Jokowi: Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Seksual Sudah Mendesak

News | Selasa, 4 Januari 2022 19:00

Reporter : Ahmad Baiquni

Jokowi telah menginstruksikan Menkum HAM dan Menteri PPPA untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR.

Dream - Presiden Joko Widodo meminta Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan menjadi Undang-undang. Dia menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu mendapat perhatian serius.

" Utamanya kekerasan seksual pada perempuan mendesak harus segera ditangani," ujar Jokowi, melalui video disiarkan Sekretariat Presiden.

Jokowi memantau perkembangan proses pembahasan RUU TPKS. Menurut dia, sejak disusun pada 2016 sampai sekarang, draf RUU tersebut masih berproses di DPR.

" Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan tentang RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini agar ada langkah-langkah percepatan," kata Jokowi.

 

Jokowi: Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Seksual Sudah Mendesak
Presiden Joko Widodo (YouTube Sekretariat Presiden)
2 dari 7 halaman

Dorong Pengesahan RUU TPKS

Jokowi juga telah meminta gugus tugas Pemerintah menangani RUU ini segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah. Dengan begitu, proses pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPR bisa berjalan lebih cepat.

" Masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual," ucap Jokowi.

Dia pun berharap RUU TPKS dapat segera disahkan. " Sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekesaran seksual di Tanah Air," tegas Jokowi.

3 dari 7 halaman

Menag Segera Terbitkan Edaran Dukung Permendikbudristek Hapus Kekerasan Seksual

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan dukungan terhadap terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penananganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi.

Agar peraturan tersebut dapat berlaku ke kampus agama naungan Kemenag, pihaknya segera menerbitkan Surat Edaran ditujukan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)

" Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri, karenanya kami segera mengeluarkan Surat Edaran untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN," ujar Gus Yaqut.

Gus Yaqut sepakat dengan semangat Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Menurut dia, kekerasan seksual bisa menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan dari pendidikan nasional.

" Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus," kata dia.

 

4 dari 7 halaman

Diharapkan Korban Bersuara

Gus Yaqut juga menekankan kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek sangat baik dan tepat. Dia berharap dengan kebijakan tersebut, kekerasan seksual dapat ditekan.

" Dengan kebijakan ini kita berharap para korban dapat bersuara dan kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbudristek untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan tersebut ditandatangani Nadiem pada 31 Agustus 2021, dikutip dari Kemenag.

5 dari 7 halaman

Nadiem Makarim Terbitkan Aturan Berantas Kekerasan Seksual di Kampus

Dream - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, menerbitkan peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Aturan ini mewajibkan perguruan tinggi mencegah terjadinya kekeraasan seksual di lingkungan kampus

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, diteken Nadiem pada 31 Agustus 2021.

" Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian," demikian bunyi Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

6 dari 7 halaman

Sementara pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas:

a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;

b. membentuk Satuan Tugas;

c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;

e. menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual;

f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;

h. memasang tanda informasi yang berisi:

1. pencantuman layanan aduan kekerasan seksual; dan

2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual;

i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

 

7 dari 7 halaman

Sedangkan pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:

a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;

b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau

c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sumber: liputan6.com

Join Dream.co.id