Komisioner HAM PBB: Harusnya Tak Ada Kekerasan di Papua

News | Kamis, 5 September 2019 07:00
Komisioner HAM PBB: Harusnya Tak Ada Kekerasan di Papua

Reporter : Maulana Kautsar

Membatasi akses internet bertentangan dengan kebebasan berekspresi.

Dream - Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, mengaku sangat terganggu dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat selama dua pekan terakhir.

" Terutama kematian beberapa demonstran dan personel pasukan keamanan," kata Bachelet, dalam keterangan resminya, Rabu 4 September 2019.

Bachelet mengatakan, tren ini telah kekerasan di Papua dan Papua Barat telah diobservasi sejak Desember 2018. " Seharusnya tidak ada tempat untuk aksi kekerasan di Indonesia, sebuah negara demokratis dan beragam," tambah dia.

Bachelet mendesak pemerintah berdialog dengan warga Papua dan Papua Barat. Dia juga berharap, pemerintah mendengar aspirasi warga Papua dan Papua Barat. Misalnya, mengembalikan layanan internet dan menahan diri dari tindakan yang menggunakan kekerasan.

" Membatasi akses internet dan komunikasi bertentangan dengan kebebasan ekspresi dan memperburuk ketegangan," ujar dia.

2 dari 6 halaman

Pemerintah Kembalikan Akses Internet

Pemerintah memulihkan jaringan internet di Papua. Hingga kini, akses internet di beberapa wilayah sudah bisa dibuka.

" Ada beberapa kabupaten yang sudah dipulihkan kembali, dan ada beberapa kabupaten yg memang harus dievaluasi lagi secara komprehensif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, dikutip dari .

Menurut Dedi, Kemenkominfo akan menginformasikan wilayah-wilayah mana saja yang akan dibuka blokiran internetnya lebih dulu.
Pertimbangan membuka akses internet ini telah direkomendasi dari TNI-Polri serta melihat situasi keamanan di Papua.

" Dari 19 Kabupaten di Papua, sebagian besar sudah mulai diaktifkan kembali, hanya sedikit saja yang perlu di evaluasi," kata dia.

3 dari 6 halaman

Update Papua: Kapolri dan Panglima TNI Pindah Kantor dan Akses WNA Dibatasi

Dream - Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto akan tinggal selama enam hari di Papua. Kehadiran dua petinggi Polri dan TNI itu untuk memantau perkembangan kondisi di Papua dan Papua Barat yang sempat dilanda aksi demontrasi massal. 

Rencananya, Kapolri dan Panglima TNI akan mulai berkantor di Papua mulai 4-10 September 2019. 

Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal mengatakan Kapolri dan Panglima TNI akan terbang menuju Papua dan Papua Barat untuk berdialog dengan tokoh masyarakat di sana. Rencananya, Kapolri dan Panglima TNI berkantor di Papua hingga kondisi dianggap stabil dan aman.

" Insya Allah 4-10 hari di situ, tergantung situasi dan kondisi Papua dan seluruh wilayah Indonesia, karena tanggungjawab Kapolri dan Panglima TNI," ujar.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah Indonesia akan membatasi akses warga asing ke wilayah Papua dan Papua Barat.

" Jadi kemarin pada saat rapat dengan menteri luar negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," kata Wiranto, Senin, 2 September 2019.

Dia mengatakan, orang asing tak akan mudah masuk Papua dan Papua Barat. Dia menyebut akan menyaring terlebih dahulu warga asing yang akan ke dua wilayah itu.

" Ada filter-filter yang kita lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan," ujar dia.

Wiranto mengatakan, pembatasan akses merupakan hak Indonesia. Dia meminta negara lain untuk menghormati kebijakan pembatasan.

(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya)

4 dari 6 halaman

Penipu Demonstran Papua Diburu

Dream - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto, mengatakan, polisi sedang mendalami dugaan penipuan terhadap masyarakat Papua yang turut serta dalam demonstrasi.

" Info tersebut sedang didalami oleh polisi dari pengembangan 28 orang yang ditahan," kata Eko, dikutip dari Liputan6.com, Senin 2 September 2019.

Menurut Eko, 300 orang para peserta demonstrasi mengaku merasa tertipu dengan ajakan berdemo. Banyak peserta aksi mengatakan, ajakan demonstrasi memanfaatkan isu rasisme di Papua.

" Selama tiga hari mereka bersembunyi di wilayah sekitar Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan, mereka tidak berani kembali ke daerah Abepura dan Waena," ujar dia.

Para peserta demonstrasi berjanji tak lagi ikut aksi demo karena takut mendapat aksi balasan dari masyarakat yang telah menjadi korban aksi penjarahan dan pembakaran.

Aksi demo berujung rusuh memang menimbulkan kerusakan dan kerugian material di sepanjang jalan Waena-Jayapura.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya

5 dari 6 halaman

Wiranto: Tuntutan Warga Papua Sebenarnya Sudah Terpenuhi

Dream - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut tuntutan rakyat Papua sebetulnya sudah dipenuhi.

Dia menyontohkan, proses hukum terhadap lima anggota militer sudah dilakukan.

" Termasuk Danramil dan Babinsa, masuk ke tahap selanjutnya. Sedangkan tiga lainnya jadi saksi," kata Wiranto, dilaporkan Liputan6.com, Jumat, 30 Agustus 2019.

Kasus itu, kata mantan Panglima ABRI ini, sudah ditangani Polda Jawa Timur. Para pelaku disangkakan melanggar UU ITE dan penghasutan.

Wiranto mengatakan, telah mencari solusi untuk meredam kerusuhan di berbagai wilaya di Papua. Wiranto mengaku menyesal terjadi ucapan yang tak bertanggung jawab.

" Sehingga terjadi demonstrasi, lalu ditunggangi orang tak bertanggung jawab sehingga anarkis," ujar dia.

6 dari 6 halaman

Freddy Numberi Angkat Bicara

Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI (Purn), Freddy Numberi meminta masyarakat Papua kembali beraktivitas seperti sedia kala dan menghentikan tindakan anarkis.

" Kita sesalkan kejadian di Papua. Saya imbau, kembalikanlah, kembali tenang, percayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya dengan baik," kata Freddy.

Tokoh dari Papua ini menambahkan, jika kondisi ini terus terjadi di Papua, akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab itu, masalah ini hendaknya dapat diselesaikan dengan cara dialog.

" Jangan karena masalah kecil kita terpicu, ini sangat menyakitkan, sangat sedih. Kita hadapi dengan tenang, kita harus cari solusi bersama-sama," ucap dia.

Sumber: Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro

Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone
Join Dream.co.id