Berangkat Umroh Pakai Dana Talangan, Agen Travel Bakal Ditegur

News | Senin, 16 Desember 2019 14:01
Berangkat Umroh Pakai Dana Talangan, Agen Travel Bakal Ditegur

Reporter : Ahmad Baiquni

Dana talangan berdampak pada semakin panjangnya antrean umroh.

Dream - Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali, mengingatkan masyarakat tidak menggunakan dana talangan dari pihak biro perjalanan untuk berangkat umroh. Praktik tersebut telah dilarang oleh Kemenag lewat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

" Dalam peraturan Kementerian Agama memang ini (umroh dengan dana talangan) tidak boleh dalam konteks ini, kita akan bicara dan akan memberi teguran," ujar Nizar, dikutip dari Liputan6.com, Senin 16 Desember 2019.

Nizar mengatakan penggunaan dana talangan berdampak pada panjangnya antrean. Dia mencontohkannya dengan dana talangan haji.

Dia menjelaskan sebenarnya jemaah haji belum memiliki kemampuan berangkat ke Tanah Suci. Dengan adanya dana talangan, mereka mengejar porsi tahun keberangkatan yang ditargetkan.

" Maka ini akan mengganggu, jumlah antreannya akan panjang. Karena setiap wilayah jumlah kuota terbatas, sementara yang daftar semakin banyak, berarti waiting list semakin mundur," kata dia.

Dia lalu menganjurkan masyarakat berangkat umroh menggunakan jasa biro perjalanan yang resmi. " Karena mereka (biro perjalanan) sudah memiliki berbagai layanan yang ada di Arab Saudi," ucap Nizar.

Lebih lanjut, Nizar menerangkan masyarakat dibolehkan menjalankan umroh sendiri tanpa menggunakan jasa biro perjalanan. Tetapi, dikhawatirkan nantinya jemaah akan kesulitan.

" Kalau secara pribadi ini akan menyulitkan diri sendiri, meskipun itu bisa dilakukan, tetapi nanti terkendala proses pembuatan visa, karena proses visa ini di kedutaan, dan kedutaan akan menerbitkan visa itu kalau layanan-layanan di Arab Saudi sudah jelas," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com)

2 dari 6 halaman

Kemenag Larang Market Place Berangkatkan Jemaah Umroh

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) tidak mengizinkan market place yang berperan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

" Perusahaan market place tersebut hanya bisa menjadi jembatan atau tempat berjualan saja," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis 12 Desember 2019.

Arfi mengatakan, larangan tersebut diatur Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pasal 121, mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah haji khusus dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar.

Sementara itu, tambah Arfi, pasal 122 di UU Nomor 8 Tahun 2019 itu mengatur mengenai orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umroh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar.

Meski demikian, Kemenag mendorong PPIU untuk memanfaatkan teknologi dalam tata kelola penyelenggaraan umroh dan haji khusus. Dalam memasarkan produk atau paket, PPIU bisa mengkombinasikan antara penjualan online dan offline-nya.

“ Beberapa PPIU yang sudah punya aplikasi sendiri. Mereka yang tidak bisa memanfaatkan teknologi akan tergilas dalam persaingan,” ujar dia.

3 dari 6 halaman

Jumlah Perempuan Petugas Konsultan Ibadah Haji 2020 Akan Ditambah

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) akan menambah konsultan ibadah perempuan untuk operasional haji 2020. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali mengatakan, konsultan ibadah perempuan dibutuhkan jemaah haji terutama mengenai topik kewanitaan.

" Jemaah haji itu mayoritasnya perempuan 56 persen hingga 58 persen, sementara tidak banyak konsultan ibadah yang perempuan," kata Nizar, Rabu, 11 Desember 2019.

Selama penyelenggaraan haji 2019, kata dia, perempuan yang menjadi konsultan ibadah haji hanya seorang. Perempuan yang menjadi konsultan ibadah haji setiap tahunnya selalu laris manis diserbu jemaah.

" Jemaah perempuan pasti terbatas ketika konsultan ibadahnya laki-laki yang bukan mahramnya, ada sekat psikologis dan sekat syar'i. Tapi, kalau konsultannya perempuan, mereka bisa lebih terbuka," kata dia.

