Jokowi: Banyak Negara Kaget Kasus Covid-19 di Indonesia Cepat Turun

News | Senin, 17 Januari 2022 18:01

Reporter : Ahmad Baiquni

Semangat gotong royong menjadi kunci Bangsa Indonesia bisa menekan kasus Covid-19.

Dream - Presiden Joko Widodo mengungkapkan banyak negara di dunia, bahkan negara besar, terkejut dengan cara Indonesia menurunkan kasus Covid-19. Reaksi itu terlihat saat Indonesia yang pernah mengalami puncak kasus Covid-19 harian sebanyak 59 ribuan bisa mengendalikannya di level level 100-an.

" Banyak yang kaget kenapa Indonesia bisa tahu-tahu turun dari 56 ribu ke angka 100-an," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato di Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, dikutip dari

Dari pengamatan presiden, kunci keberhasilan Indonesia bisa menekan kasus Covid-19 terletak di kerja bersama semua pihak. Semua bergerak bersama menangani dampak pandemi Covid-19.

" Kuncinya di situ, semuanya bergerak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, organisasi-organisasi rakyat, perangkat kita yang sampai ke bawah, semuanya," kata Jokowi.

 

Jokowi: Banyak Negara Kaget Kasus Covid-19 di Indonesia Cepat Turun
Presiden Joko Widodo
2 dari 5 halaman

Semangat Gotong Royong

Hal ini bisa terjadi, terang Jokowi, karena budaya gotong royong yang dimiliki Bangsa Indonesia. Gotong Royong sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila yang tidak dimiliki bangsa dan negara lain di dunia ini.

" Kita memiliki yang namanya gotong royong. Pancasila kita ada di situ, negara besar tidak memiliki," ucap dia.

Semua pihak, kata Jokowi, saling membantu. Masyarakat di level terbawah hingga RT, sampai menyediakan rumah mereka untuk isolasi dan karantina warga terkena Covid-19.

" Yang berpunya mau memberikan sembako kepada yang baru kesusahan karena pandemi, dan itu saya lihat betul implementasi dari Pancasila itu ada, masih kuat sekali kegotongroyongan kita," kata Jokowi.

3 dari 5 halaman

Jokowi: Vaksinasi Indonesia Posisi Keempat di Dunia

Dream - Capaian vaksinasi Indonesia saat ini cukup banyak. Bahkan, Indonesia kini menduduki peringkat keempat negara dengan capaian vaksinasi terbanyak di dunia.

" Kita ini vaksinasi nomor 4 di dunia setelah China, Brasil, Amerika, kemudian Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo, saat berpidato dalam Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, disiarkan Sekretariat Presiden.

Jokowi mengapresiasi TNI-Polri yang telah bekerja keras turut mewujudkan agar vaksinasi bisa mencapai target. Hingga saat ini, sudah 297,5 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat.

" Vaksinasi 297.500.000 dosis itu angka yang tidak kecil," kata Jokowi.

4 dari 5 halaman

Untuk sebarannya, kata Jokowi, sebanyak 30 provinsi telah mencapai target vaksinasi di atas 70 persen. Salah satunya adalah Jawa Barat.

" Tadi Pak Gubernur bisik-bisik ke saya, Pak, Jawa Barat sudah 83 persen," kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meneraangkan untuk mencapai angka 297,5 juta dosis bukanlah hal mudah. Butuh perjuangan untuk mendistribusikan vaksin hingga pelosok.

" Menyuntikan 297 juta kali, ke 17 ribu pulau, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, bukan barang yang mudah, ada yang harus naik perahu, ada yang ke gunung menggunakan sepeda motor, bukan barang yang mudah," kata Jokowi.

 

5 dari 5 halaman

Larang Sekolah Terbitkan Surat Kesediaan Vaksinasi Ditandatangani Orangtua

Jokowi melarang sekolah menerbitkan surat pernyataan kesediaan vaksinasi dengan membubuhkan tanda tangan orangtua. Larangan ini diambil Jokowi lantaran ada keluhan sejumlah orangtua yang dipaksa menandatangani surat berisi pernyataan sekolah tidak bertanggung jawab atas kondisi usai vaksinasi.

" Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orangtua/wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo.

Abraham mengatakan Jokowi mendapat laporan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengenai keluhan orangtua terkait surat kesediaan tersebut. Para orangtua menilai surat tersebut sebagai paksaan.

" KSP menerima keluhan itu, intinya masyarakat menilai surat pernyataan yang diberikan sekolah bentuk pemaksaan," kata dia.

Lebih lanjut, kata Abraham, KSP akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai hal ini. Dia menegaskan penanganan gejala pascavaksinasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.

" Bila ada temuan, orangtua atau wali diharapkan melapor ke Puskesmas atau RS terdekat," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

Join Dream.co.id