Corona Mengganas, Bu Risma Perketat Akses Masuk Surabaya

News | Kamis, 16 Juli 2020 09:05
Corona Mengganas, Bu Risma Perketat Akses Masuk Surabaya

Reporter : Razdkanya Ramadhanty

Wali Kota Risma juga telah melakukan beberapa perubahan penting dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang telah diterbitkannya. Hal ini tertuang pada Perwali nomor 33 Tahun 2020.

Dream - Sebagai upaya penurunan angka pasien positif Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Hal ini juga dilakukan Pemkot Surabaya yang tiap harinya mengingatkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan anjuran pemerintah.

Bahkan beberapa hari ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, rela blusukan kepemukiman warga dan menyusuri pasar tradisional, untuk mengingatkan warganya bahwa Virus Corona ini masih ada disekitar kita serta berbahaya.

Untuk mempertegas kebijakan-kebijakan sebelumnya, Wali Kota Risma juga telah melakukan beberapa perubahan penting dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang telah diterbitkannya. Hal ini tertuang pada Perwali nomor 33 Tahun 2020.

2 dari 5 halaman

Irvan Widyanto, selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya memaparkan, bahwa ada beberapa poin yang ditambahkan dan diubah dalam Perwali baru.

Beberapa point penambahan yang mencolok diantaranya adalah pedoman tatanan new normal di tempat kerja untuk karyawan atau pekerja yang berasal dari luar kota.

Berdasarkan pada Perwali Nomor 33 Tahun 2020, semua orang yang akan memasuki Kota Surabaya harus membekali dirinya dengan surat pemeriksaan kesehatan.

Surat pemeriksaan kesehatan yang dimaksud adalah Surat Rapid Test dan SWAB test dengan hasil Non Reaktif atau Negatif Covid-19.

Aturan ini tertuang dalam Perwali Nomor 33 Tahun 2020 Dalam Pasal 1, ayat 2 di Huruf F. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test dengan hasil non reaktif atau swab dengan hasil negatif yang dikeluarkan dokter rumah sakit / puskesmas bagi pekerjayang berasal dari luar Daerah yang berlaku 14 (empat belas) hari pada saat pemeriksaan.

3 dari 5 halaman

Maksud daripada aturan itu adalah bahwa pekerja asal luar kota yang berkantor di Kota Surabaya, wajib menunjukkan Surat Rapid test atau SWAB test dari Puskesmas atau rumah sakit tempat pekerja tersebut tinggal.

Selain itu Perubahan juga tampak pada Pasal 15, ayat (3), huruf k tentang pedoman tatanan normal baru pada aktivitas di rumah makan/restoran/warung/kafe/usaha sejenis.

Ketentuan yang sama (wajib menunjukkan rapid test non reaktif atau swab tes negatif) juga berlaku bagi semua karyawan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan sertabagi pemilik gerai atau stan. Lalu karyawan hotel dan apartemen.

4 dari 5 halaman

Perwali Nomor 33 Tahun 2020 ini juga mengatur mengenai pergerakan orang maupun barang dalam menggunakan moda transportasi.

Pada pasal 15 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang akan melakukan perjalanan masuk ke Kota surabaya harus mematuhi syarat sebagai berikut :

1. Wajib menunjukkan kartu identitas diri

2. Wajib menunjukkan hasil pemeriksaan dari

3. Rapid Test dengan hasil Non Reaktif atau SWAB dengan hasil Negatif yang telah dikeluarkan oleh dokter RS / Puskesmas bagi pekerja yang asalnya dari luar daerah. Surat ini berlaku 14 hari pada saat pemeriksaan.

4. Surat Rapid test atau SWAB atau surat keterangan bebas gejala ini dikecualikan bagi orang yang ber KTP Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik).

5 dari 5 halaman

Dalam Perwali yang baru ini juga ada penambahan aturan mengenai jam malam yang diterapkan di Kota Surabaya.

Aturan ini ada dipasal 25A yang berbunyi, Pembatasan aktifitas untuk diluar rumah mulai Pukul 22.00 WIB. Namun pembatasan ini dikecualikan bagi kegiatan SPBU, Pasar, (Stasiun, Pelabuhan, Terminal), jasa Pengangkutan barang, Minimarket dan kebutuhan kesehatan seperti Aporik, Rumah Sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya.

Bagi pelanggar aturan Perwali ini, Sanksinya antara lain :

1. Teguran lisan dan Teguran tertulis

2. Penyitaan KTP

3. Pembubaran kerumunan

4. Penutupan lokasi kegiatan sementara

5. Pencabutan izin

6. Paksaan pemerintah, seperti push up, joget, memberikan makan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OTGJ) di Liponsos.

(Sumber: Kabar Surabaya)

Join Dream.co.id