Ketua DPR Desak Negara Buat Tindakan Luar Biasa Hadapi Pandemi Covid-19

News | Jumat, 14 Agustus 2020 11:20
Ketua DPR Desak Negara Buat Tindakan Luar Biasa Hadapi Pandemi Covid-19

Reporter : Razdkanya Ramadhanty

“Diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan"

Dream - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah harus hadir di tengah masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19 yang telah mengancam berbagai sektor kehidupan di Indonesia. DPR juga meminta pemerintah melakukan tindakan luar biasa. 

“ Diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya luar biasa,” tutur Puan dalamSidang Tahunan MPR/DPR/DPD menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 di Ruang Sidang Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2020.

Ancaman dan krisis yang dimaksud Puan antara lain jumlah masyarakat terinfeksi Covid-19 yang masih tinggi. Hingga 13 Agustus 2020, terdapat 127.083 kasus di 34 provinsi dan 480 kabupaten/kota.

Pandemi Covid-19 pun telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi. Pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga minus 5,32 persen.

" Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya," ujar Puan.

2 dari 5 halaman

Diminta Lebih Sigap

Upaya luar biasa yang dilakukan pemerintah harus dalam kebijakan dan program untuk meningkatkan kapabilitas di bidang kesehatan, memperluas perlindungan sosial, melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, serta mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut Puan, pemerintah semestinya bisa lebih sigap melakukan upaya terpadu penanganan Covid-19 setelah DPR mengesahkan UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

" Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas keuangan untuk mengatasi pandemi Covid-19 serta dampaknya," tandasnya.

3 dari 5 halaman

Pakai Baju Adat Sabu, Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR

Dream - Meski tengah dalam pandemi Covid-19, Jokowi tetap menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 14 Agustus 2020.

Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu tiba di Kompleks Gedung MPR/DPR sekitar pukul 08.24 WIB. Jokowi tampak mengenakan baju adat daerah Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jokowi ditemani Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani. Berbeda dengan Jokowi, Ma'ruf memakai baju setelan jas.

Dalam sidang tahunan MPR 2020, Jokowi akan berpidato sebanyak dua kali. Pertama, sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang akan dilaksanakan pada 10.48 WIB.

4 dari 5 halaman

Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Selain itu, Presiden akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 pada pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Sidang bersama DPR dan DPD, serta pidato kenegaraan Presiden Jokowi bakal digelar lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat masih mewabahnya virus corona di Indonesia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sidang tahunan dan pidato kenegaraan akan dipersingkat karena dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Namun, Dasco menilai hal demikian tidak mengurangi makna sidang tahunan MPR.

 

 

5 dari 5 halaman

" Karena ada protokol Covid-19, ada penyederhanaan-penyederhanaan beberapa protokol, tetapi saya pikir itu tidak mengurangi makna dari pada acara tersebut," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Agustus 2020.

Sidang tahunan dan pidato kenegaraan tahun ini bakal dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tidak semua anggota legislatif, menteri, hingga tokoh nasional dapat hadir secara fisik. Sebagian anggota DPR hingga undangan akan hadir secara virtual.

Dasco mengatakan, anggota dewan yang akan hadir secara fisik di ruang sidang sebanyak 300 orang. Syarat bagi yang hadir harus dipastikan sudah menjalani swab test.

Sumber: Merdeka.com

Terkait
Join Dream.co.id