Pendiri Kaskus Dilaporkan ke Polisi, Ini Kata Pengacara

News | Kamis, 19 September 2019 07:00
Pendiri Kaskus Dilaporkan ke Polisi, Ini Kata Pengacara

Reporter : Maulana Kautsar

Darwis disebut membeli tanah dari tangan kanannya.

Dream - Nama pendiri Kaskus, Andrew Darwis terseret dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen dan pencucian uang. Darwis dilaporkan Titi Sumawijaya Empel ke Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, kasus ini bermula pada 8 November 2018. Titi menandatangani perjanjian kerja sama investasi dengan sosok bernama Susanto Tjiputra.

" Namun sebenarnya tidak ada kerja sama investasi dalam hal apapun melainkan pelapor (Titi) mengajukan pinjaman kepada saudara Susanto sebesar Rp15 miliar," ujar Argo, kepada , Rabu, 18 September 2019.

Dari total pinjaman yang diminta, Titi baru menerima uang sebesar Rp5 miliar. Titi, lanjut Argo, diminta pengembalian uang pinjaman selama 15 tahun. Dalam perjanjian itu, Titi harus membayar bunga 1 persen sejak tahun ke-4.

Titi menjaminkan sertifikat bangunan miliknya yang beralamat di Jalan Panglima Polim nomor 51, Jakarta Selatan.

Tapi, sebulan setelahnya, 12 Desember 2019, Titi menemukan keanehan. " Pada 12 Desember 2018 saudara Budi selaku staf Titi melakukan pengecekan ke kantor BPN dan diketahui bahwa sertifikat HGB yang terletak di Jalan Panglima Polim Raya nomor 51 sudah beralih kepemilikan atas nama Andrew Darwis," ujar Argo.

" Saat ini untuk sertifikat tersebut diagunkan di Bank Nobu Cabang Lippo Mall, Kemang," kata dia.

 

2 dari 5 halaman

Tanggapan Kuasa Hukum

 CCO Kaskus Andrew Darwis

Menanggapi laporan ini, kuasa hukum Andrew, Abraham Sridjaja memberikan klarifikasi. Andrew mengaku tidak mengenal pelapor.

" Bahwa klien kami tidak mengenal orang bernama Titi Sumawijaya Empel. Klien kami baru mengetahui nama tersebut sejak adanya laporan polisi," kata Abraham.

Abraham mengatakan, Andrew merasa tidak pernah memberikan pinjaman kepada orang bernama Titi Sumawijaya. Dia mengakui mengenal David Wira sejak 2018 tapi orang tersebut bukan tangan kanannya seperti keterangan pelapor.

" Klien kami sama sekali tidak mengetahui adanya pinjam meminjam antara Titi Sumawijaya dengan pihak siapapun juga. Dan klien kami sama sekali tidak mengetahui sama sekali terkait adanya pinjam meminjam yang melibatkan tanah dan bangunan yang dibeli dari Susanto Tjiputra," kata dia.

 

3 dari 5 halaman

Bukan Tanah Bermasalah

Abraham menjelaskan, serangkaian jual beli yang dilakukan kliennya dengan Susanto Tjiputra sudah melalui proses atau ketentuan yang berlaku. Seperti proses pengecekan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Selain itu, proses jual beli juga dilakukan di hadapan PPAT kemudian dilakukan serah terima objek jual beli dan dibayar lunas. " Telah dilaksanakan balik nama atas sertifikat oleh BPN menjadi atas nama pembeli/klien," kata dia.

" Berdasarkan ketentuan di atas maka terbukti klien kami adalah pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas objek jual beli. Sebagai pembeli beritikad baik tentunya sesuai ketentuan yang berlaku sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan
jaminan tentram," kata dia.

(Ism, Sumber: Merdeka.com/Nur Habibie)

4 dari 5 halaman

Kaskuser Diincar Pajak, Ini Respons Pengelola

Dream – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agresif mencari sumber pendapatan baru penerimaan pajak. Salah satunya adalah pengguna media sosial yang menggunakan akunnya untuk berjualan di media sosial.

Selain para selebriti instagram, atau selebgram, petugas pajak juga bakal menyasar orang-orang yang selama ini bertransaksi forum situs jual beli seperti Kaskus.

Berbicara masalah Kaskuser—sebutan bagi pengguna Kaskus—yang berjualan, yang akan dipajaki, pihak Kaskus angkat  bicara. Kaskus tidak keberatan jika para pelapak dikenakan pajak.

“ Sebetulnya, Kaskus mengikuti peraturan yang ada. Selama ini, kan, Kaskus tidak keberatan kalau ada pajak e-commerce.  Kalau peraturannya sudah ada, Kaskus siap membantu sosialisasi kepada Kaskuser,” kata Public Relation and Partnership Mananger Kaskus, Quary Mitratama, ketika dihubungi Dream di Jakarta, Kamis 13 Oktober 2016.

 

5 dari 5 halaman

Belum Ada Pembahasan

Quary mengatakan aturan itu baru sebatas wacana dan belum ada pembicaraan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Kaskus tentang pajak bagi penjual online.

“ Peraturannya masih wacana. Belum ada pembahasan (dengan kami) untuk sementara ini,” kata dia. 

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menaksir pendapatan pajak dari bisnis yang terkait media sosial cukup besar. Dari para penjual barang dan jasa lewat Facebook, Kaskus dan jejaring sosial lainnya yang membayar pajak, direktorat ini memperkirakan bisa menjaring penerimaan pajak sebesar US$1,2 miliar atau Rp15,68 triliun.

“ Marketplace online, transaksi jual beli harian, penjualan langsung, dan endorsers adalah subjek pajak jika mereka memperoleh penghasilan dalam laporan keuangannya,” kata Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, di Jakarta, dilansir dari Bloomberg. (Sah)

Terkait
Pengakuan Mencengangkan Aulia Kesuma, Dibalik Rencana Pembunuhan Suami dan Anak Tirinya
Join Dream.co.id