Kemenag Tunda Pengumuman Seleksi dan Pembekalan PPIH Saudi

News | Senin, 6 April 2020 18:02
Kemenag Tunda Pengumuman Seleksi dan Pembekalan PPIH Saudi

Reporter : Maulana Kautsar

Pengumuman seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2020 ditunda.

Dream - Kementerian Agama memutuskan menunda pengumuman seleksi dan pembekalan petugas haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2020. Keputusan ini diambil dengan melihat kondisi darurat pandemi virus corona yang saat ini berkembang. 

“ Kami memutuskan untuk menunda pengumuman seleksi dan pembekalan petugas haji PPIH Arab Saudi,” kata  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali, di Jakarta, Senin, 6 April 2020. 

“ Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Agama yang tidak memperkenankan adanya kegiatan dengan jumlah peserta yang banyak pada masa darurat ini, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,” ujar dia.

Pengumuman seleksi petugas PPIH Arab Saudi 2020 akan disampaikan pada Senin, 6 April 2020.

Nizar menjelaskan, PPIH Arab Saudi yang biasa dikenal dengan petugas haji non kloter merupakan salah satu unsur petugas yang ada dalam penyelenggaraan haji. 

 

 

 

2 dari 7 halaman

Kombinasi Pelatihan

Program Pelatihan PPIH Arab Saudi sendiri rencananya akan diikuti oleh sekitar 1200 petugas, dengan durasi waktu 10 hari. 

“ Dengan kondisi saat ini, tentunya hal tersebut tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kami pun menyiapkan beberapa skema alternatif pelatihan petugas haji,” kata dia. 

Salah satunya, Kemenag menyiapkan skema pelatihan petugas haji secara daring (online) dengan dikombinasikan materi praktek. Untuk materi-materi yang memerlukan praktek akan dilakukan pembekalan singkat, sementara untuk materi yang bersifat teori dan pemahaman dapat dilakukan secara oline.

“ Jadi, jika kepastian penyelenggaraan haji diumumkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan maka kami akan melakukan kombinasi pelatihan,” ujar dia. 

Skema ini dilakukan untuk memastikan seluruh petugas haji Indonesia memiliki persiapan yang paripurna untuk melayani para dhuyufurrahman. 

“ Kami berkomitmen untuk tetap mempersiapkan calon petugas haji dengan sebaik-baiknya, meskipun dalam kondisi darurat saat ini. Karena petugas haji, adalah salah satu faktor utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji,” kata dia.

3 dari 7 halaman

Pelunasan Biaya Haji Non-Teller Diperpanjang

Dream - Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M melalui sisten non-teller. Semula jadwal pelunasan lewat e-Banking dan ATM berakhir pada 31 Maret, kini diperpanjang hingga 21 April 2020.

" Sejak 27 Maret, kami terbitkan aturan pelunasan Bipih secara non-teller hingga 31 Maret. Setelah dievaluasi dan memperhatikan kondisi wabah corona, mekanisme ini diperpanjang hingga 21 April 2020," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, dikutip dari Kemenag.

Sistem non-teller diterapkan sebagai alternatif untuk memudahkan calon jemaah melakukan pelunasan jika tidak sempat datang ke bank.

Sistem ini awalnya berlaku bersamaan dengan sistem konvensional yaitu melalui teller atau setoran langsung ke bank.

Karena situasi saat ini tidak menentu akibat penyebaran virus corona, Kemenag mulai menerapkan pembatasan layanan pelunasan Bipih melalui layanan tatap muka atau teller.

Ini untuk mencegah penularan Covid-19 yang berpotensi dialami calon jemaah maupun petugas teller bank.

" Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai kebutuhan," kata Muhajirin.

Menurut Muhajirin, kebijakan ini adalah sebagian dari langkah Kemenag mencegah penyebaran Covid-19. Sistem non-teller memungkinkan untuk meniadakan antrean calon jemaah yang akan melakukan pelunasan di Bank Penerima Setoran (BPS).

4 dari 7 halaman

Pelunasan Tahap I Diperpanjang

Selain itu, Kemenang juga memperpanjang masa pelunasan Tahap I yang semula berakhir pada 19 April menjadi 31 April. Jika Tahap I ditutup dan masih menyisakan kuota, maka akan dibuka pelunasan Tahap II pada 12-20 Mei.

Lebih lanjut, Muhajirin meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi, Kakanwil Kemenag Kabupaten/Kota, dan Pimpinan BPS untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut.

Hingga 31 Maret 2020, tercatat sebanyak 94.416 calon jemaah haji yang telah melakukan pelunasan Bipih. Rinciannya, 88.461 calon jemaah melakukan pelunasan lewat teller dan 6.071 sisanya melunasi melalui non-teller.

Untuk provinsi dengan jumlah calon jemaah haji yang melakukan pelunasan terbanyak yaitu Jawa Barat dengan 25.596 jemaah, Jawa Timur dengan 16.292 jemaah, Jawa Tengah 12.914 jemaah, Banten 5.437 jemaah dan DKI Jakarta 3.840 jemaah.

Kuota haji Indonesia tahun ini ditetapkan 221 ribu yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Untuk kuota reguler dibagi menjadi 199.518 untuk jemaah haji reguler tahun berjalan, 2.040 prioritas kuota jemaah haji lanjut usia, 1.512 untuk kuota petugas haji daerah, dan 250 petugas pembimbing ibadah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

5 dari 7 halaman

Kemenag Tegaskan Saudi Cuma Minta Tunda Kontrak Layanan Haji 2020

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pemerintah Arab Saudi bukan meminta penundaan rencana penyelenggaraan haji tahun ini.   Kerajaan Saudi hanya meminta pemerintah di seluruh dunia untuk menunda pelaksanaan kontrak layanan untuk kebutuhan pelaksaan haji di Arab Saudi.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman Dalam keterangan resminya, Oman menyebut isu penundaan haji 2020 muncul karena ada berita yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020. 

Dalam kutipan berita itu disebut bahwa Muhammad Saleh Banten meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas. 

Padahal, pernyataan Menteri Haji Arab Saudi berbunyi, " Kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas."  

Pernyataan ini sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menteri Agama, Fachrul Razi pada 6 Maret 2020 lalu.

" Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," ujar Oman, Rabu, 1 April 2020.

6 dari 7 halaman

Kemenag Berkomitmen Jalankan Tugas

“ Jadi  konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak,” ucap dia.

Oman mengatakan, pemerintah mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Oleh karena itu, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin.

“ Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” kata dia.

Oman mengatakan, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. 

 

7 dari 7 halaman

Mitigasi Haji

Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat. 

Seiring pandemi Korona (Covid-19) di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan. 

Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detail-detail skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

“ Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” kata dia.

Join Dream.co.id