Dream - Pemerintah semakin tegas dalam upaya mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang belum kunjung mereda. Buktinya Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan virus corona.

Dengan sanksi tersebut, masyarakat diharapkan bisa lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan tak berkerumun.

"Memang harus diberi sanksi. Kalau ndak, masyarakat kita ini tidak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak," kata Jokowi saat rapat bersama para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis 16 Juli 2020, dilansir dari Merdeka.com

Sanksi Diserahkan ke Gubernur

Jokowi menyebut Inpres tersebut dapat dijadikan payung hukum bagi kepala daerah yang ingin menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Terkait sanksi yang diberikan, Jokowi menyerahkan kepada setiap gubernur.

"Kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, mengenai sanksi ini," ucapnya.

Jokowi mengatakan Jawa Barat telah membuat aturan pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan sudah diterapkan di Jawa Barat. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yakni, berupa denda sekitar Rp 100.000 hingga Rp 150.000.

Pertimbangkan Model Denda

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku akan menyiapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Sanksi tersebut bisa berupa denda atau kerja sosial.

"Masih kita bicarakan, (sanksi) dalam bentuk denda, mungkin dalam bentuk kerja sosial atau dalam bentuk tipiring (tindak pidana ringan)," ujar Jokowi kepada wartawan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Senin 13 Juli 2020.

Jokowi mengatakan sanksi ini dibuat lantaran banyak masyarakat yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Padahal, kasus positif corona di tanah air terus melonjak setiap harinya.

Jokowi juga menyoroti 70 persen masyarakat di salah satu provinsi yang tak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Adapun daerah yang dimaksud Jokowi yakni, Jawa Timur. Hal itu pernah diungkap Jokowi saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, 25 Juni 2020.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

Disebut Marahi Menteri, Jokowi: Bukan Marah, Memotivasi

Dream - Presiden Joko Widodo sempat menunjukkan ekspresi marah saat rapat kabinet membahas penanganan Covid-19 beberapa pekan lalu. Jokowi berbicara dengan nada sedikit tinggi dalam rapat tersebut.

Setelah lama diam, Jokowi menjelaskan soal situasi sidang kabinet paripurna yang sekilas memang terlihat menegangkan tersebut. Presiden menyatakan dia tidak sedang memarahi para pembantunya melalui memberikan motivasi.

" Saya minta para menteri untuk bekerja keras, tapi kalau mintanya dengan nada yang berbeda, yang untuk memotivasi para menteri untuk bekerja lebih keras lagi, bukan marah, memotivasi agar lebih keras lagi bekerjanya," ujar Jokowi, dikutip dari Merdeka.com.

Jokowi mengatakan saat ini dia memberi target para menteri untuk melakukan pencegahan secara lebih massif. Dia ingin angka positif Covid-19 dapat ditekan.

" Kalau sekarang mencegah agar tidak naik, yang sembuh makin banyak, yang positivity ratenya makin rendah, ya hanya begitu saja. Apalagi. Tes massif, tracing agresif, treatment yang dikerjakan manajemen yang baik, beberapa daerah belum melakukan ini, kita ingatkan," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sempat berbicara dengan nada tinggi ketika menyoroti kinerja para menteri dalam menangani Covid-19. Jokowi menilai kinerja jajaran kabinetnya belum optimal, bahkan ada yang menganggap virus corona sebagai masalah biasa.

" Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan sangat berbahaya jika sampai Covid-19 dianggap sebagai masalah yang normal. Dia pun meminta para menteri bekerja lebih keras lagi.

" Perasaan ini tolong sama, kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," kata dia.