Dream - Sekjen MUI, Anwar Abbas, mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang orang berkumpul di masjid di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait banyaknya orang berkumpul di tempat lain.

"Mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi di tempat lainnya," ujar Anwar, dikutip dari Liputan6.com.

Bahkan, kata Anwar, di beberapa daerah petugas sampai menggunakan pengeras suara untuk meminta masyarakat tidak melaksanakan sholat jemaah di masjid, termasuk Sholat Jumat dan Sholat Tarawih dengan alasan berbahaya. Padahal, seharusnya bisa dibedakan kondisi tiap daerah sehingga tidak di semua tempat bisa diterapkan larangan sholat jemaah.

Anwar mengacu pada fatwa MUI terkait pembatasan ibadah secara jemaah karena pandemi Covid-19. Dalam fatwa tersebut, pembatasan ibadah jemaah hanya diterapkan pada daerah yang penyebaran virus coronanya tidak terkendali.

"Fatwa MUI dijelaskan bahwa di daerah yang penyebaran virus terkendali, umat Islam bisa menyelenggarakan Sholat Jumat dengan memperhatikan protokol medis yang ada," kata dia.

Anwar menilai larangan pemerintah dalam hal berkumpul mengandung paradoks. Dia pun mendesak pemerintah konsisten dalam menegakkan aturan dengan memberlakukan larangan di manapun tanpa terkecuali.

"Jadi penegakan larangan itu tidak hanya untuk berkumpul di masjid saja tapi juga di pasar, mall, di jalan, di terminal di bandara di kantor, pabrik, industri yang tujuannya adalah agar kita bisa memutus mata rantai penularan virus ini secara cepat," kata Anwar.

Sumber: Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro.

MUI Imbau Umat Islam Tak Bersalaman Selama Idul Fitri

Dream - Bersalaman dengan tetangga dan sanak-saudara merupakan tradisi masyarakat di Hari Raya Idul Fitri. Tetapi, akibat pandemi virus corona, jaga jarak harus tetap dilakukan demi memutus rantai persebarannya.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengimbau umat Islam Indonesia pada perayaan Idul Fitri 1441 H tidak melakukan tradisi bersalaman seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Abbas, bersalaman memang merupakan tradisi yang dianjurkan dalam Islam. Tapi dalam situasi seperti ini, kata Abbas, tentu tidak disarankan untuk melakukan tradisi baik tersebut.

"Untuk itu kita mengimbau umat dan masyarakat untuk lebih mengedepankan usaha menjaga dan melindungi diri kita masing-masing supaya tidak jatuh ke dalam hal-hal yang akan membahayakan kepada kesehatan dan jiwa kita," ujar Abbas dikutip dari Liputan6.com.

Abbas mengatakan hal ini dianjurkan karena dalam Islam, menjaga diri dari mara bahaya hukumnya adalah wajib.

"Apalagi dalam agama menjaga diri untuk tidak terjatuh ke dalam bencana dan malapetaka itu hukumnya adalah wajib sementara bersalam-salaman itu hukumnya hanya sunah," papar dia.

Selanjutnya, demi menjaga silaturahmi di Hari Raya dalam kondisi pandemi Abbas menyarankan agar masyarakat menggunakan aplikasi digital.

"Untuk bisa saling menyampaikan maaf maka sebagai gantinya kita dapat melakukannya melalui telepon, sms, wa, video call dan lain-lain," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori)

MUI Dorong Pemerintah Galakkan Larangan Berkumpul Saat Idul Fitri

Dream - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyatakan Sholat Idul Fitri merupakan ibadah dengan hukum sunah muakad atau sunah sangat dianjurkan mendekati wajib. Karena itulah, Abbas menegaskan tidak ada yang boleh melarang umat Islam melaksanakan Sholat Id.

"Siapapun tidak boleh melarang orang untuk Sholat Id termasuk pemerintah. Yang dilarang oleh pemerintah itu bukan Sholat Idnya tapi berkumpul-kumpulnya," ujar Abbas, dikutip dari Liputan6.com.

Abbas pun berpendapat pemerintah tidak boleh melarang warganya untuk berkumpul. Sebab, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara.

"Tapi kalau dari berkumpul-kumpul itu bisa terjadi bencana dan malapetaka pada rakyat maka negara wajib melarangnya," lanjut dia.

Dalam kondisi seperti sekarang, kata Abbas, berkumpul bisa menyebabkan sakit dan kematian. Maka menjadi tugas negara melindungi rakyatnya.

"Tapi pemerintah juga tidak boleh melarang orang berkumpul dengan dalih untuk melindungi rakyat padahal kalau mereka-mereka berkumpul tidak ada mudlaratnya," ungkapnya.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, lanjut Abbas, kehadiran para ahli kesehatan seperti dokter dan ilmuwan membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menjadi sangat penting. Dengan begitu, kebijakan pemerintah ada dasar ilmiahnya yang bisa dipertanggungjawabkan.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori)

MUI: Jauhi Virus Corona Sama dengan Jauhi Api Neraka

Dream - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan virus corona. Meskipun pemerintah sudah berencana melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Setiap orang hendaknya tetap berusaha menghindarkan diri agar tidak tertular oleh virus corona yang sangat berbahaya tersebut," ujar Anwar, dikutip dari Liputan6.com.

Anwar juga mengingatkan masyarakat virus corona tidak pandang bulu, pun tak kenal rasa takut. Apabila unsur ilmiahnya terpenuhi, virus tersebut dapat berpindah dan menulari orang lain.

"Oleh karena itu dengan adanya pelonggaran dari pemerintah, maka masing-masing kita saja yang harus berusaha untuk mengenal dengan lebih baik cara-cara dan sebab-sebab penularan dari virus ini dan berusaha untuk menghindarkan diri darinya," kata Anwar.

Selanjutnya, Anwar mengatakan menjauhkan diri dari virus corona sama dengan menjauhkan diri dari api neraka dunia.

"Karena dalam hal ini ada firman Tuhan yang sangat penting kita perhatikan yang artinya 'jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka'. Api neraka dalam konteks dunia dan dalam konteks adanya wabah Covid-19 ini tentu adalah sakit dan kesengsaraan yang akan bisa menimpa diri kita dan keluarga kita bila tertular oleh virus corona tersebut," ucap Anwar.

Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori