Saut Situmorang Ajak Presiden Jokowi Main ke KPK

News | Minggu, 15 Desember 2019 16:13
Saut Situmorang Ajak Presiden Jokowi Main ke KPK

Reporter : Arie Dwi Budiawati

Untuk apa?

Dream – Masa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai oleh Agus Rahardjo akan segera berakhir. KPK akan dipimpin oleh Firli Bahuri untuk periode 2019-2023.

Dikutip dari Merdeka.com, Minggu 15 Desember 2019, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi kantor KPK dan berbincang bersama para penyidik.

" Main-main lah ke KPK, ada benih yang sudah tumbuh di KPK, ngobrol lah dengan penyidik, terus dengan tim pencegahan yang sudah keliling Indonesia," kata Saut di Jakarta.

Menurutnya, jika Jokowi berbicang bersama penyidik KPK, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan melihat kinerja lembaga antirasuah.

" Itu kan nanti dia bisa lihat, oh ternyata sudah lakukan banyak ya, ya udah nanti saya tambahin pegawai lagi deh. Itu saran saya kepada Presiden," kata dia.

2 dari 6 halaman

Akan Bertemu Irjen Firli

Sekadar informasi, masa kepimpinan KPK di bawah Agus akan berakhir 20 Desember 2019. Lalu, lima pimpinan KPK periode 2019-2023 akan dilantik pada hari itu juga.

Saut juga menjelaskan nantinya dia juga akan berbicang bersama Irjen Firli. Tetapi waktunya pun dia akan menjadwalkan.

" Iya saya mau ketemu sebelum dilantik. Ada dua mainstream, ada dua mazhab. Dilantik dulu baru ketemu atau kita sebelum dilantik ketemu dulu, saya bilang dua-duanya bisa bagus, tapi ada orang jawa bilang 'ya dilantik dulu, ngapain sih buru-buru' tapi enggak apa-apa sebelum dilantik bisa ketemu kita bisa bicara lebih banyak," kata dia.

Saut menjelaskan nantinya dia akan menjelaskan secara detail terkait kasus tersebut. Nantinya dia juga akan menceritakan awal menjadi pimpinan KPK.

" Supaya kita lebih perform cerita yang detail-detail, mungkin kalau sudah dilantik di mejanya sudah pasti banyak surat. Jadi saya pikir akan lebih baik, induksi mereka," kata dia. (mut)

3 dari 6 halaman

Wapres Ma`ruf Amin Angkat Bicara Isu Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

Dream - Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin angkat bisa soal masuknya nama mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi calon dewan pengawas di lembaga antirasuah itu.

Dia menegaskan, sejumlah nama yang beredar tersebut nantinya menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

" Ya bunyi-bunyinya ada begitu. Rumornya ada tapi kita belum tahu," kata Ma'ruf, Jumat, 8 November 2019.

 

 Wapres Maruf Amin Angkat Bicara Isu Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

 

Ma'ruf menyebut, mempersilakan berbagai pihak untuk memberikan rekomendasi sebagai calon dewan pengawas KPK.

" Saya kira presiden yang menentukan, kewenangan presiden. Sekarang sedang digodok. Kalau punya calon ya ajukan aja," kata dia.

 

4 dari 6 halaman

Sedang Dirampungkan

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, calon anggota Dewan Pengawas KPK harus bersih dari tindak pidana umum maupun korupsi. Aturan itu tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Dia menjelaskan, tim internal seleksi dewan pengawas KPK yang diketuai Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, saat ini tengah menampung masukan dari sejumlah tokoh. Fadjroel memastikan Jokowi akan memilih dewan pengawas berdasarkan kriteria yang tercantum dalam UU KPK baru.

" Presiden mengatakan bahwa kita akan memilih yang betul-betul kredibel, terbaik, kompeten, dan profesional. Berdasarkan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 maupun politik hukum dari pemerintah," ujar dia.

Adapun politik hukum pemerintah, kata dia, yaitu antikorupsi. Untuk itu, Fadjroel menjelaskan mantan napi yang pernah menjalani masa hukuman penjara paling singkat lima tahun, tidak bisa menjadi Dewan Pengawas KPK. Khususnya, terpidana kasus korupsi.

" (Kriteria dewan pengawas) Mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan," kata dia.

(Sumber: Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

5 dari 6 halaman

Jokowi Belum Teken UU KPK, Mensesneg: Masih Ada Typo

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum menandatangani hasil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, mengakui DPR sudah mengirim UU KPK tersebut.

 

 Jokowi Belum Teken UU KPK, Mensesneg: Masih Ada Typo

 

Menurut Pratikno, UU KPK hasil revisi tersebut belum ditandatangani presiden karena masih adalah kesalahan penulisan atau typo.

" Sudah dikirim, tetapi masih ada typo, yang itu kami minta klarifikasi. Jadi mereka sudah proses mengirim katanya, sudah (dibahas) di Baleg," ujar Pratikno, dilaporkan Liputan6.com, Kamis, 3 Oktober 2019.

6 dari 6 halaman

Minta Diklarifikasi

Pratikno mengatakan, dia akan meminta klarifikasi kesalahan penulisan isi UU KPK yang baru. Dia tidak ingin ada perbedaan interpretasi terhadap payung hukum baru bagi lembaga antikorupsi.

" Ya typo-typo yang perlu klarifikasi, yang nanti bisa menimbulkan intepretasi," ucap dia.

Meski demikian, Pratikno enggan menjelaskan ada berapa banyak typo dalam UU KPK tersebut. Dia menyebut harusnya UU KPK perbaikan itu sudah dikirim ulang.

" Saya cek. Ini saya mau cepet ke kantor," kata dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Terkait
4 Januari, Hari Bahagia dan Paling Sedih Rizky Febian
Join Dream.co.id