Kemenkes Tetapkan Sinovac Hanya Untuk Vaksinasi Primer Anak 6-11 Tahun

News | Rabu, 19 Januari 2022 16:00

Reporter : Ahmad Baiquni

Vaksin Sinovac juga jadi dosis kedua usia 12 tahun ke atas.

Dream - Kementerian Kesehatan menerbitkan ketentuan baru penggunaan vaksin Sinovac. Ketentuan baru ini menetapkan Sinovac hanya digunakan untuk vaksinasi Covid-19 primer pada anak usia 6-11 tahun.

Ketentuan baru ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SR.02.06/II/266/2021 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Anak Usia 6-11 Tahun dan Penggunaan Vaksin Covid-19 Sinovac.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu.

" Bersama ini juga kami sampaikan bahwa vaksin Covid-19 jenis Sinovac hanya diperuntukan bagi pelaksanaan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun," demikian bunyi ketentuan tersebut.

 

Kemenkes Tetapkan Sinovac Hanya Untuk Vaksinasi Primer Anak 6-11 Tahun
Ilustrasi
2 dari 5 halaman

Usai Selain 6-11 Tahun Tak Boleh Pakai Sinovac

Selain itu, Sinovac juga dipakai sebagai pelengkap vaksinasi untuk anak usia 12 tahun ke atas. Tepatnya sebagai dosis kedua.

" Sehingga pemberian dosis pertama vaksinasi primer di luar usia anak tidak diperbolehkan menggunakan vaksin Sinovac," lanjut ketentuan tersebut.

Awal 2022 Pemerintah mulai menjalankan vaksinasi untuk anak. Seluruh anak usia 6-11 tahun mendapatkan vaksinasi dengan vaksin Sinovac sesuai rekomendasi para pakar.

Vaksinasi dilakukan bersamaan dengan upaya akselerasi capaian vaksinasi terhadap masyarakat umum, lanjut usia, serta kelompok rentan, dikutip dari Covid19.go.id.

3 dari 5 halaman

Jokowi: Vaksinasi Indonesia Posisi Keempat di Dunia

Dream - Capaian vaksinasi Indonesia saat ini cukup banyak. Bahkan, Indonesia kini menduduki peringkat keempat negara dengan capaian vaksinasi terbanyak di dunia.

" Kita ini vaksinasi nomor 4 di dunia setelah China, Brasil, Amerika, kemudian Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo, saat berpidato dalam Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, disiarkan Sekretariat Presiden.

Jokowi mengapresiasi TNI-Polri yang telah bekerja keras turut mewujudkan agar vaksinasi bisa mencapai target. Hingga saat ini, sudah 297,5 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat.

" Vaksinasi 297.500.000 dosis itu angka yang tidak kecil," kata Jokowi.

4 dari 5 halaman

Untuk sebarannya, kata Jokowi, sebanyak 30 provinsi telah mencapai target vaksinasi di atas 70 persen. Salah satunya adalah Jawa Barat.

" Tadi Pak Gubernur bisik-bisik ke saya, Pak, Jawa Barat sudah 83 persen," kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meneraangkan untuk mencapai angka 297,5 juta dosis bukanlah hal mudah. Butuh perjuangan untuk mendistribusikan vaksin hingga pelosok.

" Menyuntikan 297 juta kali, ke 17 ribu pulau, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, bukan barang yang mudah, ada yang harus naik perahu, ada yang ke gunung menggunakan sepeda motor, bukan barang yang mudah," kata Jokowi.

 

5 dari 5 halaman

Larang Sekolah Terbitkan Surat Kesediaan Vaksinasi Ditandatangani Orangtua

Jokowi melarang sekolah menerbitkan surat pernyataan kesediaan vaksinasi dengan membubuhkan tanda tangan orangtua. Larangan ini diambil Jokowi lantaran ada keluhan sejumlah orangtua yang dipaksa menandatangani surat berisi pernyataan sekolah tidak bertanggung jawab atas kondisi usai vaksinasi.

" Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orangtua/wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo.

Abraham mengatakan Jokowi mendapat laporan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengenai keluhan orangtua terkait surat kesediaan tersebut. Para orangtua menilai surat tersebut sebagai paksaan.

" KSP menerima keluhan itu, intinya masyarakat menilai surat pernyataan yang diberikan sekolah bentuk pemaksaan," kata dia.

Lebih lanjut, kata Abraham, KSP akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai hal ini. Dia menegaskan penanganan gejala pascavaksinasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.

" Bila ada temuan, orangtua atau wali diharapkan melapor ke Puskesmas atau RS terdekat," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

Join Dream.co.id