Siswa di Bengkulu Dikeluarkan dari Sekolah Usai Hina Palestina, Ini Kronologinya

News | Kamis, 20 Mei 2021 14:30

Reporter : Ahmad Baiquni

Keputusan ditetapkan setelah terjadi mediasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan orangtua siswa.

Dream - Pelajar SMA di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berinisial MS, 19 tahun, dikeluarkan dari sekolah gara-gara membuat unggahan di media sosial yang dianggap menghina Palestina.

Awalnya, MS membuat video berdurasi 8 detik dan mengunggahnya ke TikTok. Unggahan tersebut memicu kecaman dari berbagai pihak, mengingat eksalasi konflik Palestina dan Israel saat ini tengah menegang.

MS pun harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Kepada aparat, MS mengaku hanya iseng membuat unggahan itu.

Nasib malang MS tidak berhenti di situ. Dia pun dikeluarkan dari sekolah.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan, mengatakan usai MS ditahan aparat, pihaknya bersama pengelola sekolah menggelar rapat internal. Hasilnya, MS diputuskan untuk dikembalikan ke orangtuanya.

" Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah mengevaluasi tata tertib sekolah dan pelanggaran MS dan hasilnya yang bersangkutan sudah melampaui ketentuan," ujar Adang, dikutip dari Liputan6.com.

 

Siswa di Bengkulu Dikeluarkan dari Sekolah Usai Hina Palestina, Ini Kronologinya
Ilustrasi (Shutterstock.com)
2 dari 3 halaman

Dianggap Selesai

Adang menegaskan keputusan tersebut sudah disepakati bersama antara sekolah, orangtua MS, dan sejumlah pihak terkait setelah dimediasi oleh Kepolisian dan tokoh masyarakat.

Atas kasus ini, MS sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Permohonan maaf tersebut juga disebar lewat akun media sosialnya.

" Saya minta maaf atas perbuatan saya, baik kepada warga Palestina maupun seluruh warga Indonesia. Saya hanya iseng dan bercandaan saja bukan maksud berbuat apa-apa dan saya juga tidak menyangka bisa seramai ini," kata MS.

Dengan adanya keputusan ini, sejumlah pihak yang terlibat dalam pertemuan menyatakan persoalan sudah selesai. Demikian pula dengan proses hukum di kepolisian, juga dianggap selesai.

 

3 dari 3 halaman

Keputusan Tidak Tepat

Persoalan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Direktur Pusat Pendidikan Perempuan dan Anak, Susi Handayani, yang menyatakan keputusan mengeluarkan MS dari sekolah seharusnya sudah tidak boleh lagi diterapkan bersarakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

" Kita semua mengakui apa yang dilakukan anak itu salah tapi yang diberikan seharusnya sanksi yang berdampak baik bagi anak, bukan hukuman, karena semangat UU Perlindungan Anak tidak ada lagi hukuman bagi anak," kata dia.

Menurut Susi, sanksi yang seharusnya diberikan pada pelaku seperti membuat konten medsos yang mendidik. Sehingga bentuk sanksi yang diberikan dapat memberikan pencerahan baik bagi diri pelaku maupun masyarakat luas.

Susi juga menyatakan sanksi dikeluarkan dari sekolah seharusnya sudah tidak bisa lagi diterapkan, terutama dalam konteks pendidikan yang memerdekakan. Selain itu, dia juga berpandangan seharusnya MS mendapat pendampingan selama menjalani mediasi, tidak hanya dari orangtua tetapi juga dari pihak lain seperti psikiater maupun advokat.

" Saat anak dihadirkan dalam proses mediasi seharusnya didampingi karena dia dihadirkan sebagai orang yang bersalah tentu ada tekanan psikologis. Maka semua hal dia terima karena posisinya lemah," kata dia.

Join Dream.co.id