Paspor WNI Eks ISIS Bakal Diblokir

News | Selasa, 25 Februari 2020 12:02
Paspor WNI Eks ISIS Bakal Diblokir

Reporter : Maulana Kautsar

Ada kebijakan khusus untuk anak-anak.

Dream - Pemerintah mulai mendata para eks kombatan ISIS asal Indonesia. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukum) Mahfud Md mengatakan, data itu agar dimasukkan ke Kemenkumham agar paspor mereka diblokir.

" Mereka yang sudah teridentifikasi dengan nama, alamat, dan sebagainya, sejak kapan bergabung dengan ISIS, itu sekarang sudah mulai disetor ke Kemenkumham untuk paspornya diblokir," kata Mahfud, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.

Sengan diblokirnya paspor itu, lanjut Mahfud, Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS tidak bisa masuk ke Indonesia.

" Sehingga, nanti tidak bisa masuk lagi ke Indonesia," ucap dia.

 

2 dari 6 halaman

Untuk Usia 10 Tahun

Tetapi kebijakan itu hanya untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak masih diidentifikasi.

" Kalau yang anak-anak masih diidentifikasi, soal gampang itu, kan nanti dijemput, bisa dibawa gitu. Tetapi ada hal-hal yang memang sifatnya tertutup sehingga belum bisa diumumkan kepada publik," ucap dia.

Pemerintah sudah memutuskan akan memulangkan anak-anak yang berumur di bawah usia 10 tahun.

" Sampai sekarang belum ada yang boleh atau belum, ada yang boleh atau belum ada yang akan diumumkan dulu tentang orang-orangnya. Tapi kita ke prinsipnya saja dululah, bahwa anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu itu akan dipulangkan. Itu Kebijakannya sudah resmi," ujar dia.

Sumber: Merdeka.com

3 dari 6 halaman

Istana Sebut 689 WNI Eks ISIS Berstatus Tanpa Kewarganegaraan

Dream - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan 689 warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS berstatus stateless atau tanpa kewarganegaraan. Status ini dikarenakan mereka membakar paspor atas keinginannya sendiri.

Menurut Moeldoko, ratusan WNI itu berangkat atas keinginannya tersendiri tanpa seizin pemerintah.

" Sudah dikatakan (689 WNI eks ISIS), stateless," ucap Moeldoko, Kamis, 13 Februari 2020.

Dia mengatakan, hilangnya status kewarganegaraan itu telah sesuai dengan undang-undang tentang kewarganegaraan. Status kewarganegaraannya langsung hilang begitu para WNI eks-ISIS membakar paspor.

" Ya karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless. Pembakaran paspor adalah suatu indikator," kata dia.

Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri terkait turut membahas soal Undang-Undang Kewarganegaraan. Sementara itu, WNI eks-ISIS yang masih memiliki paspor, akan diverivikasi terlebih dahulu.

Setelah proses verifikasi, barulah pemerintah akan menentukan kejelasan status para WNI eks-ISIS termasuk mencegah masuk ke Indonesia.

" Itu tadi masuk dalam verifikasi. Jangan buru-buru mengatakan di situ, hasil verifikasi akan menentukan," kata dia.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

4 dari 6 halaman

Muhammadiyah Dukung Pemerintah Tak Pulangkan Kombatan ISIS

Dream - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan mendukung keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan kombatan ISIS yang merupakan mantan warga negara Indonesia. Muhammadiyah menganggap ISIS sebagai gerakan teroris yang harus ditolak.

" Kami mendukung untuk menolak keberadaan ISIS, di manapun baik yang ada di Timur Tengah apalagi sampai masuk ke Indonesia," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, dikutip dari Muhammadiyah, Kamis 13 Februari 2020.

Sikap Muhammadiyah disampaikan Haedar kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berkunjung ke Kantor Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu, 12 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut, Retno meminta masukan terkait nasib anggota ISIS eks WNI.

" Islam Indonesia ini harus dibebaskan dari kecenderungan paham radikal-ekstrem dalam bentuk apapun," kata Haedar.

Muhammadiyah, tambah Haedar, membagi dua kelompok WNI eks ISIS. Kelompok pertama yaitu kombatan ISIS memang harus ditolak kepulangannya.

" Kombatan ISIS dan memang mereka sudah tidak lagi WNI, ya, pemerintah sudah mengambil jalan yang pas untuk tidak memulangkan mereka," kata Haedar.

5 dari 6 halaman

Sarankan Adanya Karantina Ideologi

Tetapi untuk kelompok ke dua, yaitu wanita dan anak-anak yang jadi korban, Muhammadiyah menawarkan perlu dibukanya opsi memulangkan mereka.

" Atau mereka yang mau kembali tetapi dia juga secara sadar ideologinya yang dulu itu salah, itu bisa dibuka opsi pulang," kata Haedar.

Jika opsi pemulangan untuk kelompok ke dua diambil, Haedar menambahkan, harus ada prosedur semacam karantina ideologis untuk mencegah eks kombatan ISIS menjadi virus yang menyebarkan terorisme di Indonesia.

Menurut Haedar, sangat wajar muncul kekhawatiran mengingat jumlah eks WNI anggota ISIS tersebut mencapai lebih dari 600 orang. Dia menilai peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sangat diperlukan dalam upaya karantina ideologi tersebut.

" Untuk apa kita memiliki BNPT kalau tidak digunakan untuk membina masyarakat yang sudah kadung radikal-ekstrem baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri," terang Haedar.

Namun demikian, Haedar mengingatkan proses pemulangan harus merujuk pada veridikasi data serta seleksi yang ketat.

Penyebutan eks WNI anggota ISIS itu mengacu pada terminologi yang dipakai pemerintah. Presiden Joko Widodo, melalui Instagram @jokowi, pada Rabu 12 Februari 2020 menggunakan penyebutan anggota ISIS eks WNI.

6 dari 6 halaman

Sarankan Adanya Karantina Ideologi

Presiden yang karib disapa Jokowi itu mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan anggota ISIS eks WNI. Pemerintah, kata dia, lebih mengutamakan dan bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk.

" Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI ke Indonesia," tulis Jokowi.

Jokowi© IG @jokowi

Dia memerintahkan identifikasi 689 anggota ISIS yang berasal dari Indonesia. Harus diidentifikasi satu persatu asalnya dari mana sehingga datanya lengkap.

" Dengan demikian, data tersebut dapat dimasukkan ke imigrasi dan proses cegah tangkal bisa dilakukan di sini," tambah mantan Walikota Solo tersebut.

Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah masih memberi kesempatan bagi anak yatim, yatim piatu, dan mereka yang masih berumur di bawah 10 tahun.

" Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya," tutup Jokowi.

Join Dream.co.id