Pemerintah Janji Ringankan Uang Kuliah Selama Pandemi

News | Rabu, 8 Juli 2020 19:02
Pemerintah Janji Ringankan Uang Kuliah Selama Pandemi

Reporter : Ahmad Baiquni

Upaya ini untuk membantu mahasiswa tetap bisa berkuliah.

Dream - Pemerintah menjamin adanya keringanan biaya kuliah selama pandemi Covid-19. Langkah ini untuk membantu mengurangi dampak pandemi bagi para mahasiswa sehingga tetap dapat kuliah.

" Pemerintah telah memberikan berbagai opsi skema keringanan uang kuliah tunggal (UKT) pada perguruan tinggi. Mahasiswa juga tidak diwajibkan untuk membayar UKT jika dalam keadaan cuti kuliah atau sedang tidak mengambil SKS sama sekali karena menunggu waktu kelulusan," ujar Juru Bicara Presiden bidang Sosial, Angkie Yudistia, dikutip dari

Angkie mengatakan setiap pimpinan Perguruan Tinggi Negeri akan menetapkan UKT baru yang nilainya tidak memberatkan mahasiswa. Semisal, mahasiswa semester akhir hanya akan membayar 50 persen dari total UKT jika mengambil mata kuliah kurang dari 6 SKS.

" Tidak hanya PTN, Pemerintah juga memberi dukungan kepada perguruan tinggi swasta melalui anggaran KIP Kuliah dengan memberi bantuan UKT atau SPP kepada 410 ribu mahasiswa di semester ganji dengan proposisi 60 persen untuk PTS dan 40 persen untuk PTN," kata dia.

 

2 dari 5 halaman

Rincian Bantuan

Selanjutnya, Angkie menjelaskan setiap mahasiswa akan menerima bantuan uang kuliah dari Pemerintah sebesar Rp2.400.000. Untuk mahasiswa vokasi ada tambahan Rp800 ribu per semester guna mengikuti uji sertifikasi kompetensi.

" Ada beberapa ketentuan untuk mengajukan KIP," kata Angkie.

Keringanan UKT ini tertuang dalam Permendibkud Nomor 25 Tahun 2020. Sedangkan semua skema keringanan selama masa pandemi sesuai amanah konstitusi yaitu Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengenai hak warga negara Indonesia memperoleh pendidikan.

" Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberi pendidikan," kata Angkie.

Sumber: /Intan Umbari Prihatin

3 dari 5 halaman

Uang Kuliah Mahasiswa PT Keagamaan Negeri Dibantu Kemenag, Ini Persyaratannya

Dream - Kementerian Agama memberikan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 505 Tahun 2020 ini ditempuh untuk merespons dampak pandemi Covid-19 yang dialami mahasiswa.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, mengatakan pandemi Covid-19 menimbulkan pelambatan ekonomi yang memicu penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua, serta pihak lain yang membiayai. Dampaknya, kelancaran dalam pembayaran biaya kuliah menjadi terhambat.

" KMA ini juga terbit untuk meringankan beban mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran UKT," ujar Kamaruddin melalui keterangan tertulis.

Kamaruddin menjelaskan terdapat tiga skema yang disiapkan untuk keringanan biaya kuliah ini. Ketiganya yaitu pengurangan besaran biaya kuliah, perpanjangan waktu pembayaran, atau angsuran UKT bagi mahasiswa di PTKN yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU).

4 dari 5 halaman

Syarat Mendapatkan Keringanan

Untuk mendapat keringanan tersebut, Kamaruddin mengatakan, mahasiswa diharuskan dapat menunjukkan kelengkapan bukti atau keterangan mengenai status orangtua atau wali. Misalnya, orangtua atau wali mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK), kerugian usaha atau dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha, serta pendapatan mengalami penurunan signifikan.

" Permohonan Keringanan UKT dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring). Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020-2021, dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan," kata Kamaruddin.

Selain itu, KMA ini juga memberikan mandat kepada kepada rektor atau Ketua PTKN untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT. Pimpinan PTKN juga dapat bermitra atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa.

" Rektor atau Ketua PTKN harus melaporkan pelaksanaan keringanan UKT kepada Direktur Jenderal paling lambat pada akhir semester berjalan," terang Kamaruddin.

5 dari 5 halaman

Sekolah dan Madrasah Berasrama di Zona Hijau Belum Boleh Dibuka

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengumumkan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 tetap akan dimulai pada Juli. Tetapi tidak semua fasilitas pendidikan boleh dibuka dan menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka.

Salah satunya yaitu sekolah dan madrasah berasrama. Nadiem menyatakan satuan pendidikan ini dilarang menggelar pembelajaran tatap muka meski berada di zona hijau.

" Untuk sekolah dan madrasah dengan asrama, kalau mereka berada di zona hijau masih dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi," ujar Nadiem dalam webinar Kebijakan Sektor Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19.

Masa transisi ditetapkan selama dua bulan yaitu pada Juli dan Agustus. Setelah masa transisi berakhir, asrama boleh dibuka secara bertahap.

Nadiem menjelaskan terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum asrama sekolah dan madrasah di zona hijau dibuka kembali. Untuk asrama dengan kapasitas di bawah hingga 100 peserta didik dibolehkan buka dengan jumlah penghuni dibatasi maksimal 50 persen di bulan pertama dan 100 persen di bulan kedua.

Sedangkan asrama dengan kapasitas lebih dari 100 peserta didik, maka tahapan pembukaan dibagi menjadi empat. Pada bulan pertama, asrama hanya boleh diisi 25 persen peserta didik, 50 persen pada bulan kedua, 75 persen pada bulan ketiga dan 100 persen pada bulan keempat setelah berlakunya tahun ajaran baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, mendukung keputusan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Khususnya berkaitan dengan pendidikan madrasah. 

" Karena karakter dari pendidikan madrasah dan sekolah saya kira sama saja, oleh karena itu kebijakan untuk pendidikan madrasah sama dengan pendidikan sekolah," ucap Kamaruddin.

Join Dream.co.id