Dream - Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mulai menunjukkan hasil. Laporan kekerasan seksual di kampus mengalami peningkatan karena para korban akhirnya mau bicara.

"Yang selama ini tidak berani melapor, tapi setelah ada Permendikbud, itu semakin meningkat," ujar Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Maria Ulfah Anshor.

Peningkatan jumlah laporan tersebut, kata Maria, mengungkap secara jelas kekerasan seksual di kampus adalah fenomena gunung es.

Meski begitu, dia menyatakan Komnas Perempuan belum memiliki data pasti mengenai jumlah peningkatan laporan setelah berlakunya Permendikbud tersebut.

Semakin Jelas Bukan Legalkan Perzinaan

Maria juga mengungkapkan Permendikbud PPKS telah mendorong para korban untuk berani bersuara. Hal ini semakin menunjukkan aturan tersebut tidak untuk melindungi perilaku perzinaan yang sempat menjadi polemik.

"Ini menjadi fakta bahwa perdebatan terkait substansi yang ada di Permendikbud 30/2021 itu untuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus adalah nyata, bukan melegalkan perzinaan dan lain-lain itu," tegas dia.

Selain itu, Maria memandang Permendikbud PPKS dapat menjadi jembatan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi Permendikbud dapat menjadi gambaran mengenai tanggapan masyarakat jika RUU TPKS disahkan menjadi UU.

"Yang melatarbelakangi kenapa RUU TPKS ini menjadi urgen karena korban tidak mendapatkan hak keadilan, kebenaran, dan pemulihan," ucap dia, dikutip dari Merdeka.com.

Jokowi: Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Seksual Sudah Mendesak

Dream - Presiden Joko Widodo meminta Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan menjadi Undang-undang. Dia menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu mendapat perhatian serius.

"Utamanya kekerasan seksual pada perempuan mendesak harus segera ditangani," ujar Jokowi, melalui video disiarkan Sekretariat Presiden.

Jokowi memantau perkembangan proses pembahasan RUU TPKS. Menurut dia, sejak disusun pada 2016 sampai sekarang, draf RUU tersebut masih berproses di DPR.

"Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan tentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini agar ada langkah-langkah percepatan," kata Jokowi.

Dorong Pengesahan RUU TPKS

Jokowi juga telah meminta gugus tugas Pemerintah menangani RUU ini segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah. Dengan begitu, proses pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPR bisa berjalan lebih cepat.

"Masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual," ucap Jokowi.

Dia pun berharap RUU TPKS dapat segera disahkan. "Sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekesaran seksual di Tanah Air," tegas Jokowi.

Menag Segera Terbitkan Edaran Dukung Permendikbudristek Hapus Kekerasan Seksual

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan dukungan terhadap terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penananganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi.

Agar peraturan tersebut dapat berlaku ke kampus agama naungan Kemenag, pihaknya segera menerbitkan Surat Edaran ditujukan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

"Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri, karenanya kami segera mengeluarkan Surat Edaran untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN," ujar Gus Yaqut.

Gus Yaqut sepakat dengan semangat Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Menurut dia, kekerasan seksual bisa menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan dari pendidikan nasional.

"Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus," kata dia.

Diharapkan Korban Bersuara

Gus Yaqut juga menekankan kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek sangat baik dan tepat. Dia berharap dengan kebijakan tersebut, kekerasan seksual dapat ditekan.

"Dengan kebijakan ini kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbudristek untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan tersebut ditandatangani Nadiem pada 31 Agustus 2021, dikutip dari Kemenag.