Kata Mensesneg Soal Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja yang Sudah Diteken Jokowi

News | Selasa, 3 November 2020 18:20

Reporter : Ahmad Baiquni

UU Cipta Kerja sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan otomatis resmi berlaku.

Dream - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku. Namun demikian, rupanya masih ada kekeliruan dalam penulisan UU tersebut.

" Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Pratikno mengatakan sebenarnya sudah dilakukan review dan perbaikan atas kekeliruan tersebut. Langkah ini dijalankan beberapa saat usai pihaknya menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR.

Meski begitu, tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kekeliruan setelah naskah RUU Cipta Kerja ditandatangani Jokowi dan diunggah pada laman jdih.setneg.go.id.

" Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," kata Pratikno.

Kata Mensesneg Soal Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja yang Sudah Diteken Jokowi
Menteri Sekretaris Negara Pratikno (Liputan6.com/Herman Zakharia)
2 dari 4 halaman

Kekeliruan Jadikan Pasal Tak Bisa Diterapkan

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, sebelumnya mengatakan kekeliruan yang ada pada redaksional UU Cipta Kerja membuat pasal dalam UU tersebut tidak berlaku. Menurut dia, perbaikan sudah tidak bisa dijalankan.

Kesalahan ditemukan misalnya pada Pasal 6 BAB III UU Cipta Kerja. Pasal itu tidak selaras dengan pasal rujukan yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a yang ternyata tidak ada.

Dampaknya, pasal yang sudah diketahui mengandung kesalahan tidak bisa diterapkan. Ini berdasarkan kaidah hukum yang menyatakan tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerapan pasal saja.

" Harus persis seperti yang tertulis," kata Bivitri seperti dikutip dari Liputan6.com.

 

3 dari 4 halaman

Ini Kekeliruan UU Cipta Kerja yang Ramai Dibahas

Dalam pesan yang viral di laman media sosial, Twitter, publik menyoroti adanya kesalahan redaksional yang ditemukan dalam UU Cipta Kerja.

Mengutip laman Merdeka.com, setidaknya ada dua kekeliruan yang terdapat dalam UU tersebut. Pertama, pada halaman 6 rumusan Pasal 6 yang salah merujuk Pasal 5 ayat (1) huruf a. Padahal Pasal 5 tidak memiliki ayat.

Bunyi pasal 6 UU Cipta dalam UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi

Bunyi pasal 5 yang dirujuk:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Tidak ada ayat 1 dalam Pasal 5 di UU Cipta Kerja.

 

4 dari 4 halaman

Kedua, pasal 53 ayat (5) tertulis merujuk ayat (3). Seharusnya dalam ayat tersebut merujuk pada ayat (4).

Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Join Dream.co.id