Mendikbud Undur Pelaksanaan Asesmen Nasional Jadi September-Oktober 2021

News | Rabu, 20 Januari 2021 19:00
Mendikbud Undur Pelaksanaan Asesmen Nasional Jadi September-Oktober 2021

Reporter : Razdkanya Ramadhanty

Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) diundur dari jadwal semula pada Maret 2021 hingga April 2021 menjadi September 2021 hingga Oktober 2021.

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) diundur dari jadwal semula pada Maret-April 2021 menjadi September-Oktober 2021.

" Kemendikbud memutuskan menunda pelaksanaan AN dengan target jadwal September hingga Oktober 2021,"  ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu 20 Januari 2021

Nadiem menjelaskan keputusan penundaan itu dilakukan karena masih adanya pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tren cenderung meningkat. Mas Menteri juga menyerap aspirasi dari masyarakat untuk tetap menerapkan belajar dari rumah.

Nadiem menerangkan, penundaan bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan AN agar lebih optimal dan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat. Selain itu kementeriannya juga memperhatikan keamanan dari pelaksanaan AN tersebut.

 

2 dari 6 halaman

Tujuan Adanya Asesmen Nasional

AN nantinya hanya akan diikuti sebagian siswa yang akan menjadi sampel penilaian proses belajar. Siswa dipilih secara acak dari kelas 5, 8 dan 11 di setiap sekolah atau madrasah. AN 2021 digunakan sebagai baseline, tanpa konsekuensi pada guru, sekolah dan Pemda.

Pelaksanaan AN dilakukan di semua sekolah dan evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rerata tetapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. AN diselenggarakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah/madrasah atau Pemda.

Hasil UN tersebut, lanjut Nadiem, tidak menambah beban siswa kelas 6, 9 dan 12 dan tidak dapat digunakan untuk PPDB. Hasil AN dapat ditindaklanjuti oleh sekolah dan AN bukan evaluasi individu siswa.

3 dari 6 halaman

Guna Asesmen Nasional

Pelaksanaan AN merupakan pemetaan dan potret kondisi pendidikan yang komprehensif ada saat ini. Pelaksanaan AN terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

Nadiem menjelaskan survei karakter memang sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar, namun survei karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai dan kebiasaan yang mencerminkan profil Pancasila.

Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang siswa secara utuh, mencukupi dimensi kognitif, afektif dan spiritual.

Sumber: merdeka.com

4 dari 6 halaman

Nadiem Makarim Pastikan CPNS Guru Tetap Ada, PPPK Boleh Mendaftar

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjernihkan kabar soal kabar pemerintah menghentikan rekrutmen guru CPNS mulai 2021. Mas Menteri, sapaan Nadiem sejak menjabat Mendikbud, menyatakan ada persepsi yang salah terkait kebijakan tersebut. 

Nadiem menjelaskan persepsi yang salah itu mengenai kebijakan pemerintah yang mengalihkan rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) ke PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

“ Ingin saya koreksi, mispersepsi di media bahwa tidak ada lagi formasi CPNS untuk guru, ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud,” tegas Nadiem Makarim dalam webinar, Selasa 5 Januari 2021.

5 dari 6 halaman

CPNS Guru Tetap Ada

Dia menegaskan penerimaan CPNS untuk formasi guru masih akan tetap ada. Sebab, kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan PPPK.

Namun, lanjut Nadiem, khusus rekrutmen ASN tahun 2021 hanya akan diperuntukkan bagi guru honorer.

Tahun ini, pemerintah akan menyiapkan formasi satu juta guru. Ini bisa diisi oleh guru honorer K2, non K2, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum pernah mengajar. Bagi yang lulus tes akan mengisi formasi satu juta guru PPPK.

“ Fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta guru (jumlah yang diangkat hanya yang lulus tes) melalui jalur PPPK,” terangnya.

6 dari 6 halaman

Dorong Pengajar Ambil PPPK

Nadiem tak lupa mendorong para guru honorer serta lulusan PPG melamar menjadi guru PPPK. Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru PPPK yang bersangkutan melamar menjadi CPNS.

Tentunya kebijakan pengangkatan seorang guru PPPK menjadi CPNS tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya batas usia pelamar CPNS yakni 35 tahun.

“ Kami terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya,” kata Nadiem Makarim.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pemerintah akan menghentikan rekrutmen guru CPNS mulai tahun ini.

Ada 147 jabatan fungsional yang dijadikan PPPK termasuk guru. Perubahan kebijakan ini, kata Bima Haria untuk memenuhi amanat UU ASN.

Join Dream.co.id