Putusan Sengketa Pilpres Dibacakan 27 Juni 2019

News | Senin, 24 Juni 2019 17:53
Putusan Sengketa Pilpres Dibacakan 27 Juni 2019

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

"Karena majelis hakim merasa sudah siap dengan putusan dan bersidang tanggal 27, ya diputuskan," ucap Fajar.

Dream - Mahkamah Konstitusi (MK) memajukan jadwal pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2019, pada Kamis 27 Juni 2019. Sebelumnya, agenda sidang pembacaan putusan bakal digelar Jumat 28 Juni 2019.

" RPH (rapat permusyawaratan hakim) sudah selesai. Iya benar putusan dimajuin tanggal 27," ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono, Senin 24 Juni 2019.

Menurut Fajar, pengajuan sidang putusan menjadi 27 Juni 2019 bukan pelanggaran hukum. Sebab, penetapan 28 Juni 2019 sebagai pembacaan putusan pada awal masa sidang merupakan batas hakim konstitusi memutuskan perkara.

" Itu bukan dimajuin, kan memang paling lambat tanggal 28, karena majelis hakim merasa sudah siap dengan putusan dan bersidang tanggal 27, ya diputuskan," ucap dia.

2 dari 6 halaman

Hormati Putusan Sidang

Surat pemberitahuan pembacaan putusan yang terbaru sudah diberikan kepada semua pihak, baik Prabowo-Sandi sebagai pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, Bawaslu, dan Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait.

" Hari ini pemberitahuan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait, sudah dikirim," kata dia.

Fajar mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati keputusan MK. Menurutnya, persidangan sudah terlaksana secara tertib, terbuka, aman, dan lancar.

" Mari kita semua menghormati proses konstitusional ini," ujar dia.

3 dari 6 halaman

Gelar Aksi Saat Sidang Putusan MK, PA 212: Kami Bela Agama

Dream - Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan melakukan aksi Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa Pilpres pada 28 Juni 2019. Meskipun, calon presiden Prabowo Subianto mengimbau para pendukungnya tidak melakukan aksi unjuk rasa

" Memang benar Prabowo dan Sandi telah mengimbau seperti itu, dan itu kami sangat menghargai sebagai tokoh politik yang kami ikuti ketika kami mengambil langkah politik," ujar Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin, kepada Dream melalui pesan singkat, Senin 24 Juni 2019.

Tetapi, kata dia, dalam aksi di sekitar gedung MK yang sudah dilakukan sejak 24 Juni 2019 lalu, PA 212 tidak menggunakan unsur politik. " Karena gerakan kami adalah bela agama," ucap Novel.

Dalam aksi bela agama itu, PA 212 menyerukan keadilan ditegakkan. Menurutnya, aksi ini sama sekali tidak ada muatan politik seperti halnya aksi 411, 212, dan aksi lainnya yang mereka gagas.

" Jadinya, untuk urusan politik kami tetap taat kepada Prabowo. Jangan diadu domba alumi 212 dengan capres kubu 02," kata dia.

4 dari 6 halaman

Gugatan ke Mahkamah Internasional

Dalam aksi atas nama agama itu, menurut Novel, ada beberapa norma agama yang dilanggar dalam pemilihan umum (pemilu) 2019.

" Norma yang dilanggar adalah aturan agama yang mereka melakukan kecurangan dan itu diancam dalam Alquran dan suatu bentuk politik mungkar yang menjadi kewajiban umat Islam untuk menyikapinya," ungkap dia.

Apabila nantinya hakim MK tidak mengabulkan gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandi, PA 212 menyerahkan sepenuhnya untuk langkah hukum selanjutnya.

" Kita tunggu langkah BPN untuk segera ajukan gugatan ke Mahkamah Internasional," ucap dia.

5 dari 6 halaman

Prof Eddy, Saksi Ahli TKN di Sidang MK, Ternyata Pernah Duet Bareng Band Padi

Dream - Pernyataan saksi ahli Tim Kampanye Nasional (TKN) Edward Omar Sharif Hiariej di sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, kemarin (Jumat, 21 Juni 2019), viral diantara warganet.

Pria yang akrab disapa Eddy itu menyebut tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mencampuradukkan sengketa pemilu dengan perselisihan hasil pemilu.

Dia menjelaskan, gugatan yang diajukan oleh tim hukum 02 bukanlah kewenangan MK melainkan Bawaslu.

" Kuasa hukum pemohon dalam fundamentum petendi lebih banyak menunjukkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu seperti penyalahgunaan APBN atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur seperti polisi dan intelijen, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi pada penegakan hukum pada hakikatnya adalah pelanggaran pemilu yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilaporkan pada Bawaslu," kata Eddy.

 

6 dari 6 halaman

Jingkrak-jingkrak di atas Panggung

Eddy kembali menjadi perbincangan warganet karena aksinya bernyanyi bersama Padi. Aksi Eddy itu muncul di Youtube, Eksis Event.

Dalam video itu, Eddy tampil sepanggung bersama Piyu dan kawan-kawan dengan membawakan lagu Sobat. Bak seorang penyanyi rok, Eddy jingkrak-jingkrak.

Aksi tersebut terjadi saat Dies Natalis ke-72 Fakultas Hukum UGM. Berdasarkan laman resmi Fakultas Hukum UGM, acara itu digelar pada 17 Februari 2018.

Di Kampus Biru, Eddy menjabat guru besar dan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum UGM. Pria kelahiran Ambon, Maluku, 10 April 1973 itu memiliki kepakaran di bidang hukum pidana.

Dia menjalani pendidikan hukum secara linier di UGM. Gelar guru besar didapatnya pada usia yang terbilang muda, 37 tahun.

Di luar bidang akademik, nama Eddy mulai muncul saat menjadi saksi ahli mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dalam persidangan dugaan kasus dugaan penodaan agama pada 2017. Tapi, kesaksian Eddy sempat ditolak jaksa penuntut umum.(Sah)

Wasiat Terakhir Ustaz Arifin Ilham
Join Dream.co.id