Pengesahan 5 RKUHP Ditunda, Wiranto: Demonstrasi Nggak Penting Lagi

News | Selasa, 24 September 2019 17:20
Pengesahan 5 RKUHP Ditunda, Wiranto: Demonstrasi Nggak Penting Lagi

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Meminta mahasiswa sampaikan aspirasi dengan dialog.

Dream - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menilai aksi unjuk rasa sejumlah elemen mahasiswa sudah tidak relevan lagi. Alasannya, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang yang dipersoalkan publik.

Wiranto mengatakan DPR sepakat menunda pengesahan lima RUU seperti RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Pertanahan.

" Saya kira dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah, untuk lebih mendengarkan suara rakyat, maka sebenarnya demonstrasi yang menjurus kepada penolakan Undang-undang pemasyarakatan, KUHP itu sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi," kata Wiranto, Selasa, 24 September 2019.

Wiranto mengatakan, sebaiknya mahasiswa atau masa aksi menyampaikan pendapat melalui jalur yang lebih terhormat ketimbang turun ke jalan berunjuk rasa.

" Yakni dialog yang konstruktif baik dengan DPR, nanti DPR yang akan dilantik atau pemerintah," ucap dia.

Pada akhir masa jabatannya, DPR menjadwalkan akan mengesahkan delapan RUU. Namun, hanya tiga beleid yang disahkan, yakni RUU KPK, RUU MD3, dan RUU Tata Cara Pengelolaan Pembuatan Undang-Undang.

Dalam sejumlah aksi, massa diketahui tidak hanya menuntut kepada DPR untuk tidak mengesahkan RUU yang sudsh ditunda itu, tapi juga membatalkan RUU KPK.

Tapi, RUU untuk lembaga anti rasuah itu sudah keburu disahkan oleh wakil rakyat.

2 dari 7 halaman

Tukang Es ke Mahasiswa: Gratis untuk Generasi Anti-Korupsi

Dream - Ada yang menarik saat aksi demonstrasi menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Malang, Jawa Timur. Dua penjual es, Adhim Setya dan Suwito menyumbangkan es jualannya untuk massa di sekitar Jalan Tugu, depan Gedung DPRD Kota Malang.

Secara bergantian, Adhim dan Suwito membentangkan poster bertuliskan, `Gratis untuk Generasi Anti Korupsi`. Dua penjual es itu menggratiskan barang dagangan secara gratis.

Bahkan, Adhim dan Suwito menyediakan gunting untuk memotong ujung es agar mudah dikonsumsi.

" Paling enggak saya tahu alasannya mereka berdemo. Saya mendukung, paling tidak berkontribusi lewat es ini untuk disalurkan," kata Adhim, dilaporkan , Selasa, 24 September 2019.

Adhim mengaku sebagai lulusan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Suwito lulusan Universitas Islam Malang (Unisma). Adhim berjualan es sehari-harinya.

Mereka patungan untuk menggratiskan 500 batang es. Nilainya Rp500 ribu.

" Baru hari ini, kemarin tidak tahu kalau ada demo. Tergantung dari konteks demonya, kalau demonya sesuai dengan saya harapkan. Intinya saya tidak suka dengan pelemahan KPK, itukan ada isu pelemahan KPK," urainya.

Baik Adhim maupun Suwito juga terlihat memunguti potongan ujung es yang bertebaran di lokasi. Es pun tidak lama habis oleh para demonstran yang terus berdatangan.

Sumber: 

3 dari 7 halaman

Sejumlah Kampus Yogyakarta Ramai-Ramai Tolak #GejayanMemanggil

Dream - Sejumlah kampus di Yogyakarta menyatakan tidak terkait dengan ajakan berdemonstrasi melalui tagar #GejayanMemanggil yang viral di media sosial. Mereka menyatakan ajakan tersebut tidak jelas tujuannya.

Salah satu kampus yang mengeluarkan pernyataan tak terlibat gerakan itu adalah Universitas Sanata Dharma (USD). Kampus ini menilai gerakan tersebut tak jelas tujuannya. 

" Universitas Sanata Dharma mendukung gerakan tersebut oleh karena tidak jelasnya tujuan serta penanggungjawabannya," tulis surat yang ditandatangani Rektor USD, Johanes Eka Priyatma.

Taggar #GejayanMemanggil memang tengah menjadi perbincangan di dunia maya. Taggar itu merupakan undangan kepada seluruh mahasiswa untuk demonstrasi yang digelar di pertigaan Colombo, Gejayan, Yogyakarta.

Demonstrasi itu menolak sejumlah rancangan undang-undang dan kasus terkini di Indonesia. Misalnya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Selain itu, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, Kriminalisasi Aktivis, dan menyoroti kinerja pemerintah yang dianggap tidak serius menyelesaikan kebakaran hutan dan kekerasan di Papua.

