Kemenag dan Kemenkes Sepakati Skema Umroh Saat Pandemi Dengan PPIU

News | Rabu, 20 Oktober 2021 15:19

Reporter : Ahmad Baiquni

Kesepakatan ini dijalin demi kelancaran penyelenggaraan umroh selama pandemi.

Dream - Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan telah menjalin kesepakatan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh terkait skema umroh di masa pandemi. Kesepakatan ini menjadi acuan bersama dapat pengelolaan umroh bagi jemaah Indonesia.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief, mengungkapkan ada beberapa poin yang telah disepakati. Seperti gelombang pertama pemberangkatan umroh.

" Pertemuan ini menyepakati bahwa gelombang awal ibadah umroh di masa pandemi akan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi," ujar Hilman, dikutip dari Kemenag.

Hilman menerangkan selama ini umroh diselenggarakan oleh biro perjalanan yang resmi berstatus PPIU. Sehingga, pihaknya perlu berdiskusi dengan PPIU untuk membahas persoalan seputar umroh di tengah pandemi.

Kesepakatan lain yang didapat yaitu PPIU bersedia menyerahkan data jemaah yang tertunda keberangkatan kepada Ditjen PHU. Serta memenuhi semua ketentuan berlaku.

 

Kemenag dan Kemenkes Sepakati Skema Umroh Saat Pandemi Dengan PPIU
Umroh Pandemik (Shutterstock.com)
2 dari 6 halaman

Lima Poin Kesepakatan

Berikut lima poin kesepakatan terkait skema penyelenggaraan umroh di masa pandemi antara Kemenag, Kemenkes, dan PPIU.

1. Untuk pemberangkatan gelombang awal ibadah umroh, dilaksanakan dengan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksinasi dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi,

2. PPIU yang berencana memberangkatkan, segera menyerahkan data jemaah umroh kepada Ditjen PHU,

3. Untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh dilakukan satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede atau Bekasi,

4. Skema keberangkatan:

a. Jemaah umroh melakukan screening kesehatan 1x24 jam sebelum berangkat;
b. Pelaksanaan screening kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi Covid-19, meningitis, dan pemeriksaan swab PCR;
c. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan jemaah;
d. Pengawasan pelaksanaan screening kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan;
e. Boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV dilaksanakan di Asrama Haji.

5. Skema kepulangan:

a. Melakukan pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan kepulangan;
b. Saat kedatangan di Indonesia, jemaah dilakukan PCR (entry test);
c. Pelaksanaan karantina dilaksanakan di asrama haji selama 5x24 jam;
d. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah umrah saat kepulangan;
e. Saat hari ke-4 jemaah dilakukan PCR (exit test), dan bila hasilnya negatif, jemaah dapat pulang kembali ke rumah masing-masing.

3 dari 6 halaman

Menkes: Penerima Vaksin Sinovac Bisa Umroh Tapi Harus Karantina

Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan sudah mengontak Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah, terkait umroh untuk jemaah Indonesia. Tidak hanya sekali namun beberapa kali bahkan sampai bertemu langsung saat di luar negeri.

Budi mengatakan, Tawfiq telah menyatakan kesediaan untuk membantu Indonesia soal umroh. Salah satu hasilnya, Saudi membolehkan penerima vaksin Sinovac untuk masuk ke wilayahnya namun harus karantina selama lima hari.

" Beliau (Tawfiq) memang janji untuk membantu. Sekarang memang vaksin Sinovac bisa dipakai (masuk ke Saudi), tapi harus ada karantina," ujar Budi, dalam konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Budi mengaku dengan Tawfiq adalah teman baik. Pertemanan mereka terjalin ketika Tawfiq masih menjadi Menteri Kesehatan Saudi.

" Jadi teman saya baru dipromosikan dari Menteri Kesehatan jadi Menteri Haji dan saya sudah beberapa kali melakukan pembicaraan via telepon dan meeting sekali di Roma dengan beliau," kata dia.

 

4 dari 6 halaman

Karantina Lima Hari di Saudi

Selanjutnya, Budi juga menjelaskan dibolehkannya vaksin Sinovac juga berlaku untuk jemaah umroh dari Indonesia. Tetapi, harus menjalani karantina lebih dulu di Saudi sebelum ibadah.

" Buat teman-teman, saya rasa kalau masih benar-benar merasa ingin ke Arab Saudi ada caranya, cuma memang lebih lama saja, karantina lima hari di sana," kata dia.

Sebelumnya, Saudi telah membolehkan umat Islam Indonesia menjalankan umroh dengan ketentuan karantina lima hari sebelum ibadah. Tetapi, hingga saat ini Saudi belum memberikan kepastian kapan Indonesia boleh mengirimkan jemaah umrohnya.

Ini karena Saudi masih mempersiapkan sejumlah hal. Termasuk koordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait akses data vaksinasi.

5 dari 6 halaman

Jika Jemaah Indonesia Sudah Boleh Berangkat Umroh Saat Pandemi, Begini Skemanya

Dream - Kementerian Agama kini menunggu keputusan Arab Saudi mengenai tanggal dimulainya pembukaan umroh untuk jemaah Indonesia. Sembari menunggu, Kemenag mematangkan skema perjalanan ibadah umroh di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief, mengatakan, pihaknya telah menyusun delapan konsep. Seluruhnya sudah mempertimbangkan kondisi saat ini.

" Pertama, persyaratan jemaah umroh mengikuti ketentuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," ujar Hilman.

Kemudian, jemaah wajib menjalankan protokol kesehatan sejak sebelum berangkat, pelaksanaan umroh, hingga pulang ke Tanah Air. Sementara, pemberangkatan dan pemulangan jemaah dijalankan dengan sistem satu pintu melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Konsep selanjutnya, PCR jemaah sebelum berangkat dijalankan secara terpadu. Lalu, karantina sebelum keberangkatan maupun kembali dijalankan di Asrama Haji.

" Penerbangan yang diizinkan untuk mengangkut jemaah umroh beserta barang bawaannya diusulkan menggunakan penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi," kata dia.

6 dari 6 halaman

Penyesuaian Biaya Perjalanan

Selain itu, aplikasi PeduliLindungi diintegrasikan dengan aplikasi Tawakalna di Saudi. Juga dengan Sistem Komputerisasi Terpadu Umroh (Siskopatuh).

" QR Code sertifikat vaksin akan dicetak dan dibagikan kepada jemaah umroh sebagai sarana kemudahan saat pemindaian oleh otoritas Arab Saudi," ucap dia.

Sedangkan konsep terakhir mengenai perubahan referensi biaya perjalanan. Besaran ditentukan berdasarkan perkembangan dan biaya di dua negara.

" Dalam skema ini telah disampaikan kepada perwakilan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) untuk mendapatkan masukan positif dalam implementasinya di lapangan" ucap Hilman, dikutip dari Merdeka.com.

Join Dream.co.id