Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kembali Tersandung Kasus Korupsi, Apa Prestasi Kemenag?

Kembali Tersandung Kasus Korupsi, Apa Prestasi Kemenag? Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Bersama Warga (Foto: Kemenag.go.id)

Dream - Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyeret dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Sehari berselang, dua pejabat Kemenag itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Kemenag pun menjadi sorotan publik. Kasus ini seolah mengulang kasus korupsi beberapa tahun sebelumnya.

Dua Menteri Agama sebelumnya juga tersandung kasus dugaan korupsi. Keduanya yakni Said Agil Husin Al Munawar dan Suryadharma Ali. 

Benarkah korupsi baru-baru ini menunjukkan kinerja buruk di di kementerian bermotto `Ikhlas Beramal` ini?

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki menjelaskan, dalam rentang 2014 hingga 2019 masa kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS), Kemenag justru banyak prestasi dan apresiasi.

Prestasi dan apresiasi itu tidak hanya dirasakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag, tapi juga diberikan oleh pihak luar. Berikut diantara apresiasi yang diberikan ke Kemenag.

 

 

Opini WTP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama 2014 (LKKA) misalnya, pada tahun pertama kepemimpinan LHS adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Perbaikan tata kelola keuangan terus dilakukan hingga opini ini merangkak membaik.

“LKKA Kemenag tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini berhasil dipertahankan pada LKKA tahun 2017. Ini tentu indikasi adanya perbaikan,” kata Mastuki di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.

“LKKA Kemenag tahun 2018 masih dalam pemeriksaan BPK. Kami berharap tetap mendapat opini yang sama, WTP,” sambungnya.

Kinerja Kemenag

Kinerja Kemenag

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) di Kemenag juga diklaim Mastuki mengalami perbaikan. Ini bisa dilihat dari indeks penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Pada 2014, indeks RB Kemenag baru 54,83 atau masuk kategori “CC”, perlahan angkanya naik menjadi 62,28 atau “B” (pada 2015), 69,14 atau “B” (pada 2016), 73,27 atau “BB” (pada 2017), dan 74,02 atau “BB” ( pada 2018)


“Ada kenaikan cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 62,28 menjadi 74,02 atau dari “CC” menjadi “BB”. Proses perbaikan terus dilakukan, semoga tahun depan kami sudah masuk kategori “A”,” ujar Mastuki.

 

 

Penilaian SAKIP

Peningkatan juga terjadi pada akuntabilitas kinerja ASN Kementerian Agama. Peningkatan ini bisa dilihat dari kenaikan grafik penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga dilakukan oleh Kemen PANRB.

Jika pada 2014, SAKIP Kemenag masih dalam kategori “CC” dengan nilai 60,53, kategori dan nilai tersebut terus naik. Pada 2015, SAKIP Kemenag sudah “B” dengan 62,01.

Dua tahun berikutnya, capaian ini juga naik menjadi 68,17 (B), dan 70,02 (BB). 

“Tahun ini, nilai SAKIP kita kembali naik menjadi 70,12 atau BB. Target kami, tahun depan sudah “A”,” tegasnya.

Peningkatan Indeks Penilaian Ibadah Haji

Indeks Kepuasan Jemaah Haji

Capaian kinerja Kementerian Agama dalam empat tahun terakhir juga sangat nampak dari penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Penilaian itu tercermin dalam Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada 2014, atau tahun pertama Menag Lukman Hakim Saifuddin menjadi Amirul Hajj pada penyelenggaraan ibadah haji, IKJHI hasil survei BPS mencapai 81,52. Indeks kepuasan ini terus naik menjadi 82,67 (2015), 83,83 (2016), dan 84,85 (2017). Semuanya dalam kategori memuaskan.

“Puncaknya, survei BPS tentang Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, mencapai 85,23 pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 sehingga masuk kategori sangat memuaskan,” ucap dia.

“Ini pertama kali dalam sembilan kali sejarah survei kepuasan yang dilakukan oleh BPS sejak tahun 2010,” lanjutnya.

Mastuki menambahkan, keempat indikator ini menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja di Kementerian Agama berjalan on the track dan berkesinambungan.

“Reformasi birokrasi di Kemenag memang belum selesai. Masih ada beberapa bolong yang harus ditambal. Rumah bocor memang harus ditambal dan diperbaiki, tapi tak perlu diluluhlantakkan,” kata dia. (ism)

ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP