Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli 2021

News | Jumat, 26 Februari 2021 10:10
Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli 2021

Reporter : Razdkanya Ramadhanty

Pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi Covid-19 dibuka mulai semester ini atau Juli 2021.

Dream - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan proses pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi Covid-19 dibuka mulai semester ini atau Juli 2021.

" Secara bertahap diusahakan di semester ini sudah buka," kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri dikutip dari kemendikbud.go.id, Jumat 26 Februari 2021.

Namun, Jumeri tak menjelaskan tahap pembukaan sekolah tersebut. Jumeri mengatakan pembelajaran tatap muka ini sekaligus menjadi kampanye protokol kesehatan di sekolah bagi guru maupun siswa.

Menurutnya, Kemendikbud mewajibkan pihak sekolah menyiapkan standar operasional maupun fasilitas untuk menjaga kesehatan lingkungan.

" Masa pembelajaran tatap muka digunakan untuk kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, galakan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan," ujarnya.

Jumeri meminta kepada pihak sekolah yang membuka proses pembelajaran tatap muka menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Termasuk komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid secara intensif.

2 dari 6 halaman

Vaksinasi Tenaga Pendidik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin sekolah kembali dibuka mulai Juli 2021, menyusul vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga pendidik serta guru. Pemerintah menargetkan 5 juta guru disuntik vaksin hingga Juni 2021.

" Tenaga pendidik dan kependidikan, guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester dua pendidikan tatap muka bisa mulai kita lakukan," kata Jokowi dalam siaran langsung yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 24 Februari 2021.

Setidaknya, ada 650 tenaga pendidik yang mengikuti program vaksinasi Covid-19 di SMAN 70 Jakarta. Jokowi memastikan bahwa program vaksinasi untuk guru serta tenaga pendidik juga akan dilakukan di provinsi lainnya.

" Kita harapkan nanti setelah Provinsi DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama," ucapnya.

3 dari 6 halaman

Program Vaksinasi Massal Tahap 2

Seperti diketahui, program vaksinasi di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 dimana Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin produksi Sinovac. Pada tahap awal, vaksinasi diprioritaskan kepada 1,5 juta tenaga kesehatan.

Selanjutnya, vaksinasi Covid-19 tahap dua diberikan kepada petugas layanan publik dan orang lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun. Petugas layanan publik yang dimaksud, yakni damkar, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, kepala atau perangkat desa.

Selain petugas layanan publik dan lansia, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi Covid-19 pada pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama dan penyuluh pada tahap dua ini. Kemudian, wakil rakyat, pejabat pemerintah dan ASN, petugas keamanan, petugas pariwisata, hotel, restoran, atlet dan pekerja transportasi publik.

Total sasaran vaksinasi Covid-19 tahap dua mencapai 38.513.446 orang. Sekitar 21 juta di antaranya merupakan lansia, sisanya pekerja layanan publik dan kelompok prioritas lain. Vaksinasi Covid-19 tahap sudah mulai dilaksanakan pada 17 Februari 2021.

4 dari 6 halaman

Kemendikbud: Izin Sekolah Tatap Muka Kewenangan Penuh Pemda

Dream - Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester genap yang dimulai Januari 2021 menjadi kewenangan pemerintah daerah. Izin itu harus mempertimbangkan protokol kesehatan pandemi Covid-19.

" Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan," kata Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, dalam keterangan pers, Kamis 7 Januari 2021.

Dia menambahkan, pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi, kabupaten/kota, atau bertahap per wilayah kecamatan, desa atau kelurahan.

Menurut Ainun, pembelajaran semseter genap 2021 tetap mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

5 dari 6 halaman

Syaratnya?

Dia menjelaskan, terdapat beberapa poin utama dalam SKB tiga menteri tersebut. Pertama, keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orangtua murid.

" PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah," kata Ainun.

Kemudian, tambah dia, sekolah yang dibuka wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat.

Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

 

6 dari 6 halaman

Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi

Ainun menegaskan, dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung. Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ke dua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan. " Pemerintah akan senantiasa memantau dan mengevaluasi situasi pandemi agar proses dan manfaat pembelajaran tetap dapat berlangsung," ungkap Ainun.

Join Dream.co.id