Lukman Hakim: Ada Menag yang Lebih Baik dari Saya

News | Sabtu, 19 Oktober 2019 13:02
Lukman Hakim: Ada Menag yang Lebih Baik dari Saya

Reporter : Maulana Kautsar

Lukman berharap kinerja penggantinya lebih baik.

Dream - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin digelar Minggu 20 Oktober 2019. Artinya, masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan segera selesai.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan, masa tugas para menterinya ikut selesai digantian kabinet baru. Banyak spekulasi liar para menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Lukman enggan membeberkan siapa penggantinya. Tapi, dia berharap, penggantinya punya kinerja yang lebih baik.

" Saya yakin ada Menag yang lebih baik dari saya," kata Lukman di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Hingga kini, Jokowi-Ma'ruf belum mengumumkan secara resmi menteri kabinet baru yang akan membantu mereka.

Jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden di gedung MPR-DPR RI akan dilaksanakan pukul 16.00 WIB dimundurkan dari pukul 10.00 WIB.

2 dari 6 halaman

Lukman: Jadi Menteri, Saya Sedang Diuji

Dream - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan jabatan yang kini diembannya merupakan amanah. Lukman menganggap jabatannya sebagai ujian kepercayaan apakah menjadi khusnul khatimah atau tidak.

" Saya menjadi Menteri, hakikatnya adalah amanah. Sebenarnya saya sedang diuji," ujar Lukman di Pondok Pesantren Darul Akhyar Depok, Jawa Barat, dikutip dari Kemenag.go.id.

Lukman mengingatkan, para santri untuk tidak terpaku pada jabatan atau posisi tertentu. Menurut dia, bidang apapun bisa menjadi jalan bagi para santri untuk berjuangan dan meraih kesuksesan.

" Santri bisa menjadi guru, ustaz, birokrat, itu semua sama mulianya, selama jabatan yang kita sandang mampu menebarkan kemaslahatan bagi sesama," ucap dia.

Lebih lanjut, Lukman mengatakan pesantren dan madrasah kini tidak dipandang sebelah mata. Para santri telah banyak menorehkan prestasi, khususnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Bahkan kini, kata Lukman, pesantren dan madrasah tidak lagi menjadi pilihan terakhir para orangtua. Banyak orangtua menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan untuk anak-anaknya.

" Dulu kita menyekolahkan anak-anak ke madrasah yang itu pilihan terakhir karena tidak masuk ke umum. Alhamdulillah sekarang madrasah pilihan utama orangtua untuk pendidikan anaknya," kata Lukman. (ism)

3 dari 6 halaman

Kemenag: UU Pesantren Menguatkan Tradisi Keilmuan

Dream - Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin memastikan, Undang-Undang (UU) Pesantren bukan sebagai alat intervensi pemerintah.

" Oh tidak (intervensi), justru memfasilitasi dan mengakui. Makanya ada Dewan Masyayikh ada Majelis Masyayikh. Setiap pesantren ada dewan, dewan masyayikh ini yang menjaga kualitas internal pesantren itu," ujar Amin, Kamis, 26 September 2019.

Amin menerangkan, Kemenag akan berperan sebagai pelaksanaan UU Pesantren. Dia mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk memperkuat pesantren.

" UU ini justru menguatkan, memfasilitasi, tradisi keilmuan yang selama ini berkembang di pesantren, mengakui," kata dia.

Dengan adanya Undang-undang tersebut, pendidikan di pesantren non-formal statusnya diakui seperti pendidikan formal.

" Dari sisi pendanaan misalnya, pesantren mendapatkan akses pendanaan APBN dan APBD. Selama ini kan tidak bisa karena vertikal dari Kemenag," ujar dia.

Dia juga mendorong kepada pesantren yang belum terdaftar segera melakukan registrasi ke Kementerian Agama.

4 dari 6 halaman

Catatan MUI untuk RUU Pesantren

 MUI Beri Catatan Soal RUU Pesantren
© MEN

Dream - Komisi VIII DPR RI berencana mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren pada 23 September 2019.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi memberikan beberapa catatan kepada DPR jelang pengesahan RUU Pesantren.

" Menolak adanya formalisasi pesantren, hal ini untuk menjaga kemandirian pesantren," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 September 2019.

Zainut berujar, ketika RUU Pesantren disahkan diharapkan jangan sampai mengubah budaya dan ciri khas dari pesantren yang ada di Nusantara.

" Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren," ucap dia.

Secara tegas Zainut mengatakan, RUU Pesantren harusnya memperkuat fungsi pesantren itu sendiri, bukan menjadi tempat intervensi pemerintah.

" Memperkuat fungsi pesantren antara lain fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat," kata dia.

5 dari 6 halaman

Deretan Masalah RUU Pesantren di Mata PBNU

 Ratusan Siswa SMP Ikuti Pesantren Kilat di JIC
© MEN

Dream -Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih bermasalah. Dalam pandangan dia, RUU ini masih menempatkan pesantren sebagai posisi pasif dan tidak independen.

" Pesantren masih menjadi objek, bukan sebagai subjek yang aktif dan berdaya," ujar Robikin dalam rapat dengar pendapat membahas RUU Pesantren bersama Komisi VIII DPR RI.

Robikin mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU itu memandang pesantren sebagai objek tak berdaya tanpa bantuan pemerintah. Dia khawatir RUU itu menjadi jalan masuk intervensi pemerintah ke pesantren.

" Ada frasa yang ada di dalam pasal atau ayat tertentu, yang membuka ruang bagi berkurangnya independensi bagi kemandirian pesantren. Apalagi menjadi karpet merah intervensi negara," kata dia.

Robikin menjelaskan, potensi intervensi bisa masuk dalam bentuk pengaturan kurikulum pembelajaran di pesantren. Sementara, kata dia, kurikulum dari pemerintah khususnya dalam pelajaran agama Islam masih ada kekurangan.

" Di bawah Kemenag ada misalnya materi ajar yang berpotensi radikal. Nah, itu kan berkali-kali jadi viral, kalau itu masuk ke pesantren apa dampaknya?" ujar dia.

6 dari 6 halaman

Kekurangan Lainnya

 Ingin Masukkan Anak ke Pesantren? Simak Dulu Penjelasan Buya Yahya
© MEN

Kekurangan lainnya, kurikulum pendidikan agama Islam versi pemerintah tidak menyampaikan secara rinci mengenai pembelajaran akhlak. Meski materi akidah dan syariat sudah baik.

" Akidah ok, syariat ok, tapi kemudian ada kurang materi tentang akhlak. Padahal Islam harus satu nafas, akidah, syariah dan akhlak," ucap dia.

PBNU berharap peran pemerintah dalam RUU Pesantren menjadi penguat, bukan pihak yang mengintervensi. Sehingga, kata Robikin pihaknya akan meminta RUU Pesantren tidak disahkan dulu dan diadakan perbaikan.

" Kami menyampaikan sikap resmi Nahdlatul Ulama, agar kalau masih seperti ini pembahasannya bisa tidak dilanjutkan alias ditunda," kata Robikin.

Join Dream.co.id