Rem Darurat

Dream - Kondisi DKI Jakarta mulai menunjukkan tanda-tanda genting akibat pandemi. Tercatat penambahan kasus harian per Kamis, 17 Juni 2021, sebanyak 4.144 kasus.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan keputusan mengenai rem darurat akan ditetapkan dalam satu hingga dua hari ke depan. Saat ini, pihaknya bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terus membahas kondisi yang terjadi.

" Nanti Pak Gubernur bersama dengan jajaran kita Forkopimda akan melihat dalam satu dua hari ke depan, apakah kita terus melaksanakan PPKM sampai 14 hari ke depan atau ada kebijakan lain," ujar Riza.

Riza mengakui jumlah kasus harian DKI Jakarta sudah luar biasa. Dia menyatakan akan segera ada langkah ekstra untuk mengatasi kondisi ini.

" Hampir setiap hari kami koordinasikan, Pak Gubernur bahkan langsung pimpin rapat terkait vaksin, terkait Covid-19, kami terus koordinasi dengan para ahli, para pakar epidemiologi dengan Satgas Pemerintah Pusat," kata dia.

 

4 dari 7 halaman

Mendekati Angka Tertinggi di Awal Tahun

Kepala Bidang Pencegahan dan Penyendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyatakan jumlah kasus baru Covid-19 pada Kamis, 17 Juni 2021 mendekati angka tertinggi. Penambahan tertinggi terjadi di Februari.

" Jika kita kilas balik, kasus hari ini mendekati angka tertinggi yang pernah terjadi pada 7 Februari 2021, yang mana mencapai 4.213 kasus dalam sehari," kata dia.

Dia pun meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menekan penyebaran Covid-19. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

" Kami imbau masyarakat terus waspada terhadap penularan Covid-19 yang semakin cepat dan selalu menerapkan 5M di manapun dan kapanpun," ucap dia, dikutip dari Merdeka.com.

5 dari 7 halaman

Miris! Tingkat Kepatuhan Memakai Masker Warga DKI Tinggal 20 Persen

Dream - Tingkat kepatuhan warga DKI Jakarta dalam memakai masker ternyata menunjukkan kemerosotan tajam. Di awal 2021, tingkat kepatuhan tersebut mencapai 70 persen namun kini hanya 20 persen.

" Ketaatan memakai masker pernah kita di posisi terbaik, sekitar 70 persen, tapi di era-erasa sekarang sekitar 20 persen yang memakai masker, jadi turun 50 persen," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, dalam diskusi disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Menurut Widyastuti, temuan ini didapat dari hasil survei yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia menduga penurunan tingkat kepatuhan warga terjadi akibat kejenuhan menjalani pembatasan.

" Karena mungkin sudah lama, 1,5 tahun dibatasi aktivitasnya sehingga pada saat kemarin sempat menurun jumlah kasus, warga DKI agak berkurang ketaatannya terhadap protokol kesehatan," kata dia.

Untuk mencegah agar lonjakan tidak semakin tinggi, Widyastuti meminta masyarakat kembali patuh prokes. Dia menekankan prokes terutama memakai masker tetap perlu dilakukan meski sudah mendapatkan suntikan vaksin sebanyak dua dosis.

" Kita pesankan, vaksinasi bukan satu-satunya cara tapi harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan," ucap dia.

6 dari 7 halaman

Ahli Epidemologi: Indonesia Kolaps 2-4 Minggu Lagi Jika Covid-19 Tak Terkendali

Dream - Penanganan Covid-19 di Indonesia yang membutuhkan peran serta masyarakat dalam beberapa waktu ke depan diharapkan bisa makin diperketat. Upaya ini penting dilakukan karena terdapat potensi ancaman kolaps pada fasilitas kesehatan mengingat mulai terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, mengatakan penambahan tempat tidur bukan solusi yang tepat mengantisipasi lonjakan Covid-19. Dia menilai pengawasan lebih ketat terhadap penerapan protokol kesehatan lebih diperlukan saat ini.

" Pengawasan di lapangan itu dibutuhkan untuk memantau apakah regulasi kita itu memang dilaksanakan dengan baik," ujar Masdalina, dalam diskusi virtual disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Masdalina menekankan butuh langkah penanganan yang cepat dan tepat. Sebab, kata dia, potensi kolaps bisa terjadi dalam waktu dekat.

" Jika tak ada containment, tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat, saya bisa katakan 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps," kata dia,

 

7 dari 7 halaman

Pengawasan Ketat Penerapan Prokes di Hulu

Masdalina juga menyoroti langkah pembatasan yang dipilih Pemerintah. Dia menilai langkah tersebut tidak akan efektif jika protokol kesehatan tidak menjadi perhatian utama semua pihak.

Sinergisitas antara Pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan saat ini. Masing-masing pihak bisa menjalankan perannya semaksimal mungkin.

" Yang harus dilakukan adalah containment di hulu, jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu tetap mematuhi protokol kesehatan tapi tracingnya kuat," kata dia.

Selanjutnya, Masdalina menyatakan sempat tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 pasca-liburan panjang sebelum Idul Fitri akibat pelaksanaan tracing secara benar. Dia menilai ini bisa menjadi solusi dalam mengendalikan Covid-19 meski hasilnya tidak bisa langsung terlihat.

" Kita juga pernah mengalami libur panjang yang kasusnya tidak naik, artinya model-model seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi pada saat ini mungkin pembatasan mobilitas bisa menjadi solusi tapi itu tidak bisa lama," ucap dia.

Join Dream.co.id