Camkan! Ini Ketentuan Protokol Kesehatan Penumpang Pesawat dan Kapal

News | Jumat, 3 Juli 2020 18:00
Camkan! Ini Ketentuan Protokol Kesehatan Penumpang Pesawat dan Kapal

Reporter : Razdkanya Ramadhanty

Kemenkes mengeluarkan protokol pengawasan kesehatan untuk perjalanan dalam negeri di bandara udara dan pelabuhan.

Dream - Ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus bertindak cepat salah satunya dengan memberlakukan masa adaptasi kehidupan baru (AKB). Pengetatan embatasan aktivitas yang mulai dikurangi membuat mobilitas masyarakat semakin tinggi.

Mengatasi penyebaran virus corona di tengah masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan protokol pengawasan kesehatan untuk perjalanan dalam negeri di bandara udara dan pelabuhan.

Aturan tersebut tertuang dala surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandara Udara dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pengawasan akan dilakukan oleh dinas kesehatan daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

" Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 dalam perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan, yang mana berisiko tinggi terjadi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi," kata Menkes Terawan Agus Putranto di Jakarta, Jumat 3 Juli 2020.

2 dari 7 halaman

Ini Aturan Bepergian Pakai Pesawat

Dalam pelaksanaanya, Menkes mengingatkan seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing di wilayah bandar udara dan pelabuhan, untuk memastikan hal berikut:

1. Seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun umum dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu sama lain (physical distancing), menggunakan pelindung mata/wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

2.Para penumpang dan awak alat angkut yang melaksanakan perjalanan dalam negeri harus memiliki :

a. Surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negative yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemerikasaan rapid test antigen/antibody nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan diterbitkan; danb. Kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card (HAC)

3. Surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan rapid test penumpang dan awak alat angkut yang melakukan perjalanan dalam negeri diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

4. Jika dinas kesehatan kabupaten/kota belum menetapkan pelayanan kesehatan yang bisa menerbitkan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan surat keterangan pemeriksaan rapid test, maka kedua test tersebut dapat dilakukan di :

a. rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu atau laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

b. rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang melaksanakan pelayanan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV); atau

c. rumah sakit/laboratorium lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

3 dari 7 halaman

Kartu Kewaspadaan Kesehatan

5. Kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) diperoleh dengan mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) melalui Google Play/ App Store atau dengan mengakses melalui inahac.kemkes.go.id, dan diisi pada saat keberangkatan baik secara elektronik maupun nonelektronik.

6. Pada saat pembelian tiket pesawat dan/atau kapal, penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif kepada pihak maskapai/operator pelayaran/agen perjalanan secara elektronik maupun non elektronik, dan telah mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) serta telah mengisinya.

7. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan melakukan kegiatan:

a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut;

b. validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas; dan

c. memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.

8. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan kedatangan melakukan kegiatan:

a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut; dan

b. verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) elektronik maupun non elektronik yang dibawa oleh penumpang.

9. Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC).

" Dengan dilaksanakannya Protokol Pengawasan ini dengan ketat dan disiplin, kita dapat mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari penularan COVID-19," ucapnya.

(Sah, Sumber: Liputan6.com

 

4 dari 7 halaman

Buka-Bukaan Anggaran Kemenkes yang Buat Jokowi Marah

Dream - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengaku pihaknya telah memanggil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk meminta klarifikasi terkait informasi rendahnya penyerapan anggaran kementeriannya.

Persoalan anggaran Kementerian Kesehatan menjadi sorotan masyarakat setelah presiden mengungkapkan kekesalannya dengan rendahnya realisasi penyerapan anggaran dalam penanganan Covid-19. 

Presiden Joko Widodo bahkan menyebut anggaran Kemenkes yang sudah terserap baru mencapai 1 persen.  

5 dari 7 halaman

Menurut Saleh, informasi yang disampaikan di publik tersebut berbeda dengan laporan yang dipaparkan di Komisi IX DPR.

Wakil ketua fraksi PAN itu menyatakan, anggaran Kemenkes awalnya mencapai Rp 57,3 triliun. Setelah diakukan penyesuaian dan tambahan anggaran untuk peserta BPJS JKN, anggaran Kemenkes bertambah menjadi Rp 76,5 triliun.

“ Dalam paparan yang disampaikan kepada kami, serapan anggaran Kemenkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen,” katanya.

6 dari 7 halaman

Selain anggaran yang disebutkan di atas, lanjut Saleh, Kemenkes juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan covid-19.

Dari anggaran yang disebut mencapai Rp75 triliun, sampai sejauh ini yang sudah disetujui Kementerian Keuangan baru Rp 25,7 triliun.

Dengan berbagai tambahan program tersebut, alokasi akhir anggaran Kemenkes sepanjang tahun 2020 dilaporkan mencapai Rp 102,2 triliun.

Khusus untuk anggaran penanganan Covid-19, Saleh mengungkapkan realisasi yang sudah dipakai baru mencapai Rp345 miliar. Sisanya, masih dalam proses revisi Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Bahkan ada yang masih proses pembahasan.

" Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada kementerian kesehatan? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur,” ucapnya.

7 dari 7 halaman

Saleh menilai, menteri kesehatan sepantasnya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab, anggaran penanganan covid-19 yang ada jauh dari yang diusulkan oleh kemenkes. Selain itu, proses realisasinya juga sangat lambat. Lambatnya realisasi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung bagi masyarakat. Sebab, penyebaran Covid-19 sampai saat ini masih tinggi.

“ Menkes perlu juga melaporkan hal ini kepada presiden secara langsung. Dengan begitu, presiden bisa mendapatkan informasi yang berimbang dari berbagai kementerian yang ada,” tandasnya.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

 

Terkait
Join Dream.co.id