Menag Yaqut: Jangan Gegabah Menilai Seseorang Radikal

News | Senin, 15 Februari 2021 18:01
Menag Yaqut: Jangan Gegabah Menilai Seseorang Radikal

Reporter : Ahmad Baiquni

Dugaan pelanggaran oleh PNS sudah diatur penanganannya.

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, meminta semua pihak tidak mudah memberikan label negatif kepada seseorang. Salah satunya dengan menyebut orang tertentu berpaham radikal.

Gus Yaqut mengatakan pelabelan negatif dapat merugikan orang yang menjadi target. Apalagi jika pelabelan tersebut tidak didukung data dan fakta yang kuat.

" Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya," ujar Gus Yaqut dalam rilis di Kemenag.

Gus Yaqut menilai munculnya cap negatif acapkali disebabkan terhambatnya komunikasi. Selain itu, stigma negatif juga bisa keluar lantaran seseorang tidak memiliki data memadai atas perilaku orang yang dimaksud.

" Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid," kata dia.

Menurut Gus Yaqut, tabayun dapat menghindarkan seseorang atau kelompok dari informasi bernuansa fitnah. Karena itulah, Gus Yaqut mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan komunikasi baik dan menempuh klarifikasi apabila terjadi sumbatan dalam komunikasi.

2 dari 3 halaman

Kritik Boleh Dilontarkan

Gus Yaqut juga menegaskan ketidaksetujuannya atas pelabelan radikal ketika setiap pihak yang menyampaikan kritik, khususnya ditujukan kepada Pemerintah. Karena kritik boleh dilakukan siapapun.

" Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal," kata dia.

Menurut Gus Yaqut, kritik juga boleh dilontarkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Meski terdapat larangan bagi PNS untuk berpolitik.

" Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN, namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang," kata Gus Yaqut.

 

3 dari 3 halaman

Sudah Ada Mekanismenya

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yaqut menanggapi laporan atas Din Syamsuddin ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Din dituding sebagai penganut paham radikal sehingga perlu mendapat teguran dari KASN mengingat statusnya sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Terkait hal ini, Gus Yaqut menegaskan terdapat regulasi yang mengatur penanganan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Din selaku PNS. Prosedur penyelidikanya sudah ditetapkan secara komprehensif, sehingga dia berharap semua pihak bisa mendudukkan persoalan secara proporsionnal.

" Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya namun jangan kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya," kata Yaqut.(Sah)

Join Dream.co.id