Jemaah Haji Khusus Juga Dimasukan Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

News | Senin, 22 Februari 2021 11:01

Reporter : Ahmad Baiquni

Total ada 17 ribu calon jemaah haji khusus yang seharusnya berangkat pada 1441 H/2020 M namun tertunda karena Covid-19.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) telah memvalidasi data jemaah haji untuk didaftarkan mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19. Validasi juga dijalankan untuk jemaah haji khusus.

Kepala Sub-Direktorat Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Ditjen PHU Kemenag, Hassan Affandi, mengatakan sudah ada 14 ribu data jemaah haji khusus yang tervalidasi. Mereka akan didaftar Kemenkes untuk mendapatkan vaksin.

" Update data tersebut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Nama, Nomor Porsi, dan alamat lengkap jemaah," ujar Hassan.

Menurut Hassan, jumlah total jemaah haji khusus yang terdaftar di Siskohat dan lunas Bipih sebanyak 17 ribu orang. Sehingga, masih ada sekitar 3.000 jemaah haji yang datanya masih divalidasi.

Sebelumnya, validasi dilakukan terhadap 158 ribu data jemaah haji reguler yang tertunda keberangkatannya pada 1441 H/2020 M. Data tersebut bisa diakses Kemenkes untuk selanjutnya didata sebagai kelompok prioritas penerima vaksin.

Vaksinasi tahap kedua telah dimulai pada 17 Februari 2021. Di tahap kedua ini, vaksinasi menyasar petugas pelayanan umum dan lansia, sementara calon jemaah haji Indonesia kebanyakan adalah lansia.

 

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

2 dari 5 halaman

158 Ribu Calon Jemaah Haji Didaftarkan Untuk Prioritas Vaksinasi

Dream - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan validasi 158 ribu data calon jemaah haji untuk mendapatkan prioritas dan didaftarkan sebagai penerima vaksinasi. Data ratusan calon jemaah tersebut sudah bisa diakses Kemenkes.

" Hari ini tercatat sudah ada 158 ribu update data jemaah yang sudah bisa diakses Kementerian Kesehatan untuk didaftarkan dalam usulan prioritas vaksinasi tahap kedua," ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Oman Fathurrahman, dalam keterangan tertulis.

Oman mengatakan data tersebut terdapat dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag yang sudah terintegrasi Siskohat Kemenkes. Data jemaah lain di luar 158 ribu orang tersebut masih dalam proses verifikasi ulang.

" Ini sebagai langkah antisipasi jika Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk memberikan kuota jemaah haji 1442 H kepada Indonesia," kata Oman.

 

 

3 dari 5 halaman

Jemaah Yang Sudah Lunas Bipih 1441 H

Oman menjelaskan validasi data dijalankan menyusul adanya permohonan tertulis Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tertanggal 5 Januari 2021 kepada Kementerian Kesehatan. Surat tersebut berisi permohonan dukungan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.

Data yang divalidasi merupakan jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441 H/2020 M. Akses terhadap data diberikan secara bertahap setelah proses validasi ulang, mencakup Nomor Induk Kependudukan, nama, nomor porsi, serta alamat lengkap jemaah.

" Kami akan terus update dan diharapkan dalam waktu dekat ini seluruh jemaah yang telah lunas sudah bisa didaftarkan pada program vaksinasi tahap kedua," kata Oman.


Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

4 dari 5 halaman

Gus Yaqut Patok Tenggat Kepastian Pelaksanaan Haji 1442 H Sampai Maret 2021

Dream - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan akan menunggu kepastian penyelenggaraan pelaksanaan haji 1442 H dari Arab Saudi hingga Maret 2021. Selama masa menunggu tersebut, Menag belum akan membicarakan mengenai kuota haji.

" Kami punya deadline Maret, pastikan mau berangkat atau tidak, itu dulu. Masalah kuota itu perihal berikutnya," ujar Gus Yaqut melalui keterangan tertulis.

Gus Yaqut mengaku selalu berkoordinasi dengan otoritas Saudi untuk mendapatkan kepastian tersebut. Sepekan sekali, dia berkomunikasi dengan pihak Saudi.

Terkait kuota haji, Gus Yaqut menyatakan belum ada pembicaraan. Tetapi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dari diskusi internal bersama timnya, Gus Yaqut mengatakan pelaksanaan haji tidak bisa hanya menjadi urusan Pemerintah. Perlu dilakukan kolaborasi dengan sektor swasta agar pelaksanaan haji bisa lebih baik.

Belum lagi jika melihat umroh yang pelaksanaannya bisa sepanjang tahun. Pandemi membuat pelaksanaan haji dan umroh tahun ini semakin berat.

" Kita tidak punya pengalaman memberangkatkan haji di tengah pandemi," kata dia.

5 dari 5 halaman

Tanggung Jawab Pemerintah

Meski demikian, Gus Yaqut menegaskan Pemerintah tidak boleh lari dari masalah. Sebab pelaksanaan haji tidak semata menjadi tanggung jawab Saudi namun juga Indonesia.

" Kita tidak bisa lari dari masalah ini, karena tidak hanya menjadi tanggung jawab Saudi, tapi ini tanggung jawab kita semua," ucap dia.

Seperti tahun lalu, haji 2021 diperkirakan masih berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Belum ada kepastian mengenai bagaimana konsep penyelenggaraan ibadah haji oleh Saudi untuk tahun ini.

Pada 2020, Saudi memberlakukan pembatasan jumlah jemaah haji sebanyak 10 ribu orang. Hanya warga Saudi serta warga asing bermukim atau berdomisili di wilayah Kerajaan diizinkan melaksanakan haji 1441 H.

 

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

Join Dream.co.id