4 dari 7 halaman

UNY

Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menyatakan tidak mendukung dan terlibat dalam aksi tersebut. Surat itu dikeluarkan UGM dan bertandatangan Rektor UGM, Panut Mulyono.

" Partisipasi terhadap aksi tersebut diminta untuk tidak melibatkan UGM dalam bentuk apapun dan segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi," kata Panut.

 Gejayan Memanggil

Tetangga UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) turut mengeluarkan imbauan serupa. Dalam suratnya, Rektor UNY, Sutrisna Wibawa, menyebut UNY tak terlibat aksi demonstrasi.

Selain itu, dia juga mengklarifikasi munculnya akun bernama Rektor UNY @JeveViole yang mengedarkan kabar bohong mengenai dukungan aksi. " Akun resmi media sosial UNY adalah @unyofficial," tulis Sutrisna.

5 dari 7 halaman

UII

Satu kampus yang tidak mengeluarkan larangan yaitu, Universitas Islam Indonesia (UII). Di Instagram resminya, @uiiyogyakarta, Bidang Kemahasiswaan UII, tak melarang mahasiswa untuk aksi damai dan penyampaian pendapat.

"UII mempercayakan kepada DPM dan LEM UII sebagai penanggung jawab dan koordinator pengawalan aksi," tulis UII.

      View this post on Instagram

Merespons perkembangan situasi terkait rencana aksi #GejayanMemanggil pada Senin 23 September 2019, berikut himbauan dari Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia (UII) untuk Mahasiswa UII yang mengikuti aksi #GejayanMemanggil. Diharapkan agar informasi ini dapat dipahami dan disebarkan pada teman-teman Sobat yang juga ikut dalam aksi ini. Jangan lupa juga untuk tetap berhati-hati dan menjaga ketertiban di lokasi, ya! Bagi yang nggak ikutan, kuliahnya jangan lupa ya, Sob! Karena kegiatan perkuliahan dan layanan akademik UII tetap berjalan seperti biasanya. #UIIYogyakarta #UniversitasIslamIndonesia

A post shared by Universitas Islam Indonesia (@uiiyogyakarta) on

 

6 dari 7 halaman

Kericuhan di Wamena Papua Dipicu Pendirian Posko?

Dream - Kepolisian Daerah Papua melaporkan kerusuhan di Wamena, Papua terjadi karena pendirian posko di halaman Universitas Cendrawasih (Uncen), Abepura, Jayapura, Papua. Pihak kampus, kata polisi, tidak mengizinkan pendirian posko tersebut.

" Jadi mereka ini adalah mahasiswa luar Papua yang tanpa izin dari Uncen mau mendirikan posko mahasiswa dan itu tidak dibenarkan," kata Kapolda Papua, Irjen Pol Rudolf A Rodja, Senin, 23 September 2019.

Rudolf mengatakan, akibat tidak adanya kesepakatan antara mahasiswa dan kampus, aparat kepolisian turun tangan untuk membubarkan mereka.

Dia menuturkan, pembubaran tersebut dilakukan agar perkuliahan di Uncen tetap berjalan.

" Jadi, kita bubarkan mereka supaya tidak jadi posko dan perkuliahan di Uncen tidak macet. Nah, kami melakukan pendekatan negosiasi supaya persoalan ini tidak jadi keuntungan bagi mereka," ucap dia.

7 dari 7 halaman

Mahasiswa Diangkut Pakai 20 Truk

 Kondisi di Wamena, Jaya Wijaya

Rudolf mengatakan, pembubaran juga dilakukan karena hari ini sedang berlangsung sidang Umum PBB hari pertama. " Sehingga kami berusaha untuk bernegosiasi untuk pulangkan mereka," kata dia.

Negosiasi dengan kelompok mahasiswa bisa berjalan lancar dan tidak terjadi aksi kekerasan. 
" Rekan-rekan wartawan bisa lihat, bahwa mereka bubar atau pulang dengan aman dan tidak ada satupun kaca yang pecah di auditorium Uncen," ucap dia.

Mantan Kapolda Papua Barat itu mengatakan jumlah mahasiswa eksodus itu sekitar 600 orang. 

" Lumayan jumlahnya, ada 20 mobil (truk) yang angkut dikalikan 30 orang. Mereka kita kembalikan ke Expo Wamena, karena titik kumpul mereka di sana," ujar dia.

Situasi terkini di Kampus Uncen Abepura dan sekitarnya lengang pascapendudukan mahasiswa eksodus.

(Sah, Sumber: Merdeka.com/Dedi Rahmadi)

Kenangan Reza Rahadian Makan Siang Terakhir dengan BJ Habibie
Join Dream.co.id