Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

News | Selasa, 12 Maret 2019 12:38
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an

Jaksa menyatakan nota pembelaan kuasa hukum Ratna sudah masuk ke pokok perkara.

Dream - Jaksa meminta Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum Ratna Sarumpaet atas kasus penyebaran berita bohong. Permintaan itu terlontar saat sidang ketiga yang digelar hari ini, Selasa, 12 Maret 2019.

" Kami meminta majelis hakim menolak eksepsi penasihat hukum," ujar Jaksa Daru Tri Sadono di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 11 Maret 2019.

Dalam nota jawaban, Jaksa menyatakan eksepsi kuasa hukum terdakwa sudah melampaui batasan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 165 ayat (1) KUHAP. Jaksa juga menilai eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara.

Sebaliknya, Jaksa meminta majelis hakim mengabulkan semua dakwaan yang telah dibacakan pada sidang perdana 21 Februari 2019 lalu.

" Surat dakwaan yang kami susun telah melewati penelitian berkas perkara didukung barang bukti yang sah," ucap Jaksa Daru

Dalam eksepsinya, kuasa hukum Ratna menolak dakwaan jaksa yang menggunakan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut mengenai seseorang dapat dikenai hukuman apabila telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Kuasa hukum Ratna menyatakan kliennya itu sama sekali tidak membuat keonaran. Menurut dia, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bentuk keonaran dimaknai sama dengan peristiwa Mei 1998 dan Tanjung Priok.

2 dari 4 halaman

Ratna Sarumpaet Kembali Jalani Persidangan

Dream - Ratna Sarumpaet kembali menjalani persidangan kasus peenyebaran berita bohong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratna ditemani oleh sang ptri, Atiqah Hasiholan.

Ketika membuka sidang, Ketua Majelis Hakim, Joni, menanyakan kondisi kesehatan Ratna. " Terdakwa sehat?" tanya Joni saat membuka sidang, Rabu 12 Maret 2019.

Menjawab pertanyaan Hakim, Ratna mengaku dalam keadaan sehat. Dia juga siap menjalani persidangan.

Agenda sidang hari ini mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi kuasa hukum Ratna Sarumpaet. " Akan sama-sama kita dengar pendapat dari penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum," ucap dia.

Atiqah Hasiholan terlihat berada di ruang sidang mendampingi ibundanya. Dia duduk di bangku pengunjung.

Dalam persidangan yang sudah dilaksanakan tiga kali, istri Rio Dewanto itu tidak pernah absen mendampingi sebagai bentuk dukungan kepada Ratna Sarumpaet.

3 dari 4 halaman

Hakim Tolak Penangguhan Penahanan Ratna Sarumpaet

Dream - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pengajuan penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet menjadi tahanan kota.

" Soal penangguhan penahanan, bahwa majelis sampai saat ini belum dapat mengabulkan permohonan tersebut," ujar Ketua Majelis Hakim, Joni, Rabu 6 Maret 2019.

Majelis hakim beralasan, permintaan penangguhan penahanan tidak dikabulkan karena belum ada suatu yang darurat terjadi pada Ratna Sarumpaet.

" Dan dalam persidangan terdakwa juga bilang sehat," tambah Joni.

Menanggapi putusan tersebut, Ratna mengaku mengajukan penangguhan penahanan karena faktor usia.

" Ya ada lah, saya kan sudah ada umur. Saya merasa perlu (jadi tahanan kota). Ya masa saya mesti dalam keadaan parah baru ditangguhkan," ucap dia.

Ibunda Atiqah Hasiholan ini juga berharap bisa kuat menjalani persidangan. " Saya kan meminta lalu ditolak. Ya apa boleh buat, mudah-mudahan Tuhan kasih kesehatan," ucap Ratna.

4 dari 4 halaman

Pengacara Ratna Sarumpaet Sebut Dakwaan Jaksa Salah

Dream - Kuasa hukum terdakwa dugaan kabar bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet, Desmihardi, menyebut dakwaan jaksa terhadap kliennya adalah salah. Menurut dia, tidak pernah terjadi keonaran akibat ulah kliennya.

" Keonaran tidak pernah terjadi, maka menjadi sangat keliru," ujar Desmihardi dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 6 Maret 2019.

Menurut Desmihardi, yang terjadi selama ini yaitu munculnya berbagai cuitan di media sosial serta konferensi pers salah satu capres, mengenai berita bohong pengeroyokan yang disampaikan oleh Ratna. Dia menyatakan kondisi tersebut tidak termasuk keonaran.

" Karena cuitan dan aksi unjuk rasa itu bukan kerusuhan, keonaran, yang membutuhkan tindakan kepolisian," ucap dia.

Desmihardi lalu menjelaskan suatu kondisi disebut onar apabila menyamai peristiwa Mei 1998 dan Tanjung Priok. Dia merujuk pada ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

" Sehingga dakwaan ini tidak dapat diterima," kata dia.

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa mendakwa Ratna dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal itu memuat ketentuan mengenai ancaman pidana bagi orang yang menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran.

Selain itu, Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (ism)

Lebih Dekat dengan Tiffani Afifa, Dokter Cantik Juara Kpop World Festival
Join Dream.co.id