Penutupan e-Hajj oleh Saudi Jadi Alasan Pembatalan Haji 2020

News | Senin, 8 Juni 2020 15:00
Penutupan e-Hajj oleh Saudi Jadi Alasan Pembatalan Haji 2020

Reporter : Ahmad Baiquni

Akibat penutupan tersebut, visa haji hingga saat ini tidak bisa diterbitkan.

Dream - Kementerian Agama memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci karena Arab Saudi menutup sistem haji online, e-Hajj. Penutupan sistem itu membuat seluruh proses persiapan haji yang dilakukan Indonesia dan sejumlah negara terpaksa mandek.

" e-Hajj ditutup sehingga proses persiapan mandek," ujar Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, dikutip dari Kemenag, Senin 8 Juni 2020.

Endang mengatakan, sejak 2017 Saudi menerapkan e-Hajj dalam proses kontrak layanan dan tahapan penyelenggaraan haji. Seluruh paket layanan disediakan satu pintu sehingga sistem e-Hajj sangat penting dalam penyelenggaraan haji.

Selain penutupan sistem e-Hajj oleh Saudi, Kementerian Agama juga mempertimbangkan keselamatan jemaah. Maklum saat ini tengahterjadi pandemi Covid-19.

Menurut Endang, kasus positif Covid-19 di Saudi mengalami lonjakan peningkatan sangat tinggi. Pada 5 Juni, kasus baru di Saudi meningkat 2.000 dan melesat menjadi 3.000 di hari berikutnya.

 

2 dari 6 halaman

Visa Haji Tak Bisa Terbit

Paket layanan tersebut diperlukan salah satunya untuk penerbitan visa. Paket itu meliputi data jemaah, data kloter, jadwal penerbangan, konfigurasi penempatan jemaah di hotel Mekah dan Madinah, hingga input nomor kontrak dan pembayaran General Service Fee.

" Semuanya dilalukan melalui e-Hajj, dan itu belum bisa dilaksanakan sampai sekarang karena aksesnya belum dibuka," kata dia.

Menurut Endang, pemaketan lewat e-Hajj dalam kondisi normal seharusnya sudah hampir selesai di bulan Ramadhan. Sementara hingga saat ini pemaketan tersebut belum bisa dirampungkan.

Akibatnya, penerbitan visa tidak bisa dilakukan. Visa haji yang seharusnya terbit di Syawal terpaksa tidak bisa dijalankan.

" Hingga awal Juni, proses pemaketan belum bisa dilakukan, maka penerbitan visa juga juga tidak bisa. Padahal jemaah sudah akan terbang pada 26 Juni 2020," kata dia.

 

3 dari 6 halaman

Penyiapan Layanan Haji Terpaksa Ditunda

Endang kemudian menjelaskan sebenarnya persiapan penyediaan layanan haji di Saudi tahun ini tetap berjalan hingga awal Maret. Meski saat itu pandemi melanda sebagian besar negara termasuk Indonesia.

Tetapi, proses penyiapan meliputi akomodasi, konsumsi, dan transportasi terhenti setelah terbit surat Menteri Haji dan Umrah Saudi pada 6 Maret 2020 kepada Menteri Agama Indonesia. Lewat surat itu, Menteri Haji Saudi meminta proses penyelesaikan kontrak dan pembayaran uang muka layanan haji Indonesia di Saudi ditunda.

" Sesuai Taklimatul Hajj atau peraturan perhajian Arab Saudi, kontrak dan pembayaran layanan melalui Sistem Elekronik Terpadu Jemaah Haji Luar (e-Hajj) harusnya sudah selesai pada 29 Sya’ban atau sebelum Ramadan lalu," terang Endang.

Tetapi, penundaan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Sehingga proses penyelesaian persiapan tidak bisa dilakukan.

" Jadi, selain karena memprioritaskan keselamatan jemaah saat pandemi, secara teknis operasional, persiapan haji juga tidak bisa dilakukan," tutur Endang.

4 dari 6 halaman

Kemenag: Ongkos Haji yang Bisa Dikembalikan Hanya Setoran Pelunasan

Dream - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali, mengatakan bahwa dana setoran pelunasan haji dapat dikembalikan kepada calon jemaah haji. Ketentuan ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

" Sesuai KMA No 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M," ujar Nizar melalui keterangan tertulis diterima Dream.

Menurut Nizar, dana haji dikembalikan kepada calon jemaah yang mengajukan permohonan. Tetapi, dana yang bisa dikembalikan hanya biaya pelunasan, bukan setoran awal.

Sebagai catatan, dana haji terbagi atas setoran awal sebesar Rp25 juta dan pelunasan yang besarannya ditetapkan sesuai embarkasi. Setoran awal digunakan untuk mendapatkan nomor porsi haji, sementara pelunasan dimanfaatkan untuk perjalanan ibadah haji.

Nizar menjelaskan jemaah hanya dapat meminta kembali dana pelunasan. Jika dana setoran awal juga ditarik, maka yang bersangkutan membatalkan rencananya untuk melaksanakan ibadah haji.

Selanjutnya, pengembalian dana pelunasan disampaikan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat mendaftar. Permohonan akan diproses Kankemenag ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, untuk kemudian diproses ke Badan Pengelola Keuangan Haji.

" BPKH yang akan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran (BPS) agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jemaah haji," kata Nizar.

5 dari 6 halaman

Ini Prosedur Pengembalian Setoran Ongkos Haji 2020

Dream - Kementerian Agama telah memutuskan membatalkan penyelenggaraan haji 1441 H/2020 M. Kemenag juga akan mengembalikan setoran Biaya Perjalanan Haji (Bipih) bagi jemaah haji yang mengajukan permohonan penarikan dana.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, mengatakan jemaah haji yang telah melakukan pelunasan dapat mengajukan permohonan pengembalian dana. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), terdapat 198.765 jemaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan Bipih.

" Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya," ujar Muhajirin melalui keterangan tertulis, Rabu 3 Juni 2020.

Muhajirin mengatakan permohonan pengembalian setoran Bipih tidak akan menghapus hak jemaah haji. Jemaah haji yang batal berangkat dan melakukan penarikan dana pelunasan ongkos haji masih masuk daftar untuk musim haji 1442 H/2021 M.

" Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442 H/2021 M," kata Muhajirin.

 

6 dari 6 halaman

Syarat Mengajukan

Muhajirin kemudian menjelaskan prosedur pengembalian setoran Bipih. Jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan:

1. Bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS),

2. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya,

3. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya,

4. Nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

 

Join Dream.co.id