Menteri Mahfud Tegaskan Rizieq Shihab Tak Pernah Lapor Soal Pencekalan

News | Rabu, 27 November 2019 19:00
Menteri Mahfud Tegaskan Rizieq Shihab Tak Pernah Lapor Soal Pencekalan

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

"Nah, kalau ini tidak melapor lalu kita turun tangan nanti malah kita yang salah,"

Dream - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keagamaan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan, saat ini kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri masih mencari bukti pencekalan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

" Itu ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia," ujar Mahfud di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Selama ini, kata Mahfud, Rizieq tidak pernah melaporkan masalah yang dialaminya ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi.

" Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya, kita mendengarnya dari YouTube dari medsos, kalau tidak melapor bagaimana kita mau bertindak," kata dia.

Mahfud mengatakan, tanpa ada laporan terlebih dahulu, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan tindakan.

" Nah, kalau ini tidak melapor lalu kita turun tangan nanti malah kita yang salah," ucap dia.

2 dari 7 halaman

Rizieq Diminta Selesaikan Urusan dengan Saudi

Mahfud mengatakan, KJRI selama ini selalu melayani warga Indonesia yang membuat laporan apabila terjadi masalah yang dialaminya.

" Kedubes Indonesia dan Konjen di Jeddah itu kalau ada orang tabrakan saja kalau melapor dibantu, mau minta pulang, dipulangkan, sakit dibawa ke rumah sakit," ucap dia.

Mahfud meminta Rizieq menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Kerajaan Arab Saudi mengenai masalah pencekalan yang selama ini diklaimnya.

" Kalau Habib Rizieq punya masalah dengan Arab Saudi, ya monggo silakan. Nanti kalau memang secara formal diperlukan pemerintah turun tangan, sesudah beliau kontak masalah di Arab Saudi tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan," kata dia.

3 dari 7 halaman

Moeldoko: `Pak Rizieq Mau Pulang? Pulang Saja`

Dream - Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membuka komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Arab Saudi. Komunikasi itu untuk mencari tahu masalah pencekalan terhadapnya.

" Saya pikir begitu, lebih bagus lagi membuka komunikasi dengan kedutaan," ujar Moeldoko, Selasa, 26 November 2019.

Dilaporkan Liputan6.com, Moeldoko mengatakan, KBRI akan turun tangan seandainya Rizieq berkomunikasi dengan baik. Dia juga yakin, KBRI membuka peluang Rizieq pulang ke Tanah Air.

" Sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri, karena itu bagian dari tugas," kata dia.

Moeldoko enggan menanggapai kabar adanya negosiasi antar-otoritas tinggi Arab Saudi dan Indonesia untuk memulangkan Rizieq Shihab. Dia justru mempertanyakan masalah apa sebenarnya yang terjadi pada Rizieq.

" Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi. Kalau menurut saya sih, apa yang dinegosiasikan? Wong secara, tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang saja, kan begitu," ujar dia.

Moeldoko menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah mempersulit Rizieq untuk kembali ke Tanah Air. Pernyataan ini sekaligus membantah tuduhan bahwa pemerintah meminta Arab Saudi mencekal Rizieq.

" Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, kalau merasa tercekal ya silakan saja," kata dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com)

4 dari 7 halaman

Bantah Pencekalan, Dirjen Imigrasi Ungkap Masa Berlaku Paspor Habib Rizieq

Dream - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie membantah pemerintah Indonesia telah mengajukan pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab untuk keluar dari Arab Saudi.

" Kepada Habib Rizieq Shihab, Kemenkumham, Ditjen Imigrasi belum pernah menolak atau menyangkal Habib Rizieq Shihab ke Indonesia," ujar Ronny di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Ronny mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pemerintah diharuskan membantu warganya apabila ada masalah di luar negeri.

" Undang-undang ini menganut HAM internasional pasal 14 dinyatakan, pemerintah Indonesia tidak berewenang untuk menolak menangkal WNI untuk kembali ke Indonesia, setelah bepergian ke luar negeri," ucap dia.

Mengutip pasal 98 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Ronny kembali menegaskan Ditjen Imigrasi hanya diperbolehkan untuk mencekal warga negara asing yang ada di Indonesia untuk keluar.

" Atas permintaan aparat penegak hukum karena ada kasus yang ditangani atau berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian," ujar dia.

Lebih lanjut, kata dia, terkait dokumen yang ada di Indonesia, Ditjen Imigrasi mengonfirmasi masa berlaku paspor Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) masih panjang.

" Paspor Rizieq Shihab dikeluarkan oleh Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat dan berlaku sampai 25 Februari 2021," kata dia.

5 dari 7 halaman

Kemenag Bantah Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI

Dream - Sekjen Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis membantah telah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

" Rekomendasi itu yang miliki kewenangan Kemendagri," ujar Nur Kholis di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Kabar izin perpanjangan izin FPI tersebut muncul dari Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis. Dia mengatakan, organisasinya itu telah mendapat rekomendasi izin perpanjangan.

Ahmad mengatakan, rekomendasi itu telah dikeluarkan ketika Lukman Hakim Saifuddin masih menjabat sebagai Menteri Agama periode 2014-2019.

Sementara itu, Sekretaris Umum FPI, Munarman mengatakan, dengan rekomendasi itu FPI tidak perlu izin lagi dari Kemendagri.

" Nggak perlu ada izin (Pemerintah), Anda baca di undang-undang, kita sudah punya rekomendasi dari Kemenag sudah di tangan kita," kata Munarman.

Seperti diketahui, izin FPI sebagai ormas dalam Surat Keterangan Terdaftar atau SKT nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 sudah tidak berlaku sejak 20 Juni 2019.

6 dari 7 halaman

FPI Tuntut Pemerintah Penuhi Hak Asasi Habieb Rizieq

Dream - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Sobri Lubis menegaskan pemerintah telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena tidak mengizinkan Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia.

" Setiap warga negara harus mendapat perlindungan, kalau Habib Rizieq sebagai tokoh bangsa tidak mendapat perlindungan, apalagi rakyat biasa," ujar Ahmad di Markas FPI, Petamburan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

 Tiga kali usaha Rizieq Shihab keluar Arab Saudi gagal© Istimewa

Tiga kali usaha Rizieq Shihab keluar Arab Saudi gagal

Meski demikian, Ahmad menekankan, FPI tak menuntut pemerintah untuk memulangkan Rizieq ataupun membayarkan dendanya.

" Kami hanya menuntut hak asasi manusia habib Rizieq dipenuhi," ucap dia.

7 dari 7 halaman

Pemerintah Tidak Acuh?

 Visa Rizieq Shihab© Istimewa

Visa Rizieq Shihab

Menurutnya, pemerintah saat ini abai dengan kewajibannya untuk menolong warga negara yang mengalami kesulitan di luar negeri.

" Di sini bisa dilihat, sikap (pemerintah) diam, (tidak) acuh terhadap status Habib Rizieq ini," kata dia.

Menantu Habib Rizieq, Habib Hanif Alatas menyebut alasan mertuanya tidak dapat kembali ke Indonesia karena alasan dicekal.

Bahkan, kata dia, pencekalan oleh Imigrasi Arab Saudi itu dilakukan atas permintaan Pemerintah Indonesia.

" Berdasarkan keterangan dari beliau (Habib Rizieq) begitu. Ada pihak-pihak dari negeri anda untuk dicekal," kata Hanif.

Join Dream.co.id