Dream - Sinyal perpanjangan PPKM Darurat dikeluarkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy usai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo. Meski masih harus dibahas, rencanana PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir JUli 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebagai orang nomor dua di provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mengikuti arahan pemerintah pusat.

"Ya kita ikuti saja apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Diperpanjang sampai akhir bulan atau sampai kapan (pun), kita ikuti sebaik mungkin dan bertanggung jawab," kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 16 Juli 2021.

Soal Bansos

Riza juga memastikan Pemprov DKI dan Satgas terkait akan mendukung penuh keputusan pemerintah pusat dalam pengendalian penyebaran Covid-19.

"Begitu diperpanjang kita laksanakan, kita dukung berbagai kebijakan, Satgas pusat Covid-19," ucapnya.

Sementara itu, terkait penyaluran Bansos pada warga Ibu Kota, Riza juga belum bisa memastikan dan tengah menunggu keputusan pusat.

"Bansos kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat ya. DKI siap ya," tandasnya.

(Sah, Sumber: liputan6.com)

Menko Muhadjir: Presiden Akan Perpanjang PPKM Darurat Hingga Akhir Juli

Dream - Wacana perpanjangan PPKM Darurat kembali mencuat. Setelah muncul dari laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, kali ini pernyataan itu keluar dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Menurut Muhadjir yang ikut rapat kabinet melalui video conference, presiden Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang.

" Hari ini kebetulan saya juga bergabung dalam rapat kabinet melalui video conference, Bapak Presiden menyatakan bahwa PPKM Darurat diperpanjang," ujar Muhadjir.

Muhadjir menyebut masa perpanjangan PPKM direncanakan akan berlangsung hingga akhir bulan ini. " Hingga akhir Juli," kata dia.

Diumumkan Senin, 19 Juli 2021

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan keputusan ada tidaknya perpanjangan PPKM Darurat baru akan diketahui pada Senin, 19 Juli 2021. Saat ini, kata dia, Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat.

" Diperpanjang atau sampai kapan, kita sedang evaluasi," kata dia.

Susiwijono mengatakan para menteri terus menggelar rapat terbatas dan rapat koordinasi membicarakan masalah ini. Hasil rapat akan diserahkan kepada Presiden Jokowi dan akan diputuskan segera.

" Kira-kira perpanjangannya seberapa lama dan kita akan lihat sampai hari Senin nanti," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

Menko Luhut Panjaitan Jawab Wacana PPKM Darurat Diperpanjang

Dream - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, belum memberikan sinyal terkait perpanjangan PPKM Darurat. Pemerintah sampai saat ini masih masih memantau pelaksanaan PPKM Darurat dan mempertimbangkan banyak hal sebelum membuat keputusan.

" Ini tentu kita amati dengan cermat. Kami ada tim yang mengamati sampai berapa jauh kita boleh pergi," ujar Luhut dalam konferensi pers, disiarkan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut mengistilahkan pengendalian PPKM Darurat seperti membengkokkan benda kerah berbentuk lurus. Dia menyatakan tekanan untuk membengkokkan benda tersebut tentu ada batasnya.

" Kalau kita membengkokkan sesuatu musti ada batasnya, kalau bengkok terus ya patah," kata dia.

Luhut mengaku mengamati betul dampak ekonomi yang timbul akibat PPKM Darurat.

" Jangan sampai kelamaan, juga akan membuat mati," kata dia.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan pihaknya sangat hati-hati dalam melihat kondisi saat ini. Juga terus melakukan perhitungan sebelum mengambil keputusan.

" Kita hitung sampai kapan kami akan melakukan ini (PPKM Darurat)," ucap Luhut.

Luhut: Kita Sudah Masuk Skenario Terburuk, Antisipasi 100 Ribu Kasus Sehari

Dream - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan Pemerintah saat ini menjalankan skenario terburuk dalam penanganan Covid-19. Ini menyusul terjadinya penambahan kasus yang sudah melampaui level 50 ribu dalam sehari

" Kami sudah masuk pada worst case scenario (skenario terburuk) yang sudah kami duga, kita akan naik di atas," ujar Luhut dalam konferensi pers, disiarkan kanal Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut mengatakan data terkini penambahan kasus Covid-19 harian sudah berada di level 54.517. Angka ini merupakan yang tertinggi selama terjadinya pandemi.

" Kita berharap jangan lebih dari 60 ribu karena itu nanti mesti ada perkiraan lain lagi," kata dia.

Langkah Antisipasi Pemerintah

Untuk mengantisipasi semakin meningginya kasus harian, sejumlah langkah telah disiapkan Pemerintah. Seperti meningkatkan capaian vaksinasi harian.

" Indonesia telah mengamankan stok vaksin sebesar 480,7 juta. Jadi kita basically nggak ada masalah," kata Luhut.

Luhut mengakui capaian vaksinasi harian masih fluktuatif. Terkadang jumlah dosis yang sudah disuntikkan bisa di atas target 1 juta per hari namun juga bisa di bawahnya.

" Jadi kita masih ingin supaya bisa 31 juta disuntikkan," kata dia.

Siapkan Skenario 100 Ribu Kasus Sehari

Selain itu, Pemerintah juga menambah jumlah tempat tidur di sejumlah rumah sakit. Termasuk pula mendirikan rumah sakit darurat serta penyiapan fasilitas isolasi terpusat dengan memanfaatkan gedung milik institusi pemerintahan dan negara.

Tak hanya itu, jumlah tenaga kesehatan terus ditambah. Baik itu perawat maupun dokter.

Lebih lanjut, Luhut menyatakan Pemerintah cukup siap menghadapi lonjakan kasus tinggi mencapai 60 ribu dalam sehari. Skenario yang disiapkan pemerintah masih cukup baik dalam mengatasi lonjakan.

" Kita tidak berharap, mungkin sampai ke 100 ribu, tapi itupun kami sudah rancang sekarang kalaupun sampai terjadi ke sana," kata Luhut.