Menag Tegaskan RUU Omnibus Law Tak Bakal Hapus Sertifikasi Halal

News | Rabu, 22 Januari 2020 16:01
Menag Tegaskan RUU Omnibus Law Tak Bakal Hapus Sertifikasi Halal

Reporter : Ahmad Baiquni

Fachrul mengatakan prosedur sertifikasi halal hanya dibuat lebih ringkas.

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi, membantah akan adanya penghapusan sertifikasi halal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Fachrul menyatakan RUU tersebut disiapkan justru untuk mendorong proses pengurusan sertifikasi halal yang lebih singkat.

" Oh nggak, nggak. Bukan istilah dihapus, bagaimana membuat mempercepat, membuat efisien," kata Fachrul dikutip dari

Dia mengatakan penyederhanaan prosedur sertifikasi halal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi selalu meminta agar proses administrasi apapun dapat disederhanakan.

" Bapak Presiden nggak mau lagi hal-hal yang menjadi berlambat-lambat. Harus ada kepastian. Bagus sekali niat beliau itu," kata dia.

Seperti diketahui rencana penerbiatan RUU Omnibus Law banyak menuai polemik. Muncul sejumlah kekhawatiran jika RUU ini diterapkan, mulai dari ketenagakerjaan hingga sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah, menilai kemunculan polemik lantaran RUU ini dinilai lebih memihak kepada kepentingan investasi. Di sisi lain, RUU ini dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat dalam negeri, khususnya para pekerja.

" RUU ini selayaknya dihadirkan terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum," kata dia.

Sumber: /Supriatin

2 dari 5 halaman

Kata Kemenko Perekonomian Soal Draf RUU Omnibus Law Lapangan Kerja Bocor

Dream - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membantah draft Rancangan Undang--Undangan (RUU) Omnibus Law penciptaan lapangan kerja yang beredar di media massa. Kementerian dibawah komando Airlangga Hartanto memastikan belum pernah menyerahkan draft kepada DPR. 

Mengutip keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu 22 Januari 2020, draf RUU yang beredar berjudul “ Penciptaan Lapangan Kerja”, sedangkan payung hukum yang sedang dalam proses finalisasi berjudul “ Cipta Lapangan Kerja”.

" RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses finalisasi oleh Pemerintah," tulis Kemenko Perekonomian dalam keterangan tertulisnya. 

Beredarnya aturan yang ramai disebut sebagai Draft RUU Omnibus Law, lanjut Kemenko Perekonomian dipastikan bukan draft RUU dari pemerintah. Isi dari aturan dari draft tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

" Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja dalam bentuk apa pun sampai proses pembahasan selesai," tulis keterangan tertulis tersebut. 

Terkait draft RUU Omnibus Law tersebut, pemerintah telah merampungkan substansi RUU Cipta Lapangan Kerja dan telah diusulkan ke Badan Legislasi Nasional DPR RI untuk dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional.

Rencananya, DPR RI akan menetapkan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, hari ini.

Selanjutnya, pemerintah akan langsung menyiapkan Surat Presiden (Surpres) yang ditujukan kepada Ketua DPR RI setelah RUU Cipta Lapangan Kerja dipastikan tercantum dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Dalam Surpres tersebut, Presiden akan menyertakan draft Naskah Akademik dan RUU Cipta Lapangan Kerja. " Sampai saat ini Surat Presiden tersebut belum disampaikan."
 
Kemenko Perekonomian juga memastikan ppemerintah akan selalu memperhatikan masukan dan pertimbangan dari masyarakat sampai dengan RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut disampaikan kepada Ketua DPR RI.
 
RUU Cipta Lapangan Kerja adalah terobosan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara perluasan lapangan kerja dan perlindungan pekerja, untuk menghasilkan investasi baru sehingga dapat menampung 9 juta calon pekerja demi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Maju.

3 dari 5 halaman

Tolak Omnibus Law, Buruh Kepung DPR

Dream - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin 20 Januari 2020.

Penolakannya juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya, Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. 

Dikutip dari Liputan6.com, Presiden KSPI sekaligus Presiden Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal, mengatakan, kaum buruh sebenarnya setuju dengan investasi. Tapi, kata dia, buruh akan menolak jika kesejahteraan dan masa depan mereka dikorbankan demi investasi.

 

 Tolak Omnibus Law, Buruh Kepung DPR © Dream



Said keberatan keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimun, menghilangkan pesangon membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), menghikangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

“ Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi,” kata dia di Jakarta.

Menurut World Economic Forum, tambah Said Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. " Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," kata Said.

4 dari 5 halaman

Investasi Asing

Sementara itu, Ketua Harian KSPI, Muhamad Rusdi, mengatakan, masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

" Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?" kata Rusdi.

Dia menyebut penerbitan PP 78 tahun 2015 bertujuan untuk menahan laju kenaikan upah minimum dan berdampak pada stagnan angka konsumsi rumah tangga.

Daya beli yang menurun, kata Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

" Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat," kata dia.

5 dari 5 halaman

Pembatasan Upah dan Pencabutan Subsidi Turunkan Daya Beli

Rusdi mengatakan pembatasan upah dan pencabutan subsidi menurunkan daya beli buruh formal dan informal. Kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat.

“ Kalau daya beli meningkat, konsumsi akan meningkat. Ketika konsumsi meningkat, hal itu akan berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Rusdi meminta negara berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil. Dikatakan bahwa negara tak boleh abai, apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha.

Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil rakyat agar berpihak kepada rakyat. Caranya dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia.


(Sumber: Liputan6.com/Septian Deny)

Video Kondisi Terkini WNI dari Wuhan di Natuna
Join Dream.co.id