Menag Sebut FPI Telah Buat Pernyataan Setia Pada Pancasila & NKRI

News | Rabu, 27 November 2019 18:00
Menag Sebut FPI Telah Buat Pernyataan Setia Pada Pancasila & NKRI

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Menkopolhukam masih menunggu syarat-syarat lebih lanjut.

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi menyatakan Front Pembela Islam (FPI) telah menyatakan akan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu membuat kementeriannya merekomendasi perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk organisasi masyarakat tersebut.

" Memang ada langkah maju, FPI itu telah membuat pernyataan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Fachrul di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu 27 November 2019.

Fachrul mengatakan, pernyataan yang ditandatangani di atas materai itu juga menerangkan bahwa FPI tidak akan melanggar hukum yang ada di Indonesia.

" Itu akan kami dalami untuk menentukan dalam waktu dekat," kata dia.

 

2 dari 6 halaman

Menkopolhukam Masih Pikir-Pikir

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, alasan pemerintah belum memperpanjang izin FPI karena masih menunggu syarat-syaratnya terpenuhi.

" Sehingga sampai saat ini masih sedang pertimbangan dan menunggu proses lebih lanjut syarat-syarat penerbitan surat tersebut," kata Mahfud.

Berdasarkan aturan yang ada, kata dia, negara tidak melarang warganya untuk berserikat dalam satu pendapat. Hanya saja, suatu perkumpulan tidak boleh dibentuk bertujuan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

" Untuk itu negara mengatur dengan undang-undang agar semua berjalan baik," ujar dia.

3 dari 6 halaman

Menag Akui Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengaku sudah memberikan rekomendasi surat keterangan terdaftar (SKT) untuk organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

" Oh, kalau rekomendasi dari kami kan sudah," ujar Fachrul di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Pernyataan Menag sekaligus menguatkan ucapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dilaporkan Liputan6.com Tito mengatakan telah menerima rekomendasi perpanjangan izin FPI dari Kementerian Agama (Kemenag).

" Ya, ada. Kami terima rekomendasi seperti itu," kata Tito.

Meski sudah ada rekomendasi dari Kemenag, Tito akan mengkaji lebih dalam mengenai perpanjangan izin ormas FPI.

" Ormas agar bisa jadi penggerak program untuk masyarakat, contoh Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, nah ini bisa merangkul teman-teman ormas untuk bergerak di bidang itu," ucap dia.

4 dari 6 halaman

Sempat Bantah Beri Izin

Dream - Sekjen Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis membantah telah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

" Rekomendasi itu yang miliki kewenangan Kemendagri," ujar Nur Kholis di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Kabar izin perpanjangan izin FPI tersebut muncul dari Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis. Dia mengatakan, organisasinya itu telah mendapat rekomendasi izin perpanjangan.

Ahmad mengatakan, rekomendasi itu telah dikeluarkan ketika Lukman Hakim Saifuddin masih menjabat sebagai Menteri Agama periode 2014-2019.

Sementara itu, Sekretaris Umum FPI, Munarman mengatakan, dengan rekomendasi itu FPI tidak perlu izin lagi dari Kemendagri.

" Nggak perlu ada izin (Pemerintah), Anda baca di undang-undang, kita sudah punya rekomendasi dari Kemenag sudah di tangan kita," kata Munarman.

Seperti diketahui, izin FPI sebagai ormas dalam Surat Keterangan Terdaftar atau SKT nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 sudah tidak berlaku sejak 20 Juni 2019.

5 dari 6 halaman

Soal FPI, Menhan: Jika Tak Sesuai Pancasila, Jangan di Indonesia

Dream - Pemerintah tengah mengkaji perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat di Indonesia. Belum ada keputusan untuk memperpanjang atau tidak izin tersebut.

Menurut Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, organisasi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila tidak pantas beroperasi di Indonesia.

" Saya rasa yang sudah disampaikan presiden sudah jelas. Kalau siapa pun yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, enggak usah di sini. Ini negara Pancasila kok, cari aja tempat yang enggak ada Pancasilanya," ujar Ryamizard dikutip dari laman , Senin 29 Juli 2019.

Pensiunan Jenderal TNI ini menambahkan, setiap aturan atau undang-undang yang ada di Indonesia merujuk pada Pancasila. " Undang-undang semua dibuat berdasarkan Pancasila, digunakan sebagai pemersatu, pandangan hidup, ideologi negara," ucap dia.

Riyamizard menegaskan, apabila ada individu atau kelompok yang ingin merusak Pancasila, menjadi musuh bangsa. " Pancasila itu adalah perekat. Kalau lemnya dicopot, enggak bersatu lagi, bangsa ini ya pecah," kata dia.

(Sumber: )

6 dari 6 halaman

Alasan Pemerintah Belum Putuskan Nasib Izin Organisasi FPI

Dream - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengatakan, pemerintah belum memutuskan akan menolak atau memperpanjang izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Izin organisasi itu masih dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

" Organisasi ini kan sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini kan belum diputuskan ya izin itu dilanjutkan, diteruskan, diberikan atau tidak," ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.

Menurut Wiranto,  pemerintah akan mengevaluasi aktivitas yang selama ini pernah dilakukan FPI. Setelah itu, pemerintah akan memutuskan untuk memperpanjang izinnya atau tidak.

" Kenapa kita belum memberikan, karena kita masih mendalami apa dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada, organisasinya, track record-nya juga sedang disusun, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak," ucap dia.

Mantan Panglima ABRI itu meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan izin tersebut. Dia juga mengimbau masyarakat, tidak membuat opini liar.

" Masyarakat harus sabar bagaimana nanti hasilnya, jadi jangan sampai masyarakat terjebak. Tentunya (pemerintah) bertindak hukum-hukum tentang keormasan, yang nanti mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan keputusan itu," kata dia.

Terkait
Cara Samuel Rizal Terapkan Hidup Sehat Pada Anak
Join Dream.co.id