Perempuan yang jadi konsultan ibadah, kata Nizar, akan disebar di sektor-sektor di Mekah maupun Madinah. Ini juga untuk memberdayakan kaum perempuan yang mempunyai otoritas keilmuan di bidang manasik haji.

“ Paling tidak satu sektor satu konsultan perempuan. Di Mekah, ada 11 sektor, Madinah lima sektor. Jadi perlu 16 konsultan perempuan. Ini sekaligus untuk memberdayakan kaum perempuan,” tutur Nizar.

4 dari 6 halaman

Saudi Bangun 60 Ribu Toilet Bertingkat di Tenda Jemaah Haji RI

Dream - Salah satu masalah yang selalu dikeluhkan jemaah haji setiap tahunnya yaitu fasilitas toilet di Mina. Para jemaah haji kerap kesulitan ketika ke toilet lantaran jumlahnya terbatas, sementara penggunanya mencapai jutaan orang.

Terkait masalah ini, Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) mendorong Kerajaan Arab Saudi untuk memperbaiki layanan toilet. Fasilitas tersebut berperan sangat penting di setiap penyelenggaraan haji.

" Yang krusial masalah toilet di Mina," ujar Dirjen PHU, Nizar Ali, Rabu 11 Desember 2019.

Nizar mengatakan, Saudi menyanggupi pembangunan 60 ribu unit yang prosesnya akan dimulai pada 2020 dengan desain tingkat. Hal itu seperti tertuang dalam Nota Kesepahaman (Master of Understanding/MoU) bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi.

" Akan bangun toilet 60 ribu di Mina, toilet tingkat dimulai awal tahun," ucap dia.

Dalam MoU yang sudah ditandatangani, Menag meminta tahap awal pembangunan toilet di Mina difokuskan di tenda jemaah Indonesia. " Rencana itu toilet dibongkar, ganti yang baru," kata dia.

Proses pembangunan toilet tingkat itu ditargetkan selesai dalam waktu dua tahun. " Di MoU disebutkan Insya Allah proyek akan selesai dalam dua tahun," ucap Nizar.

Selain itu, Saudi juga berencana membangun tenda tingkat di Mina. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan visi Arab Saudi yang ingin mendatangkan jemaah haji hingga 5 juta setiap tahunnya.

" Kemah bertingkat, itu rampung Insya Allah 2030, sesuai visinya Arab Saudi yang 2030 jemaah haji 5 juta, sekarang kan 3 juta," ujar dia.

5 dari 6 halaman

Jemaah Haji 2020 Dipastikan Kena Biaya Visa Rp1,136 Juta

Dream - Ongkos haji untuk musim 2020 dipastikan bertambah. Ini lantaran para jemaah haji yang berangkat tahun depan terkena kewajiban membayar visa yang diterapkan Kerajaan Arab Saudi. 

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali, dalam rapat dengan panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR di Senayan. 

Dalam rapat itu, Nizar mengatakan jemaah haji pada 2020 dikenakan biaya visa sebesar 300 riyal atau Rp1,136 juta.

" Tahun ini setiap orang asing hadir ke Tanah Suci kedapatan biaya kedatangan 300 riyal baik visa kunjungan haji, umroh dan berlaku umum," ujar Nizar, Selasa 10 Desember 2019.

Nizar menerangkan pada 2020 mendatang Saudi tidak lagi menerapkan visa progresif bagi jemaah haji atau umroh. Yang ada hanya visa kunjungan yang dibebankan kepada setiap kepala dengan beban Rp1,136 juta.

" Setiap kali datang pertama kali, kedua atau ketiga atau berapa pun kena 300 riyal," ucap dia.

 

6 dari 6 halaman

Aturan Resmi Saudi

Nizar mengatakan aturan itu sudah ditetapkan Saudi. " Ada surat resmi keputusan pimpinan menteri-menteri (Arab Saudi) memutuskan itu," kata dia.

Meski demikian, kata dia, Kemenag tengah melobi Kerajaan Arab Saudi untuk keringanan petugas haji agar tidak dibebankan biaya visa.

" Paling tidak visa petugas haji yang jumlahnya 4.500 orang, karena ini petugas dibebaskan dari biaya visa. Ini kita mengirim surat dispensasi," ujar dia.

Terkait
Video Kondisi Terkini WNI dari Wuhan di Natuna
Join Dream.co.id