Kemenag: Indonesia Tak Punya Utang Akomodasi Haji ke Saudi

News | Jumat, 19 Februari 2021 11:00

Reporter : Ahmad Baiquni

Indonesia terkenal sebagai negara dengan manajemen penyelenggaraan haji terbaik di dunia.

Dream - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Oman Fathurrahman, menegaskan, Indonesia tidak memiliki utang terkait penyelenggaraan ibadah haji dengan Arab Saudi. Seluruh biaya untuk jemaah haji Indonesia sudah lunas dibayarkan.

Pernyataan ini disampaikan Oman untuk menyanggah kabar yang menyebut jemaah Indonesia ditolak Saudi akibat masih adanya utang akomodasi haji di tahun-tahun sebelumnya. Oman menegaskan informasi tersebut menyesatkan.

" Informasi Indonesia belum bayar akomodasi jemaah jelas keliru dan menyesatkan. Jemaah haji Indonesia tidak pernah ditolak Arab Saudi," ujar Oman dalam keterangan tertulis.

Oman menyatakan Indonesia dikenal sebagai negara yang manajemen penyelenggaraan haji terbaik di dunia. Hal ini mencakup segala aspek, meliputi pengadaan layanan di Saudi seperti transportasi, katering, serta akomodasi.

" Indonesia itu terbaik dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Itu diakui banyak negara, dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan studi banding," kata Oman.

 

2 dari 4 halaman

Dana Haji Sepenuhnya Dikelola BPKH

Sedangkan mengenai dana haji, Oman menegaskan tidak lagi dikelola Kemenag melainkan dialihkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji.

" Sejak itu, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun," kata Oman.

Lebih lanjut, dia menjelaskan dana haji yang terkumpul di Kemenag per Februari 2018 sebesar Rp103 triliun. Dana tersebut sudah dialihkan sepenuhnya kepada BPKH.

" Semuanya sudah menjadi wewenang BPKH," kata Oman.

3 dari 4 halaman

Gus Yaqut Patok Tenggat Kepastian Pelaksanaan Haji 1442 H Sampai Maret 2021

Dream - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan akan menunggu kepastian penyelenggaraan pelaksanaan haji 1442 H dari Arab Saudi hingga Maret 2021. Selama masa menunggu tersebut, Menag belum akan membicarakan mengenai kuota haji.

" Kami punya deadline Maret, pastikan mau berangkat atau tidak, itu dulu. Masalah kuota itu perihal berikutnya," ujar Gus Yaqut melalui keterangan tertulis.

Gus Yaqut mengaku selalu berkoordinasi dengan otoritas Saudi untuk mendapatkan kepastian tersebut. Sepekan sekali, dia berkomunikasi dengan pihak Saudi.

Terkait kuota haji, Gus Yaqut menyatakan belum ada pembicaraan. Tetapi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dari diskusi internal bersama timnya, Gus Yaqut mengatakan pelaksanaan haji tidak bisa hanya menjadi urusan Pemerintah. Perlu dilakukan kolaborasi dengan sektor swasta agar pelaksanaan haji bisa lebih baik.

Belum lagi jika melihat umroh yang pelaksanaannya bisa sepanjang tahun. Pandemi membuat pelaksanaan haji dan umroh tahun ini semakin berat.

" Kita tidak punya pengalaman memberangkatkan haji di tengah pandemi," kata dia.

4 dari 4 halaman

Meski demikian, Gus Yaqut menegaskan Pemerintah tidak boleh lari dari masalah. Sebab pelaksanaan haji tidak semata menjadi tanggung jawab Saudi namun juga Indonesia.

" Kita tidak bisa lari dari masalah ini, karena tidak hanya menjadi tanggung jawab Saudi, tapi ini tanggung jawab kita semua," ucap dia.

Seperti tahun lalu, haji 2021 diperkirakan masih berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Belum ada kepastian mengenai bagaimana konsep penyelenggaraan ibadah haji oleh Saudi untuk tahun ini.

Pada 2020, Saudi memberlakukan pembatasan jumlah jemaah haji sebanyak 10 ribu orang. Hanya warga Saudi serta warga asing bermukim atau berdomisili di wilayah Kerajaan diizinkan melaksanakan haji 1441 H.

 

Terkait
Join Dream.co.id